Wonderful Indonesia
TUAI SEJUMLAH PENOLAKAN
DPR Segera Panggil Menteri Rini karena Holding BUMN Cacat Hukum
Selasa, 21 November 2017 - 18:30 WIB > Dibaca 381 kali Print | Komentar
DPR Segera Panggil Menteri Rini karena Holding BUMN Cacat Hukum
Menteri BUMN Rini Soemarno. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rencana pembentukkan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat penolakan. Termasuk dari Anggota Komisi VI DPR Martri Agoeng.

"Kami lihat ada cacat hukum di dalam pelaksanaan holding BUMN. Selaku DPR, kami akan segera memanggil menteri BUMN, termasuk Menteri Keuangan untuk membahas dan meminta penjelasan mengenai hal ini," katanya di Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Menurutnya, adanya penolakan terhadap konsep holding BUMN dari keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 44 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan perseroan terbatas, yang menjadi payung hukum di dalam pelaksanaan konsep holding BUMN.

Oleh sebab itu, sambungnya, sebelum merealisasikan pelaksanaan holding BUMN sudah seharusnya pemerintah dan DPR lebih dulu berdiskusi untuk menyepakati landasan hukum dan aturan main di dalam pengawasan kinerja holding BUMN, berikut anak usahanya.

"Yang menjadi masalah dalam PP 72/2016 itu terkait penghilangan fungsi dan tugas DPR dalam pengawasan BUMN. Sebab, kalau holding BUMN jadi, maka perusahaan yang dulunya merupakan BUMN, nantinya akan menjadi anak usaha. Di sini DPR dan masyarakat tidak punya kewenangan pengawasan lagi," jelasnya.

Pemerintah, kata dia lagi, harus saksama dan tertib dalam penerapan administrasi, utamanya soal penggunaan landasan hukum.

"Holding itu sebenarnya sudah berjalan seperti di sektor semen, pupuk, dan PTPN, tapi yang sangat bermasalah itu PP 72 tahun 2016. Kami meminta pemerintah merevisi aturan itu dulu sebelum holding, kalau perlu kita revisi saja UU BUMN yang memang sudah diagendakan," tutupnya.

Sektor pertama yang akan menjadi target pemerintah dilakukan holding ialah BUMN pertambangan. Hal itu tercermin dari rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yang sedianya bakal menghapus status perseroan di PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk pada Senin (29/11).

Sementara, sektor kedua yang akan menyusul diterapkannya konsep holding BUMN meliputi minyak dan gas bumi, keuangan dan infrastruktur.(chi)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

Bupati Rita Mengaku Suka Tas KW
Sabtu, 20 Januari 2018 - 13:15 wib
POLITIK
KPU Pekanbaru dan Rohul Disidangkan Pekan Depan
Sabtu, 20 Januari 2018 - 12:12 wib

Februari, Jokowi Replanting Sawit ke Riau
Sabtu, 20 Januari 2018 - 11:24 wib
Agnez Mo
Tak Ada Masalah dengan Anggun
Sabtu, 20 Januari 2018 - 10:50 wib

’’Dari Awal Sudah Begitu’’
Sabtu, 20 Januari 2018 - 10:23 wib

Bupati Hibahkan Tanah Pembangunan Rutan
Sabtu, 20 Januari 2018 - 10:08 wib

Datsun Cross Tampil dengan Gaya Baru
Sabtu, 20 Januari 2018 - 10:06 wib
KAB ROKAN HULU
Pemprov Diminta Surati Kemendagri
Sabtu, 20 Januari 2018 - 10:04 wib

Tersangka Pembakar Istana Siak Jalani Tes Kejiwaan
Sabtu, 20 Januari 2018 - 10:03 wib

Pemprov Diminta Surati Kemendagri
Sabtu, 20 Januari 2018 - 09:58 wib
Cari Berita
Ekonomi-Bisnis Terbaru
Datsun Cross Tampil dengan Gaya Baru

Sabtu, 20 Januari 2018 - 10:06 WIB

Indomaret Berikan Bantuan CSR untuk Korban Banjir Tandun
Telkomsel Tetapkan 10 Peserta Terbaik IndonesiaNEXT

Sabtu, 20 Januari 2018 - 08:32 WIB

Maret, 43 Blok Migas Dilelang

Sabtu, 20 Januari 2018 - 08:04 WIB

Telkomsel Umumkan 10 Peserta Terbaik IndonesiaNEXT

Jumat, 19 Januari 2018 - 17:59 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us