Wonderful Indonesia
CALON PARTAI PESERTA PEMILU 2019
Siap-siap... KPU Mulai Lakukan Verifikasi Faktual
Kamis, 21 Desember 2017 - 03:27 WIB > Dibaca 3505 kali Print | Komentar
Siap-siap... KPU Mulai Lakukan Verifikasi Faktual
Ketua KPU pusat, Arief Budiman.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Partai politik sudah harus mempersiapkan diri menghadapi proses verifikasi faktual yang akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum terhadap 12 partai politik yang sebelumnya lolos verifikasi administrasi.

Ke-12 partai itu adalah Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PDIP, Partai Hanura, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Ketua Komisi KPU Arief Budiman, verifikasi faktual secara menyeluruh, hanya dilakukan terhadap dua partai politik. Sementara sepuluh parpol lain hanya perlu diverifikasi di daerah otonomi baru (DOB) yang meliputi 17 kabupaten/kota dan satu provinsi.

Dua parpol yang harus menjalani verifikasi secara menyeluruh adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Perindo. "Menurut undang-undang verifikasi faktual hanya untuk partai baru. Sementara partai lama yang menjadi peserta Pemilu 2014 disebutkan tidak lagi dilakukan verifikasi ulang. Jadi hari ini (Rabu, red) kami melakukan verifikasi terhadap dua partai. Yaitu Perindo dan PSI," ujar Arief di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

Dari verifikasi yang dilakukan, KPU menyimpulkan tiga item untuk PSI dinyatakan memenuhi syarat. Yaitu, terkait keberadaan pengurus inti yang terdiri dari ketua umum, sekretaris dan bendahara.

"Item kedua, yaitu terkait keterwakilan perempuan (di pengurus, red), memenuhi syarat. Cuma ada catatannya, yang dicantumkan itu enam orang, harusnya setara dengan 66 persen, yang satu belum hadir, kami masih menunggu. Sementara ini yang telah diverifikasi faktual itu lima orang, setara dengan 55 persen tetap memenuhi syarat," ucapnya.

Item ketiga terkait keberadaan kantor, dinyatakan memenuhi syarat untuk tingkat pusat. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan, kantor pengurus pusat harus berdomisili di kantor ibu kota negara dan dipergunakan sampai berakhirnya tahapan Pemilu 2019.


Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

Bupati Rita Mengaku Suka Tas KW
Sabtu, 20 Januari 2018 - 13:15 wib
POLITIK
KPU Pekanbaru dan Rohul Disidangkan Pekan Depan
Sabtu, 20 Januari 2018 - 12:12 wib

Februari, Jokowi Replanting Sawit ke Riau
Sabtu, 20 Januari 2018 - 11:24 wib
Agnez Mo
Tak Ada Masalah dengan Anggun
Sabtu, 20 Januari 2018 - 10:50 wib

’’Dari Awal Sudah Begitu’’
Sabtu, 20 Januari 2018 - 10:23 wib

Bupati Hibahkan Tanah Pembangunan Rutan
Sabtu, 20 Januari 2018 - 10:08 wib

Datsun Cross Tampil dengan Gaya Baru
Sabtu, 20 Januari 2018 - 10:06 wib
KAB ROKAN HULU
Pemprov Diminta Surati Kemendagri
Sabtu, 20 Januari 2018 - 10:04 wib

Tersangka Pembakar Istana Siak Jalani Tes Kejiwaan
Sabtu, 20 Januari 2018 - 10:03 wib

Pemprov Diminta Surati Kemendagri
Sabtu, 20 Januari 2018 - 09:58 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
KPU Pekanbaru dan Rohul Disidangkan Pekan Depan

Sabtu, 20 Januari 2018 - 12:12 WIB

Dua Kali Mangkir, M Noer Diplenokan

Sabtu, 20 Januari 2018 - 08:13 WIB

Keras! OSO Diklaim Sering Bikin Sebuah Organisasi Terbelah
Bentuk Satgas Nusantara, Polri Gandeng Tokoh Masyarakat dan Agama
Kesal, Loyalis Hanura Kubu Sudding Walk Out dari Gedung DPR
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us