Wonderful Indonesia
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Jumlah Penghayat Kepercayaan Bisa Melonjak
Senin, 13 November 2017 - 00:17 WIB > Dibaca 525 kali Print | Komentar
Jumlah Penghayat Kepercayaan Bisa Melonjak
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Jika selama ini jumlah penganut penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia hanya 138.791 jiwa, setelah putusan Mahkamah Konstitusi keluar, jumlah tersebut diperkirakan akan melonjak. Pasalnya, selama ini banyak di antara mereka yang mengisi kolom KTP dengan salah satu dari enam agama yang diakui negara.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh. Dia menyebutkan, jumlah penghayat kepercayaan lebih banyak dibandingkan agama Konghucu yang berjumlah 67.580 orang. Penghayat kepercayaan tersebar di 13 provinsi dan tergabung dalam 187 organisasi. Dari jumlah organisasi yang ada, hanya 27 dinyatakan tidak aktif.

"Jika dibanding dengan penganut lima agama lain di Indonesia, jumlah tersebut memang sangat sedikit. Selain itu juga hanya terdata di 13 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia," ujar Zudan pada lokakarya pers Kemendagri yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/11/2017).

Zudan menjelaskan, penganut agama Islam di Indonesia, totalnya mencapai 225.970.854 jiwa. Kemudian Protestan (20.051.166 jiwa), Katolik (8.192.815 jiwa), Hindu (4.663.322 jiwa) dan Budha (2.057.857 jiwa).

"Jumlah penghayat kepercayaan memang sampai saat ini tercatat 138.791 jiwa, tapi data ini nanti akan cepat melonjak dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan masyarakat penghayat kepercayaan boleh mencantumkan identitas kepercayaanya di KTP dan kartu keluarga. Karena selama ini ada penghayat kepercayaan yang menuliskan keyakinannya Budha, Kristen, Islam, Hindu, Katolik maupun Konghucu di kolom agama pada KTP dan KK-nya," kata Zudan.

Zudan mengaku, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah untuk melaksanakan putusan MK tersebut dengan memperhatikan aspek yuridis, manajemen pemerintahan dan aspek teknis.

"Dari aspek yuridis, perlu diketahui bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Artinya harus dilaksanakan. Kemudian satu lagi, agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang terpisah namun memiliki kesetaraan," katanya.

Sementara itu dari aspek manajemen pemerintahan, perlu pendataan lebih rinci jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia untuk memudahkan pelayanan publik, perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran nantinya.

"Nah terkait aspek teknis, Kemendagri perlu berkoordinasi dengan Kemenag dan Kemendikbud. Butuh waktu merubah aplikasi sistem administrasi kependudukan, aplikasi KTP elektronik dan kartu keluarga serta harus menyosialisasikannya ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia," kata Zudan.(gir)

Sumber: JPNN
Editor: Fopin A Sinaga

Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
SUDAH DITETAPKAN TERSANGKA
Keras! Gerindra Bandingkan Kasus Ustaz Zulkifli dengan Viktor Laiskodat
Jumat, 18 Januari 2018 - 21:00 wib
IMBAUAN UNTUK SELURUH KADER
Ketum Baru Hanura Langsung Dukung Jokowi Pasca-Munaslub
Jumat, 18 Januari 2018 - 20:45 wib
PEKAN DEPAN
Ketua Pemuda Muhammadiyah Dipanggil Polisi karena Kritik Kasus Novel
Jumat, 18 Januari 2018 - 20:30 wib
GELAR MUNASLUB
Kubu Sudding Klaim Dapat Restu Wiranto Lewat WhatsApp
Jumat, 18 Januari 2018 - 20:25 wib
TERKAIT MAHAR POLITIK
Sekali Lagi La Nyalla Mangkir, Bawaslu Lakukan Ini
Jumat, 18 Januari 2018 - 20:20 wib
TERKAIT KASUS UJARAN KEBENCIAN
Penuhi Panggilan Polisi, Ustaz Akhir Zaman Bilang Begini
Jumat, 18 Januari 2018 - 20:10 wib
PASCA-MUNASLUB
Siap Menghadap, Ketum Hanura Kubu Sudding Ajak Oso Islah
Jumat, 18 Januari 2018 - 20:00 wib
DIRAWAT DI RS FATMAWATI
Gagal Ginjal, Aktor Laga Advent Butuh Darah Golongan O
Jumat, 18 Januari 2018 - 19:50 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Dari Obat hingga Ular, Jawaban Saksi Novanto Bikin Hakim Kesal
Jumat, 18 Januari 2018 - 19:40 wib
SAAT SEDANG DIWAWANCARA
Didemo Sekelompok Orang ke DPR, Bamsoet Tetap Santai
Jumat, 18 Januari 2018 - 19:30 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Mesranya Foto Perpisahan Khofifah dan Susi Pudjiastuti dari Kabinet Kerja
Campak Renggut Nyawa 61 Anak, Komitmen Jokowi Dipertanyakan
Psikolog: Kejujuran Vero Dibutuhkan dalam Mediasi Sidang Cerai Ahok
Fokus Tuntaskan Pembelian Sukhoi

Kamis, 18 Januari 2018 - 11:55 WIB

Jokowi Izinkan Airlangga Rangkap Jabatan

Kamis, 18 Januari 2018 - 11:04 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini