Wonderful Indonesia
TERKAIT TINDAK PIDANA KHUSUS
Tak Perlu Izin Presiden Kalau KPK Mau Panggil Setya Novanto
Senin, 06 November 2017 - 17:40 WIB > Dibaca 1477 kali Print | Komentar
Tak Perlu Izin Presiden Kalau KPK Mau Panggil Setya Novanto
Setya Novanto.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memerlukan izin dari presiden jika akan memanggil Setya Novanto.

Sebab, berdasarkan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak berlaku untuk tindak pidana khusus.

Hal itu disampaikan pengamat hukum tata negara Refly Harun.Menurut dia, putusan yang dikeluarkan MK terkait uji materi Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) tidak berlaku untuk tindak pidana khusus. "Bahwa putusan MK itu tidak berlaku untuk tindak pidana khusus. Jadi, KPK tidak perlu menunggu izin presiden," kata Refly di gedung DPR, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Dia kembali lagi menegaskan, putusan MK itu mengecualikan izin presiden untuk tindak pidana khusus. Karena itu, kata Refly, pemanggilan Novanto karena kasus dugaan korupsi yang merupakan tindak pidana khusus tidak memerlukan izin presiden. "Ini sebenarnya bagian dari komitmen untuk pemberantasan korupsi. Kalau harus izin, bisa memakan waktu karena bisa jadi presiden sibuk dan lain-lain," ujarnya.

Seperti diketahui, Novanto tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, Senin (6/11/2017) sebagai saksi untuk tersangka korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.

Namun, DPR lewat surat yang dikirim ke KPK yang ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR Damayanti menyatakan pemanggilan Novanto harus mendapatkan izin tertulis dari presiden. Nah, Refli menilai surat itu keliru. "Itu (pemanggilan) urusan pribadi, bukan institusional. Yang jadi saksi itu bukan ketua DPR, tapi Novanto sebagai warga negara Indonesia, meskipun status ketua DPR itu melekat," kata Refly.

Sekali lagi, dia menegaskan, setiap individu warga negara punya kewajiban kewarganegaraan untuk memenuhi kewajiban di hadapan penegak hukum. Menurut dia, sebagai bentuk moralitas tertinggi seharusnya pejabat publik wajib datang memberikan keterangan soal apa pun yang dibutuhkan. “Jadi, tidak berlindung di balik aturan,” katanya.

Dia menilai sebenarnya sikap Novanto yang dulu hadir berkali-kali memenuhi panggilan KPK bahkan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sudah benar. “Sikap yang benar itu ya yang dulu,” tegasnya.

MK pada 2015 pernah membuat putusan soal uji materi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Dalam putusannya MK menyatakan bahwa pasal 245 ayat 1 UU MD3 itu tidak berlaku sepanjang dimaknai pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden.

Hanya saja, MK tidak mengubah pasal 245 ayat 3 yang menyatakan ketentuan ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR salah satunya diduga melakukan tindak pidana khusus.(boy)

Sumber: JPNN
Editor: Fopin A Sinaga

Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

Di Jepang Ada Hutan Tempat Favorit Bunuh Diri
Selasa, 23 Januari 2018 - 00:09 wib
TURUT DITANGGAPI PEMERINTAHAN PRESIDEN TURKI
Foto yang Sangat Menyentuh Hati Ini Jadi Viral di Media Sosial
Selasa, 23 Januari 2018 - 00:02 wib
TURUT BERDUKA
Kader Gerindra Jadi Korban Brimob Koboi, Ini Pernyataan Tegas PDI P
Selasa, 22 Januari 2018 - 21:00 wib
TERKAIT DUKUNGAN FRAKSI DI DPR
Bela Zulkifli Hasan soal LGBT, Begini Tanggapan PAN
Selasa, 22 Januari 2018 - 20:45 wib
MENAG TANGGAPI KETUA MPR
Percayalah, LGBT Tidak Didukung Satu pun Fraksi di DPR, Ini Alasannya
Selasa, 22 Januari 2018 - 20:30 wib
RAPAT MENAG DENGAN DPR
Resmi! Ongkos Naik Haji Naik 2,58 Persen dari Tahun Lalu, Totalnya...
Selasa, 22 Januari 2018 - 20:20 wib
KEPENGURUSAN BARU
Selalu Update Soal Golkar, Novanto Sambut Baik Pengganti Idrus
Selasa, 22 Januari 2018 - 20:15 wib
TAK GUBRIS UNDANGAN BAWASLU
Terancam Distop, Begini Perkembangan Kasus Mahar Politik La Nyalla
Selasa, 22 Januari 2018 - 20:10 wib
MASIH MENJADI POLEMIK
LGBT Termasuk Hak Asasi? Ini Komentar Komnas HAM
Selasa, 22 Januari 2018 - 20:05 wib
JADI SOROTAN DI MEDSOS
Warganet Nyiyir Pasha Tampil Beda, PAN: Dia kan Seniman
Selasa, 22 Januari 2018 - 20:00 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Resmi! Ongkos Naik Haji Naik 2,58 Persen dari Tahun Lalu, Totalnya...
LGBT Termasuk Hak Asasi? Ini Komentar Komnas HAM

Senin, 22 Januari 2018 - 20:05 WIB

Satu Pulau di Indonesia Dijual di Situs Jual-Beli Pulau Internasional
Ada Fraksi Dukung LGBT? Begini Bantahan Ketua DPR

Senin, 22 Januari 2018 - 16:10 WIB

Harus Tegas dan Terbuka Pembahasan Pasal Perzinahan dan LGBT
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us