Wonderful Indonesia
Riau Pos berupaya menjembatani aspirasi pembaca atau masyarakat Riau pada umumnya. Jika itu berbentuk keluhan terhadap pemerintah daerah, Riau Pos akan menyiapkan liputannya dan diterbitkan di halaman ini. Termasuk instansi lain. Tentunya melalui kaedah atau etika yang sudah ditentukan. Dan Riau Pos berhak untuk memilih mana yang ditindaklanjuti dan yang mana tidak dengan berbagai pertimbangan. Kami juga akan mengedit seperlunya aspirasi pembaca yang dimuat, tanpa mengurangi/menghilangkan substansi isi. Untuk menyampaikan aspirasinya, silahkan kirim pesan teks atau foto, atau keduanya melalui:WA: 081334159333. Email/FB: riaupos.interaktif@gmail.com IG: @riaupos_interaktif, Twitter: @riaupos2017. Path: @riaupos2017.
Pemekaran Daerah Masih Dimoratorium Pemerintah
Senin, 13 November 2017 - 10:06 WIB > Dibaca 289 kali Print | Komentar
Pemekaran Daerah Masih Dimoratorium Pemerintah
Pak, kami sudah lelah harus berurusan ke Bengkalis. Apapun urusan harus ke Bengkalis. Dulu sempat disetujui pemekaran Kota Mandau jadi kabupaten sendiri. Bagaimana perkembangannya Pak. Apakah jadi dimekarkan. Sampai kapan kami harus menunggu. Sudah sampai dimana proses pemekarannya Pak. Mohon informasinya.

WA: +6285278090XXX

PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Pemerintah pusat hingga saat ini masih memberlakukan kebijakan penghentian (moratorium) pemekaran daerah atau moratorium daerah otonomi baru. Hal tersebut yang masih menjadi kendala wacana pemekaran beberapa kabupaten di Riau khususnya di Kabupaten Bengkalis.

Anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Bengkalis, Dumai dan Meranti, Hardianto mengatakan hal tersebut lah yang menjadi salah satu kendala daerah Mandau di Kabupaten Bengkalis belum bisa menjadi kabupaten sendiri.

Namun demikian, sebagai wakil rakyat pihaknya mengimbau pemerintah daerah untuk dapat segera mencari solusi atas keluhan masyarakat terutama soal rentang kendali jarak dari daerah Mandau dan sekitarnya dengan pusat pemerintahan di Kabupaten.

“Karena jika dilihat dari populasi jumlah penduduk di Bengkalis, daerah Mandau dan sekitarnya penduduknya paling banyak. Jadi harus ada pelayanan khusus dalam hal menghadirkan pelayanan publik dengan lebih mengintensifkan UPT-UPT dinas terutama terkait administrasi dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Menurut Hardianto, jika perlu dalam menentukan kebijakan UPT-UPT tersebut diberikan keistimewaan lebih kepada kepala cabang dinas atau kepala UPT. Supaya ketika ada pengambilan kebijakan yang sifatnya dibutuhkan masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke pusat pemerintahan di Bengkalis.

“Saya rasa kalau masyarkat terlayani dengan baik dalam hal administrasi, kemudian pembangunan di daerah tersebut merata di seluruh kecamatan yang ada, tidak ada pemekaran pun tidak masalah. Jadi pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, jangan masyarakat yang mendatangi pemerintah,” ujarnya. (sol)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

Januari, UMK Rp2,6 Juta Rohil Berlaku
Minggu, 19 November 2017 - 14:05 wib
Kabupaten Kuansing
Waspadai Aliran Sesat
Minggu, 19 November 2017 - 13:59 wib
Diana Jeanette
Terkenal Karena Eta Terangkanlah
Minggu, 19 November 2017 - 13:44 wib

Ini Cerita Terbaru Agnez Mo
Minggu, 19 November 2017 - 13:41 wib

Kasus Setnov Inspirasi Bagi Pengembang Game
Minggu, 19 November 2017 - 13:38 wib
Hari Angklung Sedunia
Warga Jabar Gelar Konser Angklung Raksasa di Gedung Sate
Minggu, 19 November 2017 - 13:36 wib
PERISA - YUSMAR YUSUF
Sepihak Versus Gempita
Minggu, 19 November 2017 - 13:32 wib
Cari Berita
Interaktif Terbaru
Warung Tuak Ganggu Waktu Istirahat Warga

Sabtu, 18 November 2017 - 10:38 WIB

Warga Pertanyakan Usulan Perbaikan Drainase

Sabtu, 18 November 2017 - 10:31 WIB

 Bagaimana Mendapatkan Layanan RSJ?

Sabtu, 18 November 2017 - 10:28 WIB

Bagaimana Cara Agar Warga Miskin Terbantu

Jumat, 17 November 2017 - 11:10 WIB

Wako: Perlu Peranan Masyarakat Ikut Menjaga Lingkungan

Jumat, 17 November 2017 - 11:02 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us