Wonderful Indonesia
TERKAIT UU TITIPAN
Sindir Balik Jokowi, Fahri Hamzah: Yang Datang dari Pemerintah Itu Sponsor
Rabu, 29 November 2017 - 19:30 WIB > Dibaca 615 kali Print | Komentar
Sindir Balik Jokowi, Fahri Hamzah: Yang Datang dari Pemerintah Itu Sponsor
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selama ini beratmosfer tinggi. Kendati berjalan baik, perang komentar sering terjadi di antara keduanya.

Misalnya, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menyindir proses pembuatan undang-undang di legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jokowi, sapaannya, menyebut banyak undang-undang yang mengandung "titipan sponsor".

Adapun Jokowi menyampaikan sindiran itu kala berpidato dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center, Senayan, Selasa (28/11/2017) malam. Menanggapi itu, Fahri Hamzah tidak tinggal diam.

Dia justru langsung membalas pernyataan Jokowi dengan sindiran yang lebih keras.

“Selama ini RUU di bawah (diusulkan, red) pemerintah kental sponsor. Sebaliknya yang dari DPR lebih aspiratif rakyat,” ujarnya, Rabu (29/11/2017).

Sementara itu, saat diminta untuk menyebutkan contoh RUU dari pemerintah yang dianggap kental sponsor atau merupakan pesanan sponsor, dia menjawab diplomatis.

“Proses berpikirnya: Kalau ke DPR memang DPR adalah lembaga yang menyerap aspirasi rakyat. Kalau pemerintah tidak. Maka yang datang (dari pemerintah, red) itu semua sponsor, bukan rakyat,” tutur politikus PKS itu.

Dia pun berharap, pemerintah ke depannya tidak perlu lagi bekerja sama dengan DPR untuk membahas soal UU baik itu tata cara hingga proses pengambilan keputusan.

"Pertama kami menyambut Presiden mengupayakan pemerintah tidak perlu lagi ikut dalam membahas UU. Tentu ini memerlukan perubahan UU tentang cara pembuatan UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, red) istilahnya," tuturnya saat dihubungi, Rabu (29/11/2017).

Fahri menambahkan, memang seharusnya sponsor atau aspirasi itu datangnya melalui DPR. Sebab, DPR perwakilan rakyat, bukan pemerintah.

“Jadi, dengan disetujuinya cara membuat UU, Lalu di mana pemerintah tidak perlu terlibat membuat UU pada tingkat pertama. Ini akan membuat lebih efisien ketika menyusun UU dengan lebih aspiratif,” tutupnya.

Jokowi sendiri sebelumnya tak menyebutkan undang-undang apa saja yang mengandung titipan sponsor. Mantan gubenur DKI Jakarta itu hanya meminta agar DPR tak perlu terlalu banyak membuat undang-undang.

Itu karena sudah ada 42.000 aturan yang tumpang tindih dan justru menghambat kerja pemerintah sejauh ini.

"Saya sudah titip ke DPR, mumpung ada pimpinan anggota DPR di sini. Enggak usah banyak-banyak bikin undang-undang, nambahin ruwet," ucapnya.

Dia menilai, DPR harusnya hanya membuat satu sampai tiga undang-undang dalam satu tahun. Undang-undang yang dihasilkan tidak harus banyak, tetapi berkualitas.

"Jadi, eksekutif ini enak. Kalau undang-undang mempersulit, bagaimana memutuskan kebijakan dengan cepat? Sementara perubahan dunia cepat sekali," ujarnya.(*)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
KASUS CHAT PORNOGRAFI
Kapan Habib Rizieq Pulang ke Indonesia? Ini Kepastiannya
Sabtu, 19 Januari 2018 - 21:00 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Kritik JPU KPK, Pengacara: Tak Ada Saksi yang Kenal Novanto
Sabtu, 19 Januari 2018 - 20:45 wib
KISRUH PARTAI HANURA
Keras! OSO Diklaim Sering Bikin Sebuah Organisasi Terbelah
Sabtu, 19 Januari 2018 - 20:30 wib
JELANG PILKADA 2018
Bentuk Satgas Nusantara, Polri Gandeng Tokoh Masyarakat dan Agama
Sabtu, 19 Januari 2018 - 20:15 wib
SUDAH DITETAPKAN TERSANGKA
Ustaz Zulkifli Ali Tetap Diperiksa Polisi, Begini Penjelasan Kapolri
Sabtu, 19 Januari 2018 - 20:00 wib
DIPERIKSA KPK
Bupati Cantik Rita Bantah Dugaan Pencucian Uang Rp436 M, Alasannya...
Sabtu, 19 Januari 2018 - 19:40 wib
KISRUH PARTAI HANURA
Kian Panas! OSO Dinilai Intervensi Yasonna soal SK Menkumham
Sabtu, 19 Januari 2018 - 19:30 wib
PASCA-MUNASLUB HANURA
Kubu Sudding Klaim Wiranto Sudah Beri Dukungan
Sabtu, 19 Januari 2018 - 19:20 wib
RUMOR TRANSFER PEMAIN
Wow! Klub Luar Negeri Siap Bayar Rp2 Miliar untuk Egy Maulana
Sabtu, 19 Januari 2018 - 19:10 wib
REVISI UU MD3
Hanya untuk PDIP, PKB Tak Dapat Jatah Kursi Pimpinan DPR
Sabtu, 19 Januari 2018 - 19:00 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Keras! OSO Diklaim Sering Bikin Sebuah Organisasi Terbelah
Bentuk Satgas Nusantara, Polri Gandeng Tokoh Masyarakat dan Agama
Kesal, Loyalis Hanura Kubu Sudding Walk Out dari Gedung DPR
Kian Panas! OSO Dinilai Intervensi Yasonna soal SK Menkumham
Kubu Sudding Klaim Wiranto Sudah Beri Dukungan

Jumat, 19 Januari 2018 - 19:20 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini