Wonderful Indonesia
DPR SETUJUI ANGGARAN DARI KAPOLRI
Pembentukan Densus Tipikor Ternyata Tidak Sulit, Ini Alasannya
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 15:40 WIB > Dibaca 1053 kali Print | Komentar
Pembentukan Densus Tipikor Ternyata Tidak Sulit, Ini Alasannya
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan pembentukan Densus Tipikor tidak sulit. Dengan model yang mirip Densus Anti-Teror 88, pembentukan Densus Tipikor tidak memerlukan UU baru.

Menurutnya, pembentukan cukup memakai Surat Keputusan Kapolri. Dia pun memastikan, tidak ada UU yang dilanggar dalam pembentukan Densus Tipikor tersebut. Itu karena tidak ada penggabungan beberapa lembaga dalam Densus itu.

"Jaksa penuntut umum tidak berada satu atap seperti yang terjadi di KPK," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/10/2017).

Ditambahkannya, dengan banyaknya kasus korupsi selama ini, Komisi III DPR setuju dengan anggaran yang diajukan Kapolri untuk pembentukan Densus Tipikor. Komisi III juga setuju meningkatkan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan agar setara dengan KPK pada revisi UU Kepolisian dan UU Kejaksaan tahun depan.

Dia berharap, dalam kerjanya nanti, Densus Tipikor tidak hanya fokus pada penindakan. Densus harus menggarap aspek yang lebih penting dalam pemberantasan korupsi, yaitu strategis pencegahan dan upaya menumbuhkembangkan efek jera agar orang takut melakukan korupsi.

Saat ini, menurutnya, pencegahan dan penciptaan efek jera itu terasa kosong. Masyarakat tidak tahu apakah negara punya program spesifik untuk mencegah pejabat negara atau warga biasa melakukan korupsi.

“Bahkan, dengan fakta semakin maraknya praktik korupsi, Indonesia seperti kehilangan akal untuk menumbuhkembangkan efek jera. Tersangka korupsi tidak malu ketika mereka berstatus sebagai tahanan KPK. Vonis Pengadilan Tipikor pun tidak membuat para calon koruptor takut atau jera melakukan korupsi,” katanya.

Diakuiniya, dirinya memahami jika penindakan terhadap tindakan korupsi tetap penting. Akan tetapi, apabila hanya fokus ke penindakan, tidak menyelesaikan masalah. Karena itu, harus ada strategi pencegahan yang jitu dan penciptaan efek jera yang membuat orang takut. (ian)

Sumber: RMOL
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DIGELAR DI ASIT
Suku Teater Mulai Pementasan Perdana "Dilanggar Todak"
Jumat, 23 Februari 2018 - 01:20 wib
DIBERIKAN ANDI NAROGONG
Mengejutkan! Kasus e-KTP, Novanto Ternyata Dapat Jatah USD 1,8 Juta
Jumat, 22 Februari 2018 - 21:00 wib
JADI POLEMIK
Soal Perppu MD3, Bamsoet Akui Sepakat dengan Jokowi, Ini Alasannya
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:50 wib
POLEMIK DUALISME
Fraksi dan AKD di DPR Dirombak OSO, Kubu Sudding Naik Pitam
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:40 wib
KASUS PENYIRAMAN AIR KERAS
Kasus Novel Akan Dituntaskan Kapolda Metro, Janji?
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:30 wib
GELAR MUNALSUB 2016
Tepis Isu Jual Jabatan Ketum ke OSO, Wiranto Bilang Begini
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:10 wib
KESEPAKATAN PEMERINTAH DAN DPR
Jokowi Tolak Tanda Tangani UU MD3 karena Pencitraan? Kata Zulkifli Hasan...
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:00 wib
SYUKURAN LOLOS PEMILU
Sudding Dipecat dari Jabatan Sekjen Hanura, OSO: Wiranto Setuju
Jumat, 22 Februari 2018 - 19:50 wib
SEPAKBOLA INDONESIA
Kick Off Liga 1 Musim 2018 Digelar 10 Maret Mendatang
Jumat, 22 Februari 2018 - 19:40 wib
JALANI PEMERIKSAAN MEDIS
Resmi! Dhawiya Ditahan Polda Metro Terkait Kasus Narkoba
Jumat, 22 Februari 2018 - 19:30 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Soal Perppu MD3, Bamsoet Akui Sepakat dengan Jokowi, Ini Alasannya
Fraksi dan AKD di DPR Dirombak OSO, Kubu Sudding Naik Pitam
Tepis Isu Jual Jabatan Ketum ke OSO, Wiranto Bilang Begini
Jokowi Tolak Tanda Tangani UU MD3 karena Pencitraan? Kata Zulkifli Hasan...
Sudding Dipecat dari Jabatan Sekjen Hanura, OSO: Wiranto Setuju
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us