Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
RAPP Inginkan Kepastian Hukum dari KLHK
Rabu, 13 Desember 2017 - 10:49 WIB > Dibaca 1447 kali Print | Komentar
RAPP Inginkan Kepastian Hukum dari KLHK
Hamdan Zoelva (Pena­sehat hukum RAPP)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penasehat hukum PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) Heru Widodo mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) aktif dan merespon atas adanya permohonan pembatalan SK 5322/MenLHK-PHPL/UHP.1/10/2017 tentang Pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) yang diajukan kliennya. Heru menerangkan dalam peraturan UU No 12 tahun 2011 memberikan kepastian hukum dan memberikan pemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam konteks tersebut ada norma peraturan peralihan dalam PP Nomor 1 tahun 2014 tentang Aturan Peralihan menjadi penting adanya izin maupun kegiatan yang sudah ada tetap berlaku sampai berakhirnya izin yang diajukan RAPP.

“Seharusnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU,” kata Heru di PTUN Jakarta.

Hamdan Zoelva yang juga pena­sehat hukum RAPP meminta KLHK untuk memahami Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini terkait permohonan kliennya atas SK 5322/MenLHK-PHPL/UHP.1/10/2017 tentang Pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) yang tidak direspons lebih dari sepuluh hari.

“UU Nomor 30 tahun 2014 ini baru. Banyak lembaga negara yang belum paham bahwa ada konsekuensinya ketika ada sebuah permohonan itu tidak dijawab,” kata Zoelva saat dikonfirmasi, Sabtu (9/12).

Zoelva mengatakan, sebelum UU Nomor 30 Tahun 2014 itu ditetapkan, memang instansi diberi waktu 120 hari untuk menjawab suatu permohonan. Ketika tidak dijawab kementerian, maka permohonan itu dianggap ditolak. Sementara sekarang ini ketika diberlakukan UU Nomor 30 tahun 2014 maka jika dalam waktu 10 hari tidak dijawab maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan. Sehingga, yang dilakukan RAPP terkait keberatan atas SK tentang Pembatalan RKU sudah sesuai UU.

“Ini (UU Nomor 30 tahun 2014) banyak yang nggak ngerti. Mungkin juga kementerian belum paham sehingga santai menanggapinya apabila ada pihak yang memohon. Padahal ada batas waktunya,” tegasnya.

Hamdan menyampaikan, beberapa hari setelah KLHK mengeluarkan SK 5322/MenLHK-PHPL/UHP.1/10/2017, PT RAPP memang dipanggil. Namun, dalam pertemuan itu, tidak ada catatan atau notulensi yang dikeluarkan atas SK tersebut. Selain itu yang menemui kliennya juga bukan pihak dari menteri tapi Kesekjenan KLHK. Oleh karena itu pihaknya mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sidang di PTUN ini bergulir setelah KLHK menerbitkan SK Menteri LHK tentang pembatalan keputusan Menteri Kehutanan No. SK.93/VI BHUT/2013 tentang persetujuan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK HTI) untuk jangka waktu sepuluh tahun periode 2010-2019.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
KASUS CHAT PORNOGRAFI
Kapan Habib Rizieq Pulang ke Indonesia? Ini Kepastiannya
Sabtu, 19 Januari 2018 - 21:00 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Kritik JPU KPK, Pengacara: Tak Ada Saksi yang Kenal Novanto
Sabtu, 19 Januari 2018 - 20:45 wib
KISRUH PARTAI HANURA
Keras! OSO Diklaim Sering Bikin Sebuah Organisasi Terbelah
Sabtu, 19 Januari 2018 - 20:30 wib
JELANG PILKADA 2018
Bentuk Satgas Nusantara, Polri Gandeng Tokoh Masyarakat dan Agama
Sabtu, 19 Januari 2018 - 20:15 wib
SUDAH DITETAPKAN TERSANGKA
Ustaz Zulkifli Ali Tetap Diperiksa Polisi, Begini Penjelasan Kapolri
Sabtu, 19 Januari 2018 - 20:00 wib
DIPERIKSA KPK
Bupati Cantik Rita Bantah Dugaan Pencucian Uang Rp436 M, Alasannya...
Sabtu, 19 Januari 2018 - 19:40 wib
KISRUH PARTAI HANURA
Kian Panas! OSO Dinilai Intervensi Yasonna soal SK Menkumham
Sabtu, 19 Januari 2018 - 19:30 wib
PASCA-MUNASLUB HANURA
Kubu Sudding Klaim Wiranto Sudah Beri Dukungan
Sabtu, 19 Januari 2018 - 19:20 wib
RUMOR TRANSFER PEMAIN
Wow! Klub Luar Negeri Siap Bayar Rp2 Miliar untuk Egy Maulana
Sabtu, 19 Januari 2018 - 19:10 wib
REVISI UU MD3
Hanya untuk PDIP, PKB Tak Dapat Jatah Kursi Pimpinan DPR
Sabtu, 19 Januari 2018 - 19:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Kapan Habib Rizieq Pulang ke Indonesia? Ini Kepastiannya
Kritik JPU KPK, Pengacara: Tak Ada Saksi yang Kenal Novanto
Ustaz Zulkifli Ali Tetap Diperiksa Polisi, Begini Penjelasan Kapolri
Bupati Cantik Rita Bantah Dugaan Pencucian Uang Rp436 M, Alasannya...
KY Berharap DPR Tak Tolak Calon Hakim Ad Hoc

Jumat, 19 Januari 2018 - 17:45 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini