Wonderful Indonesia
Diminta Perbaiki RKU hingga 26 Oktober
KLHK: RAPP Tetap Bisa Beroperasi
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 10:19 WIB > Dibaca 31761 kali Print | Komentar
KLHK: RAPP Tetap Bisa Beroperasi
DIPARKIR: Sejumlah truk gandeng yang biasanya membawa kayu akasia sudah mulai diparkir pascapenghentian operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Pangkalankerinci, Jumat (20/10/2017).
RIAUPOS.CO - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akhirnya angkat bicara terkait sanksi paksaan yang dijatuhkan terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Bahkan berujung penghentian operasional dan pemutusan hubungan kerja sama oleh anak perusahaan APRIL Group (The Asia Pacific Resources International Holding’s Ltd.) dengan mitranya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK Bambang Hendroyono ketika dikonfirmasi Riau Pos Jumat (20/10) malam menyatakan, SK Menteri LHK tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No SK.93/VI BHUT/2013 tentang Persetujuan Revisi RKU Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010-2019 atas nama PT RAPP, bukanlah pencabutan izin.

 “SK itu bukan berarti pencabutan izin. Jadi tidak perlu resah. SK itu hanya sebuah paksaan pemerintah untuk segera menyelesaikan RKU-nya dan mereka harus segera konsultasi,” ucap Bambang yang ketika dihubungi sedang berada di Bandara SSK II, Pekanbaru.

Bambang yang baru saja kembali dari PT RAPP menyebutkan, perusahaan yang beroperasi di Pelalawan diberikan waktu 10 hari setelah terbitnya SK 93 atau sampai 26 Oktober untuk menyerahkan RKU baru yang memasukkan gambut ke dalam rencana pemulihan di dalam fungsi lindung.

“RKU itu sebenarnya yang kami nilai komitmen perusahaan dalam melakukan pemulihan dalam sebuah rencana sepuluh tahunan,” tegas Ketua Umum Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB) ini.

Dari hasil kunjungan ke PT RAPP, Bambang menyampaikan perkembangan yang positif. Sebab, pihaknya datang hanya ingin meluruskan agar masyarakat, terutama karyawan perusahaan tidak resah. Sebab, pemerintah menjamin keberlangsungan usaha pemegang izin, dan mereka juga harus berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan.

 “Komunikasinya positif karena kami meminta swasta untuk menyelesaikan RKU agar diserahkan kembali, dan SK pembatalan RKU itu tidak berarti mencabut izin. Mencabut izin itu SK izinnya yang dicabut. RKU itu kan hanya persetujuan rencana jadi tidak  mengganggu,” jelas Bambang.


BERKEMAS: Para pekerja penanaman (plantation) di area Estate Pelalawan PT RAPP berkemas untuk pulang ke kampung halaman akibat penghentian operasional perusahaan di Pangkalankerinci, Jumat (20/10/2017).

Karena itu, katanya, tidak perlu ada gejolak akibat SK pembatalan RKU tersebut. Apalagi sampai menggelar aksi demonstrasi. Yang terpenting, RAPP diminta segera menyusun RKU baru dan menyerahkan ke KLHK sampai batas waktu yang ditetapkan seperti termuat di dalam SK Menteri LHK. Perusahaan juga tidak perlu khawatir mengenai lahan pengganti atau land swap karena pemerintah menjamin. Mengenai lokasinya, kondisi di lapangan sangat menentukan. Yang terpenting sekarang bagaimana memulihkan kubah gambut dengan menanaminya dengan tanaman alam.

Lahan pengganti juga tidak langsung disiapkan ratusan ribu. Sebab, praktiknya tergantung kondisi di lapangan. Ketika ada 15 ribu hektare tanaman pokok yang akan dipulihkan, maka land swap-nya disiapkan 15 ribu hektare. Proses ini akan terus dikomunikasikan oleh tim monitoring dan penilai dari pemerintah untuk turun ke lapangan. Terkait hasil pertemuan dengan manajemen RAPP kemarin, apakah sudah ada komitmen untuk pemulihan, Bambang mengaku direksi RAPP masih akan mengkomunikasikannya dengan owner. Dia berharap perusahaan segera menyusun RKU baru dan menyerahkannya terakhir 26 Oktober.

Untuk menjamin bekerlangsungan usaha, pemerintah juga akan membantu memfasilitasi perusahaan menyelesaikan areal mereka yang masih berkonflik agar bisa ditanami. Termasuk, mengajak kelompok masyarakat yang memiliki areal perhutanan sosial untuk bermitra dengan RAPP. Dan yang terpenting lagi menurut Bambang, selama proses penyelesaian RKU baru berjalan, operasional perusahaan tetap bisa jalan.  “SK RKU kami tidak menyatakan operasional berhenti. Kan ada kata-kata untuk menyerahkan RKU. Operasional itu berhenti hanya kalau izinnya dicabut. Ini bukan pencabutan izin,” tegasnya.

