Bos Selalu Terpojok

Sabtu, 23 Jul 2011 - 08:31 WIB > Dibaca 2447 kali | Komentar

Pasal satu berbunyi, “bos tak pernah salah.” Pasal dua: “jika bos salah ingat pasal satu.” The king can do not wrong.

Begitulah, karakter pemimpin diktator. Dialah yang menentukan segala kebijakan tanpa perlu mendengar pendapat pihak lain, baik DPR, civil society, para ulama, intelektual dan sebagainya.

Kebijakan diktator hanya demi kepentingan diri dan rezimnya.  Ingatlah Hitler di Jerman dan Mussolini di Itali. Walau mulanya membela kepentingan rakyat, tapi akhirnya Hitler memberlakukan rakyatnya bagai robot.

Orang Minangkabau bilang, “raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah.” Soekarno membubarkan Konstituante. Soeharto “memasung” hak partai politik, sehingga demokrasi menjadi semu.

Berbeda dengan Presiden Gus Dur, Megawati dan SBY bukanlah diktator. Seluruh UU disahkan bersama DPR, termasuk APBN yang menyangkut hajat hidup publik. Memang untuk hal operasional, presiden mengeluarkan Inpres dan Keppres.

Walaupun punya hak prerogatif, tidaklah strategis jika presiden serta merta mengganti menteri yang tidak menjalankan instruksinya.

Sebentar-sebentar bongkar-pasang kabinet,  lalu apa bedanya kabinet presidensial dengan kabinet parlementer pada 1950-an yang terkenal dengan “kabinet jatuh-bangun” dan malah ada yang berusia seumur jagung. Jika SBY melakukan itu dipastikan akan menuai resistensi. Dan, muncullah pergolakan politik tiada henti. Lalu, kapan bekerja untuk rakyat?

Presiden pun tak berhak memecat gubernur-bupati-wali kota yang tak melaksanakan intruksinya, karena kepala daerah itu dipilih melalui Pemilu yang demokratis.

Tetapi mengapa hingga kini DPR belum memangil para menteri dan kepala daerah yang mengabaikan instruksi presiden itu? Apakah karena sejumlah menteri dan kepala daerah itu adalah kader partai politik? Tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempeskan?

Pantas dong mereka dipanggil ke DPR, apalagi yang kinerjanya jeblok. Memang kita sulit membayangkan, bagaimana fraksi tertentu bersifat kritis jika yang dipanggil adalah menteri separtai, atau bahkan ketua partai? Inilah masalahnya jika koalisi Parpol juga ada di kabinet, sehingga menjadi hambatan psikologis dan menutup ruang kritisisme.

Jika fraksi “oposisi” melancarkan kritik, toh akan berhadapan dengan fraksi koalisi, dan  menjadi aneh jika kebijakan pemerintah, katakanlah yang salah, lalu disudahi dengan voting.

Barangkali, inilah pelajaran berharga bahwa koalisi Parpol seusai Pemilu 2014 cukuplah di DPR. Sebab jika juga di kabinet, fenomena lama terulang lagi.

Memang bisa saja “diakali” bahwa kader atau ketua partai yang masuk kabinet diwajibkan mengundurkan sebagai pengurus partai, tetapi siapa menjamin “kesetiaannya” kepada partai sudah berakhir? Termasuk dukungan koleganya di DPR tidaklah akan tamat begitu saja.

Kecuali untuk tokoh kaliber negarawan, kita percaya dia akan mengamalkan petua Jhon F Kennedy, bahwa pengabdian kepada partai berakhir ketika pengabdian kepada pemerintahan dimulai. Adakah gerangan politikus kita kaliber negarawan? Wallahu a’lam bissawab.

Kembali ke pokok soal, sesungguhnya  banyak pihak yang bertanggung-jawab di negara ini. Selain presiden,  juga para menteri, kepala daerah dan DPR-DPRD, yang juga meraih berbagai kenikmatan dari negara. Tidak adil hanya menuntut presiden.

Sekiranya presiden harus mundur dari jabatannya, saya  kira para menteri, kepala daerah dan anggota DPR yang tak becus harus ikut mundur. Tanggung renteng, kata orang hukum.

Mengkritik hanya presiden habis-habisan, seperti fenomena belakangan ini, bisa mengaburkan esensi persoalan. Misalnya, bagaimana kesalahan itu terjadi, siapa yang bertanggung-jawab? Dan bagaimana mencarikan jalan keluarnya? Mengabaikan aspek itu maka kritik menjadi sangat politis, dan tak menyelesaikan masalah.

Memang akan menjadi headline suratkabar, seru dan menarik perhatian publik, tetapi kemudian berlalu tanpa penyelesaian masalah. Padahal yang dibutuhkan rakyat adalah penyelesaian masalah yang dikritik itu, dan bukan sekadar menyaksikan “selebritas politik” yang geger dan ramai.

Cara pandang yang bagai “kacamata kuda” sesungguhnya menafikan perubahan besar dalam ketata-negaraan di era reformasi. Tentu saja, presiden paling bertanggung-jawab , tetapi yang lain, jangan cuci tangan, dong! Permisi!***

Bersihar Lubis Wartawan Senior Tinggal di Medan.
KOMENTAR
BERITA TERBARU
Usai Kecelakaan, Ditemukan Sabu

Usai Kecelakaan, Ditemukan Sabu

19 Desember 2018 - 13:00 WIB

ASN dan Perangkat Desa Jadi Tauladan

19 Desember 2018 - 12:30 WIB
Isu Negatif Bisa Dorong Penguatan Rupiah

Isu Negatif Bisa Dorong Penguatan Rupiah

19 Desember 2018 - 12:14 WIB
Belasan Ribu Jamaah Hadiri Pengajian UAS

Belasan Ribu Jamaah Hadiri Pengajian UAS

19 Desember 2018 - 12:01 WIB

RSUD Arifin Achmad Terima Hibah Pengembangan Ruang Racik Kemoterapi

19 Desember 2018 - 11:45 WIB
Ribuan KTP-el Dimusnahkan

Ribuan KTP-el Dimusnahkan

19 Desember 2018 - 11:35 WIB
Bersyukur Bisa  Banggakan Indonesia

Bersyukur Bisa Banggakan Indonesia

19 Desember 2018 - 11:30 WIB
Personel SAR Disiagakan untuk Natal dan Tahun Baru

Personel SAR Disiagakan untuk Natal dan Tahun Baru

19 Desember 2018 - 11:25 WIB
BERITA POPULER
Massa Protes, Perwakilan LAMR Tak Kenakan Pakaian Adat Melayu

Massa Protes, Perwakilan LAMR Tak Kenakan Pakaian Adat Melayu

19 Des 2018 - 11:10 WIB | 481 Klik
APBN untuk Riau Rp34,83 Triliun

APBN untuk Riau Rp34,83 Triliun

19 Des 2018 - 09:57 WIB | 337 Klik
Syarwan Hamid Datang ke LAMR (video)

Syarwan Hamid Datang ke LAMR (video)

19 Des 2018 - 10:14 WIB | 297 Klik

Keluarga Beni Datangi Mapolsek Tampan

19 Des 2018 - 09:19 WIB | 159 Klik

Gubri Minta Panjangkan Landasan Bandara

19 Des 2018 - 09:35 WIB | 158 Klik

Follow Us