Wonderful Indonesia
Diminta Perbaiki RKU hingga 26 Oktober
KLHK: RAPP Tetap Bisa Beroperasi
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 10:19 WIB > Dibaca 30967 kali Print | Komentar
KLHK: RAPP Tetap Bisa Beroperasi
DIPARKIR: Sejumlah truk gandeng yang biasanya membawa kayu akasia sudah mulai diparkir pascapenghentian operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Pangkalankerinci, Jumat (20/10/2017).
RIAUPOS.CO - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akhirnya angkat bicara terkait sanksi paksaan yang dijatuhkan terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Bahkan berujung penghentian operasional dan pemutusan hubungan kerja sama oleh anak perusahaan APRIL Group (The Asia Pacific Resources International Holding’s Ltd.) dengan mitranya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK Bambang Hendroyono ketika dikonfirmasi Riau Pos Jumat (20/10) malam menyatakan, SK Menteri LHK tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No SK.93/VI BHUT/2013 tentang Persetujuan Revisi RKU Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010-2019 atas nama PT RAPP, bukanlah pencabutan izin.

 “SK itu bukan berarti pencabutan izin. Jadi tidak perlu resah. SK itu hanya sebuah paksaan pemerintah untuk segera menyelesaikan RKU-nya dan mereka harus segera konsultasi,” ucap Bambang yang ketika dihubungi sedang berada di Bandara SSK II, Pekanbaru.

Bambang yang baru saja kembali dari PT RAPP menyebutkan, perusahaan yang beroperasi di Pelalawan diberikan waktu 10 hari setelah terbitnya SK 93 atau sampai 26 Oktober untuk menyerahkan RKU baru yang memasukkan gambut ke dalam rencana pemulihan di dalam fungsi lindung.

“RKU itu sebenarnya yang kami nilai komitmen perusahaan dalam melakukan pemulihan dalam sebuah rencana sepuluh tahunan,” tegas Ketua Umum Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB) ini.

Dari hasil kunjungan ke PT RAPP, Bambang menyampaikan perkembangan yang positif. Sebab, pihaknya datang hanya ingin meluruskan agar masyarakat, terutama karyawan perusahaan tidak resah. Sebab, pemerintah menjamin keberlangsungan usaha pemegang izin, dan mereka juga harus berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan.

 “Komunikasinya positif karena kami meminta swasta untuk menyelesaikan RKU agar diserahkan kembali, dan SK pembatalan RKU itu tidak berarti mencabut izin. Mencabut izin itu SK izinnya yang dicabut. RKU itu kan hanya persetujuan rencana jadi tidak  mengganggu,” jelas Bambang.


BERKEMAS: Para pekerja penanaman (plantation) di area Estate Pelalawan PT RAPP berkemas untuk pulang ke kampung halaman akibat penghentian operasional perusahaan di Pangkalankerinci, Jumat (20/10/2017).

Karena itu, katanya, tidak perlu ada gejolak akibat SK pembatalan RKU tersebut. Apalagi sampai menggelar aksi demonstrasi. Yang terpenting, RAPP diminta segera menyusun RKU baru dan menyerahkan ke KLHK sampai batas waktu yang ditetapkan seperti termuat di dalam SK Menteri LHK. Perusahaan juga tidak perlu khawatir mengenai lahan pengganti atau land swap karena pemerintah menjamin. Mengenai lokasinya, kondisi di lapangan sangat menentukan. Yang terpenting sekarang bagaimana memulihkan kubah gambut dengan menanaminya dengan tanaman alam.

Lahan pengganti juga tidak langsung disiapkan ratusan ribu. Sebab, praktiknya tergantung kondisi di lapangan. Ketika ada 15 ribu hektare tanaman pokok yang akan dipulihkan, maka land swap-nya disiapkan 15 ribu hektare. Proses ini akan terus dikomunikasikan oleh tim monitoring dan penilai dari pemerintah untuk turun ke lapangan. Terkait hasil pertemuan dengan manajemen RAPP kemarin, apakah sudah ada komitmen untuk pemulihan, Bambang mengaku direksi RAPP masih akan mengkomunikasikannya dengan owner. Dia berharap perusahaan segera menyusun RKU baru dan menyerahkannya terakhir 26 Oktober.

Untuk menjamin bekerlangsungan usaha, pemerintah juga akan membantu memfasilitasi perusahaan menyelesaikan areal mereka yang masih berkonflik agar bisa ditanami. Termasuk, mengajak kelompok masyarakat yang memiliki areal perhutanan sosial untuk bermitra dengan RAPP. Dan yang terpenting lagi menurut Bambang, selama proses penyelesaian RKU baru berjalan, operasional perusahaan tetap bisa jalan.  “SK RKU kami tidak menyatakan operasional berhenti. Kan ada kata-kata untuk menyerahkan RKU. Operasional itu berhenti hanya kalau izinnya dicabut. Ini bukan pencabutan izin,” tegasnya.

