Wonderful Indonesia
Riau Pos berupaya menjembatani aspirasi pembaca atau masyarakat Riau pada umumnya. Jika itu berbentuk keluhan terhadap pemerintah daerah, Riau Pos akan menyiapkan liputannya dan diterbitkan di halaman ini. Termasuk instansi lain. Tentunya melalui kaedah atau etika yang sudah ditentukan. Dan Riau Pos berhak untuk memilih mana yang ditindaklanjuti dan yang mana tidak dengan berbagai pertimbangan. Kami juga akan mengedit seperlunya aspirasi pembaca yang dimuat, tanpa mengurangi/menghilangkan substansi isi. Untuk menyampaikan aspirasinya, silahkan kirim pesan teks atau foto, atau keduanya melalui:WA: 081334159333. Email/FB: riaupos.interaktif@gmail.com IG: @riaupos_interaktif, Twitter: @riaupos2017. Path: @riaupos2017.
Tidak Boleh Memungut Tanpa Ada Musyawarah dengan Wali Murid
Senin, 13 November 2017 - 10:05 WIB > Dibaca 300 kali Print | Komentar
Assalamualaikum Pak, kata adik saya yang bersekolah di SMP Negeri di Jalan Kenanga, Kepala Sekolah menyuruh ngumpulkan uang Rp50 ribu persiswa untuk biaya peresmian gedung baru karena gubernur atau walikota akan datang untuk peresmian. Padahal lokal itu sudah digunakan. Kalau memang belum di resmikan kenapa sudah digunakan. Karena siswa di sana juga masih banyak kalangan biasa atau orang tua nya yang berpenghasilan tak seberapa atau jarang mendapatkan penghasilan makanya belum ada yang memberi uang. Tapi Kepala Sekolah berkata bila tidak mampu maka disuruh berhadapan dengannya kemudian berubah lagi, yang merasa tidak mampu malah disuruh menghadap dengan guru killer. Jadi saya mohon pihak berwajib tolong di tindak lanjut dengan tegas sesuai peraturan yg isinya telah di tiadakan pungli.

WA: +6282384547XXX

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Terkait dengan adanya tindakan Kepala Sekolah SMPN Negeri di Jalan Kenanga yang menyuruh mengumpulkan uang senilai Rp50 ribu persiswa untuk biaya peresmian gedung baru karena gubernur atau wali kota akan datang untuk peresmian mendapatkan perhatian serius bagi Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Maka ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan kota Pekanbaru Abdul Jamal, bahwa untuk penarikan uang dilingkungan sekolah tanpa adanya dikoordinasikan dengan komite sekolah dan wali murid tidak diperbolehkan. Dia pun belum mendapatkan infomasi soal pungutan dari kepala sekolah yang bersangkutan.

“Ya, terkecuali ucapan terima kasih dari para Wali murid, tapi kalau ada paksaan ini tidak dibenarkan,” Kata Abdul Jamal kepada Riau Pos, Ahad, (12/11).

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya sudah menyebarkan surat ke lingkungan sekolah perihal larangan penarikan uang di lingkungan sekolah dengan isi surat.

Sehubungan dengan maraknya laporan masyrakat tentang pungutan di sekolah dan terdapat beberapa temuan di lapangan berdasarkan investigasi dari pihak kepolisian, kejaksaan dan ombudsman. Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan, Pepres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih.

Maka dengan ini Disdik mengimbau kepada sekolah untuk mematuhi peraturan pemerintah tentang larangan memungut uang pada orang tua peserta didik, dan menghormati aturan yang telah dikeluarkan saber pungli.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru akan memantau dan mengawasi pihak sekolah agar tidak melakukan hal yang dilarang tersebut.

Apabila sekolah membutuhkan partisipasi masyarakat dalam bentuk penarikan uang dari masyrakat atau orangtua peserta didik dalam hal pengembangan sekolah dan kegiatan ekskul, maka kegiatan tersebut harus dikoordinasikan dilaporkan ke dinas pendidikan.

Sekolah harus mengundang dan melibatkan orang tua wali peserta didik untuk musyawarah dan mufakat besaran uang yang akan dipungut. Sekolah tidak memaksa tidak menentukan besaran partisipasi orang tua, serta tidak dilaksanakan pemungutan setiap bulan secara kontinyu.(man)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

Di Jepang Ada Hutan Tempat Favorit Bunuh Diri
Selasa, 23 Januari 2018 - 00:09 wib
TURUT DITANGGAPI PEMERINTAHAN PRESIDEN TURKI
Foto yang Sangat Menyentuh Hati Ini Jadi Viral di Media Sosial
Selasa, 23 Januari 2018 - 00:02 wib
TURUT BERDUKA
Kader Gerindra Jadi Korban Brimob Koboi, Ini Pernyataan Tegas PDI P
Selasa, 22 Januari 2018 - 21:00 wib
TERKAIT DUKUNGAN FRAKSI DI DPR
Bela Zulkifli Hasan soal LGBT, Begini Tanggapan PAN
Selasa, 22 Januari 2018 - 20:45 wib
MENAG TANGGAPI KETUA MPR
Percayalah, LGBT Tidak Didukung Satu pun Fraksi di DPR, Ini Alasannya
Selasa, 22 Januari 2018 - 20:30 wib
RAPAT MENAG DENGAN DPR
Resmi! Ongkos Naik Haji Naik 2,58 Persen dari Tahun Lalu, Totalnya...
Selasa, 22 Januari 2018 - 20:20 wib
KEPENGURUSAN BARU
Selalu Update Soal Golkar, Novanto Sambut Baik Pengganti Idrus
Selasa, 22 Januari 2018 - 20:15 wib
TAK GUBRIS UNDANGAN BAWASLU
Terancam Distop, Begini Perkembangan Kasus Mahar Politik La Nyalla
Selasa, 22 Januari 2018 - 20:10 wib
MASIH MENJADI POLEMIK
LGBT Termasuk Hak Asasi? Ini Komentar Komnas HAM
Selasa, 22 Januari 2018 - 20:05 wib
JADI SOROTAN DI MEDSOS
Warganet Nyiyir Pasha Tampil Beda, PAN: Dia kan Seniman
Selasa, 22 Januari 2018 - 20:00 wib
Cari Berita
Interaktif Terbaru
Kapan Jalan Desa Sukaping Pangean Diaspal?

Senin, 22 Januari 2018 - 09:48 WIB

Ada Tempat Hiburan  Beroperasi Tanpa Izin

Senin, 22 Januari 2018 - 09:47 WIB

Tolong Tertibkan PKL di HR Soebrantas

Senin, 22 Januari 2018 - 09:45 WIB

Parit dan Jalan Berlubang karena Jaringan Gas

Sabtu, 20 Januari 2018 - 07:40 WIB

Antisipasi Penyalahgunaan  Narkoba dan Prostitusi di Hotel
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us