Wonderful Indonesia
KEMENDAGRI SERING DAPAT LAPORAN
Bukan Terkait Politik, Ternyata Inilah Fungsi Registrasi Kartu SIM
Senin, 13 November 2017 - 19:20 WIB > Dibaca 525 kali Print | Komentar
Bukan Terkait Politik, Ternyata Inilah Fungsi Registrasi Kartu SIM
Ilustrasi. (JPG)
BANDUNG (RIAUPOS.CO) - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh angkat bicara soal isu kebijakan registrasi ulang kartu telepon seluler.

Dia menegaskan, hal itu bukan untuk kepentingan politik. Terlebih, jika disebut-sebut untuk kepentingan pihak tertentu memenangkan pemilihan presiden 2019 mendatang. Dia mengatakan, kebijakan registrasi ulang semata-mata untuk melindungi masyarakat dari penipuan, penyebaran informasi bohong dan tertib administrasi.

"Jadi, tidak ada untuk kepentingan politik, apalagi untuk kepentingan calon presiden. Pencalonan kan dari partai politik atau gabungan parpol. Bukan independen," katanya di Bandung, Senin (13/11/2017).

Misalnya, kata dia lagi, soal penipuan menggunakan telepon seluler, bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Contoh kasus papa minta pulsa, anak masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian juga kerap digunakan untuk menyebarkan informasi bohong dan penyebaran kebencian.

"Nah kenapa untuk registrasi ulang mencocokkan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor kartu keluarga, tak lain untuk melindungi masyarakat. Karena sebenarnya, kalau data berbasis NIK saja itu sebenarnya sudah ada di mana-mana. Banyak lembaga bisa dapat data tanpa ke dukcapil," tuturnya.

Selama ini, sambungnya, masyarakat sebenarnya juga sering menerima telepon dari lembaga tertentu untuk menwawarkan sesuatu. Misalnya, pinjaman tanpa agunan, kartu kredit dan lain sebagainya. Artinya, data pribadi banyak masyarakat juga sudah dimiliki banyak lembaga.

Kemungkinan, data diperoleh karena untuk mendaftarkan anak masuk sekolah misalnya, seseorang perlu mengisi data. Begitu pula saat mengajukan kartu kredit, menginap di hotel dan keperluan lainnya.

"Jadi, diperlukan nomor KK untuk pengaman tambahan. Data KK tak bisa dibuka oleh provider. Mereka hanya bisa mengakses untuk mencocokkan NIK dan nomor KK, jadi tak diketahui nama bapak saya, ibu saya dan lain-lain," jelas.

Sementara itu, ditanya bagaimana sekiranya provider nakal, misalnya memanfaatkan data pelanggan, mantan penjabat gubernur Gorontalo itu mengingatkan ada sanksi pidana yang ancamannya hingga sepuluh tahun penjara.

"Kemudian juga ada sanksi administrasi bisa mencapai Rp1 miliar. Itu belum ancaman pemerintah menghentikan kerja sama (penggunaan data kependudukan untuk registrasi, red), pasti operator itu akan ditutup," tuntasnya.(gir)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Riau Pos
Riau Pos Nomor Satu di Luar Jawa
Minggu, 21 Januari 2018 - 13:06 wib
Bersikap Tidak Netral
Bawaslu: Sekko Pekanbaru Langgar Aturan
Minggu, 21 Januari 2018 - 12:51 wib
Penerapan Transaksi Non Tunai
Pemkab Karimun MoU Bersama BRK
Minggu, 21 Januari 2018 - 12:30 wib
ALAMAK
Pengemis Buta “Sembuh” Saat Dikejar Satpol PP
Minggu, 21 Januari 2018 - 12:29 wib

Akhir Pendaftaran, Lelang Jabatan Diikuti 55 Peserta
Minggu, 21 Januari 2018 - 12:26 wib

Monitoring Gas Rumah Kaca Secara Online
Minggu, 21 Januari 2018 - 12:22 wib
Komunitas Comic Riau
Kembangkan Seni Kreatifitas Generasi Muda
Minggu, 21 Januari 2018 - 12:21 wib
Cerita Mahasiswa Riau soal Pertanian
Jadi Sarjana Berkat Kangkung
Minggu, 21 Januari 2018 - 12:17 wib
Aiptu Samsul Huda
Polisi Tewas Ditusuk, Potensial Aksi Teror
Minggu, 21 Januari 2018 - 12:16 wib
Rayakan HUT Ke-4 dengan Gelar Donor Darah
RS Awal Bros Panam Terus Berbenah
Minggu, 21 Januari 2018 - 12:04 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Bawaslu: Sekko Pekanbaru Langgar Aturan

Minggu, 21 Januari 2018 - 12:51 WIB

KPU Pekanbaru dan Rohul Disidangkan Pekan Depan

Sabtu, 20 Januari 2018 - 12:12 WIB

Dua Kali Mangkir, M Noer Diplenokan

Sabtu, 20 Januari 2018 - 08:13 WIB

Keras! OSO Diklaim Sering Bikin Sebuah Organisasi Terbelah
Bentuk Satgas Nusantara, Polri Gandeng Tokoh Masyarakat dan Agama
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us