Dalam SK Menteri LHK No.93, katanya, pemerintah hanya mengingatkan PT RAPP bahwa RKU-nya sudah tidak bisa dipakai karena belum memiliki yang baru versi gambut. Sehingga, perusahaan harus menyusun dan berkonsultasi. Diakuinya bahwa revisi RKU yang diusulkan RAPP pernah dua kali ditolak dan diarahkan untuk diperbaiki mengacu PP 57. Namun dalam proses tersebut belum memerlihatkan rencana pemulihan sesuai dengan aturan. Itu sebabnya kedua usulan sebelumnya tidak dipertimbangkan, dan KLHK membatalkan RKU 2010-2019 dan memberi kesempatan menyusun yang baru.

Saat disinggung kenapa RKU PT RAPP yang seharusnya berlaku hingga 2019 dibatalkan sebelum waktunya, Bambang menyatakan di RKU lama belum memuat fungsi lindung gambut.

“RKU itu batal ketika kami minta dia yang baru. Sampai empat kali kami minta perbaiki yang lama itu tapi tidak diperbaiki. Dasarnya PP 57,” jelasnya.

Bagaimana dengan Permen LHK No 17/2017 yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA)? Bambang mengaku belum menerima salinannya. Namun demikian, apa pun putusan MA untuk Permen LHK 17 tidak menggugurkan kewajiban semua pemegang izin memulihkan fungsi lindung gambut. Sebab, pemulihan tersebut didasarkan pada PP 57, bukan Permen 17.

Sementara Head of Corporate Communications RAPP Djarot Handoko yang dihubungi Riau Pos melalui telepon selulernya usai pertemuan dengan Sekjen KLHK di Pangkalankerinci untuk saat ini pihaknya belum bisa memutuskan, apakah besok akan beroperasi atau tidak.

‘’Kami belum bisa untuk memutuskan. Tergantung nanti keputusan manajemen. Ini harus dirapatkan dengan manajemen, dan harus disepakati dulu de­ngan para pihak,’’ ujarnya.

Sebab, katanya, di awal ada beberapa versi dalam mengartikan surat, makanya harus berkonsultasi dulu dengan manajemen sebelum melakukan tindakan.

‘’Apakah akan beroperasi atau tidak. Karenakan bukan berarti mengikuti karena apa-apa. Tidak mengikutinya karena ada apa-apanya. Jadi kami belum bisa menentukan. Saat ini kami memang ingin memahami dulu, apa maksud dari hasil pertemuan dengan Sekjen Kemen LHK hari ini (kemarin, red),’’ ujarnya.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Lampu Jalan Hilang Bukan Tanggung Jawab Dishub

Lampu Jalan Hilang Bukan Tanggung Jawab Dishub
Jumat, 23 Februari 2018 - 09:18 wib
DIGELAR DI ASIT
Suku Teater Mulai Pementasan Perdana "Dilanggar Todak"
Jumat, 23 Februari 2018 - 01:20 wib
DIBERIKAN ANDI NAROGONG
Mengejutkan! Kasus e-KTP, Novanto Ternyata Dapat Jatah USD 1,8 Juta
Jumat, 22 Februari 2018 - 21:00 wib
JADI POLEMIK
Soal Perppu MD3, Bamsoet Akui Sepakat dengan Jokowi, Ini Alasannya
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:50 wib
POLEMIK DUALISME
Fraksi dan AKD di DPR Dirombak OSO, Kubu Sudding Naik Pitam
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:40 wib
DISAMBUT HANGAT REKAN KPK
Hati-hati! Jangan Sampai Ada yang Numpang Tenar karena Kepulangan Novel
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:20 wib
GELAR MUNALSUB 2016
Tepis Isu Jual Jabatan Ketum ke OSO, Wiranto Bilang Begini
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:10 wib
KESEPAKATAN PEMERINTAH DAN DPR
Jokowi Tolak Tanda Tangani UU MD3 karena Pencitraan? Kata Zulkifli Hasan...
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:00 wib
SYUKURAN LOLOS PEMILU
Sudding Dipecat dari Jabatan Sekjen Hanura, OSO: Wiranto Setuju
Jumat, 22 Februari 2018 - 19:50 wib
SEPAKBOLA INDONESIA
Kick Off Liga 1 Musim 2018 Digelar 10 Maret Mendatang
Jumat, 22 Februari 2018 - 19:40 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Ketika Novel Baswedan Akhirnya Tiba di Gedung KPK

Kamis, 22 Februari 2018 - 18:30 WIB

Aliansi BEM Se-Indonesia Tolak UU MD3

Kamis, 22 Februari 2018 - 17:51 WIB

4 Provinsi Siaga Darurat Karhutla

Kamis, 22 Februari 2018 - 12:45 WIB

Siap Bongkar Penganiayaan Ulama

Kamis, 22 Februari 2018 - 12:33 WIB

Stop Tunjangan Kehormatan Ribuan Profesor

Kamis, 22 Februari 2018 - 12:04 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us