Dalam SK Menteri LHK No.93, katanya, pemerintah hanya mengingatkan PT RAPP bahwa RKU-nya sudah tidak bisa dipakai karena belum memiliki yang baru versi gambut. Sehingga, perusahaan harus menyusun dan berkonsultasi. Diakuinya bahwa revisi RKU yang diusulkan RAPP pernah dua kali ditolak dan diarahkan untuk diperbaiki mengacu PP 57. Namun dalam proses tersebut belum memerlihatkan rencana pemulihan sesuai dengan aturan. Itu sebabnya kedua usulan sebelumnya tidak dipertimbangkan, dan KLHK membatalkan RKU 2010-2019 dan memberi kesempatan menyusun yang baru.

Saat disinggung kenapa RKU PT RAPP yang seharusnya berlaku hingga 2019 dibatalkan sebelum waktunya, Bambang menyatakan di RKU lama belum memuat fungsi lindung gambut.

“RKU itu batal ketika kami minta dia yang baru. Sampai empat kali kami minta perbaiki yang lama itu tapi tidak diperbaiki. Dasarnya PP 57,” jelasnya.

Bagaimana dengan Permen LHK No 17/2017 yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA)? Bambang mengaku belum menerima salinannya. Namun demikian, apa pun putusan MA untuk Permen LHK 17 tidak menggugurkan kewajiban semua pemegang izin memulihkan fungsi lindung gambut. Sebab, pemulihan tersebut didasarkan pada PP 57, bukan Permen 17.

Sementara Head of Corporate Communications RAPP Djarot Handoko yang dihubungi Riau Pos melalui telepon selulernya usai pertemuan dengan Sekjen KLHK di Pangkalankerinci untuk saat ini pihaknya belum bisa memutuskan, apakah besok akan beroperasi atau tidak.

‘’Kami belum bisa untuk memutuskan. Tergantung nanti keputusan manajemen. Ini harus dirapatkan dengan manajemen, dan harus disepakati dulu de­ngan para pihak,’’ ujarnya.

Sebab, katanya, di awal ada beberapa versi dalam mengartikan surat, makanya harus berkonsultasi dulu dengan manajemen sebelum melakukan tindakan.

‘’Apakah akan beroperasi atau tidak. Karenakan bukan berarti mengikuti karena apa-apa. Tidak mengikutinya karena ada apa-apanya. Jadi kami belum bisa menentukan. Saat ini kami memang ingin memahami dulu, apa maksud dari hasil pertemuan dengan Sekjen Kemen LHK hari ini (kemarin, red),’’ ujarnya.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
ISTANA TANGGAPI PERNYATAAN FAHRI
Jokowi Memang Pernah Bertemu Setya Novanto, tapi...
Rabu, 21 November 2017 - 21:00 wib
USAI JADI TERSANGKA E-KTP
Ini Penjelasan Ketua MKD soal Pembatalan Rapat Pergantian Setnov
Rabu, 21 November 2017 - 20:50 wib
SUDAH INKRACHT DI PENGADILAN
Perhiasan Mewah Hingga Lukisan Milik Koruptor Dilelang KPK
Rabu, 21 November 2017 - 20:40 wib
RESMI DIBERHENTIKAN PSSI
Berakhir Sudah Tugas Indra Indra Sjafri di Timnas U-19, Selanjutnya...
Rabu, 21 November 2017 - 20:30 wib
USAI SETNOV DITAHAN KPK
Kursi Ketua DPR Layak Diisi Enam Kader Golkar Ini
Rabu, 21 November 2017 - 20:20 wib
344 WARGA PENDATANG DIBEBASKAN
Bebaskan Sandera KKSB, Kekuatan TNI-Polri Jauh Lebih Besar
Rabu, 21 November 2017 - 20:00 wib
BANYAK KEJANGGALAN DALAM KASUS E-KTP
Minta Pansus Angket Investigasi, Fahri Hamzah Ancam Bubarkan KPK
Rabu, 21 November 2017 - 19:54 wib
DITAHAN TERKAIT KASUS E-KTP
Dua Malam "Menginap," Setnov Sebut Sel Tahanan KPK Cukup Layak
Rabu, 21 November 2017 - 19:48 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Ketika Setya Novanto Tidur saat Diperiksa KPK
Rabu, 21 November 2017 - 19:42 wib
BANTU KPK
Kapolri Tak Ikut Campur dalam Kasus Novanto, Sudah Tepat?
Rabu, 21 November 2017 - 19:36 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Jokowi Memang Pernah Bertemu Setya Novanto, tapi...

Selasa, 21 November 2017 - 21:00 WIB

Bebaskan Sandera KKSB, Kekuatan TNI-Polri Jauh Lebih Besar
Presiden Joko Widodo Pun Jadi Marga Siregar

Selasa, 21 November 2017 - 17:44 WIB

Resmi Sandang Marga Siregar, Ini Nama Terbaru Putri Jokowi
Setnov Masih ’’Melawan”

Selasa, 21 November 2017 - 09:58 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini