Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
ATAS SK 5322
Gugatan PT RAPP pada Kementerian LHK Mulai Disidangkan
Selasa, 12 Desember 2017 - 02:58 WIB > Dibaca 566 kali Print | Komentar
Gugatan PT RAPP pada Kementerian LHK Mulai Disidangkan
Ilustrasi.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Karena keberatan dengan SK yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan yang dilayangkan atas SK Menteri nomor 5322 itu sudah mulai disidangkan. SK itu berisikan Pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) periode 2010-2019. Akibat keluarnya SK itu, RAPP tidak bisa melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Lewat surat permohonan No 101/RAPP-DIR/X/2017 tertanggal 18 Oktober, RAPP keberatan mengenai SK 5322 tentang Pembatalan RKU periode 2010-2019. Sidang diagendakan mendengarkan keterangan ahli dari KLHK.

Sidang dipimpin hakim ketua Oenoen Pratiwi dan hakim anggota Bagus Darmawan serta Becky Christian, dengan panitera pengganti Eni Nuraeni. Turut hadir Sekjen KLHK Bambang Hendroyono yang menjelaskan perubahan revisi RKU sebagai langkah untuk mengelola lahan gambut.

“Kami ingin menjelaskan kepada hakim bahwa langkah-langkah pemerintah dengan menerapkan kebijakan pengelolaan gambut dengan merevisi PP 71 jadi PP 57 di situ ada muatan agar seluruh pemegang izin melakukan pemulihan ekosistem gambut yang saat ini ada dalam kerusakan akibat kebakaran," kata Bambang di PTUN, Cakung, Jakarta Timur, Senin (11/12/2017).

Bambang menambahkan, atas dasar itulah pemerintah melakukan revisi sebagai wujud nyatanya dalam RKU harus mengatur pengelolaan lahan gambut. Oleh karena itu saksi ahli yang diundang diharapkan dapat meyakinkan kebijakan pemerintah tidak menyalahi aturan.

"Untuk meyakinkan bahwa kebijakan pemerintah itu betul dan bukan sebuah kesewenang-wenangan," kata dia.

Bambang menjelaskan, yang terjadi di lapangan mengindikasikan bahwa RAPP tidak menerapkan manajemen pengelolaan gambut dengan baik sehingga terjadi kebakaran yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

“Misalnya di tahun 2015, ada 2.078 hektare (hutan dan lahan gambut) yang terbakar hingga kerugian mencapai Rp800 miliar. Di 2016, sekitar empat ribu hektare dengan kerugian Rp 1,6 triliun. Dan di 2017 seluas 545 hektare khusus gambutnya saja yang terbakar dengan kerugian mencapai Rp 200 miliar. Ini sebuah indikasi bahwa manajemen gambut yang ada di lapangan tidak bisa diterapkan,” paparnya.

Sementara itu, ahli hukum administrasi dari Universitas Airlangga Surabaya Philipus M Hadjon menjelaskan gugatan pembatalan SK Menteri LHK No 5322 di PTUN tidak tepat.

"Yang berlaku adalah diktum berisi hal untuk merevisi, oleh karena itu secara teknis gugatan pembatalan SK itu tidaklah tepat,” jelas Philipus di persidangan.

Di sisi lain, ahli hukum administrasi negara dari Universitas Borobudur Jakarta Zudhan Arif Fakhrukloh, yang juga dimintai keterangan sebagai saksi ahli menilai, gugatan RAPP menggunakan permohonan fiktif positif tidak tepat.

“Menurut saya, sesuai undang-undang administrasi pemerintahan, gugatan atau permohonan fiktif positif itu hanya boleh dilakukan untuk permohonan baru, bukan untuk membatalkan keputusan yang sudah ada. Jadi harusnya melalui sengketa tata usaha negara biasa, tidak boleh fiktif positif,” jelasnya.(tan)

Sumber: JPNN
Editor: Fopin A Sinaga

Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
KASUS CHAT PORNOGRAFI
Kapan Habib Rizieq Pulang ke Indonesia? Ini Kepastiannya
Sabtu, 19 Januari 2018 - 21:00 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Kritik JPU KPK, Pengacara: Tak Ada Saksi yang Kenal Novanto
Sabtu, 19 Januari 2018 - 20:45 wib
KISRUH PARTAI HANURA
Keras! OSO Diklaim Sering Bikin Sebuah Organisasi Terbelah
Sabtu, 19 Januari 2018 - 20:30 wib
JELANG PILKADA 2018
Bentuk Satgas Nusantara, Polri Gandeng Tokoh Masyarakat dan Agama
Sabtu, 19 Januari 2018 - 20:15 wib
SUDAH DITETAPKAN TERSANGKA
Ustaz Zulkifli Ali Tetap Diperiksa Polisi, Begini Penjelasan Kapolri
Sabtu, 19 Januari 2018 - 20:00 wib
DIPERIKSA KPK
Bupati Cantik Rita Bantah Dugaan Pencucian Uang Rp436 M, Alasannya...
Sabtu, 19 Januari 2018 - 19:40 wib
KISRUH PARTAI HANURA
Kian Panas! OSO Dinilai Intervensi Yasonna soal SK Menkumham
Sabtu, 19 Januari 2018 - 19:30 wib
PASCA-MUNASLUB HANURA
Kubu Sudding Klaim Wiranto Sudah Beri Dukungan
Sabtu, 19 Januari 2018 - 19:20 wib
RUMOR TRANSFER PEMAIN
Wow! Klub Luar Negeri Siap Bayar Rp2 Miliar untuk Egy Maulana
Sabtu, 19 Januari 2018 - 19:10 wib
REVISI UU MD3
Hanya untuk PDIP, PKB Tak Dapat Jatah Kursi Pimpinan DPR
Sabtu, 19 Januari 2018 - 19:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Kapan Habib Rizieq Pulang ke Indonesia? Ini Kepastiannya
Kritik JPU KPK, Pengacara: Tak Ada Saksi yang Kenal Novanto
Ustaz Zulkifli Ali Tetap Diperiksa Polisi, Begini Penjelasan Kapolri
Bupati Cantik Rita Bantah Dugaan Pencucian Uang Rp436 M, Alasannya...
KY Berharap DPR Tak Tolak Calon Hakim Ad Hoc

Jumat, 19 Januari 2018 - 17:45 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini