Wonderful Indonesia
PASCA-PEMBUBARAN
HTI Jelaskan Khilafah di DPR karena Merasa Dizalimi Pemerintah
Kamis, 19 Oktober 2017 - 19:10 WIB > Dibaca 1139 kali Print | Komentar
HTI Jelaskan Khilafah di DPR karena Merasa Dizalimi Pemerintah
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Keputusan pemerintah membubarkan Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) dinilai sebagai tindakan semena-mena. Hal itu disampaikan Juru Bicara HTI Ismail Yusanto.

Oleh sebab itu, dia bakal menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi II DPR, Kamis (19/10/2017).

“Kami pertama akan menyampaikan bahwa pembubaran atau pencabutan badan hukum perkumpulan HTI itu semena-mena,” ujarnya sebelum RDPU.

Adapun Ismail yang datang memenuhi undangan Komisi II itu juga bakal menyampaikan pandangan HTI tentang Perturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas.

Ditegaskannya, hingga sekarang, HTI belum menerima surat keputusan tentang pembubaran organisasi pengusung khilafah tersebut.

“Tapi kami menduga pembubaran HTI itu terkait atau dikaitkan dengan dakwah Hizbut Tahrir tentang khilafah,” ucapnya.

Dengan demikian, Ismail akan menjelaskan makna khilafah kepada Komisi II DPR. Khilafah, kata dia, intinya merupakan ajaran Islam dan menjadi kewajiban seorang muslim untuk mendakwahkannya.

“Apalagi dengan keyakinan bahwa khilafah yang substansinya adalah ukhuwah dan dakwah itu akan membawa kebaikan buat bangsa dan negara,” sebutnya.

Dia sendiri mengaku heran lantaran sekarang justru berkembang anggapan yang menyebut Islam mengancam negara lewat radikalisme.

“Jadi, ada politik labeling yang menakut-nakuti bahwa Islam menjadi ancaman negara,” tegasnya.(boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Maret, PLN Perawang Migrasi Prabayar

Maret, PLN Perawang Migrasi Prabayar
Jumat, 23 Februari 2018 - 09:39 wib
Lampu Jalan Hilang Bukan Tanggung Jawab Dishub

Lampu Jalan Hilang Bukan Tanggung Jawab Dishub
Jumat, 23 Februari 2018 - 09:18 wib
DIGELAR DI ASIT
Suku Teater Mulai Pementasan Perdana "Dilanggar Todak"
Jumat, 23 Februari 2018 - 01:20 wib
DIBERIKAN ANDI NAROGONG
Mengejutkan! Kasus e-KTP, Novanto Ternyata Dapat Jatah USD 1,8 Juta
Jumat, 22 Februari 2018 - 21:00 wib
JADI POLEMIK
Soal Perppu MD3, Bamsoet Akui Sepakat dengan Jokowi, Ini Alasannya
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:50 wib
KASUS PENYIRAMAN AIR KERAS
Kasus Novel Akan Dituntaskan Kapolda Metro, Janji?
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:30 wib
DISAMBUT HANGAT REKAN KPK
Hati-hati! Jangan Sampai Ada yang Numpang Tenar karena Kepulangan Novel
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:20 wib
GELAR MUNALSUB 2016
Tepis Isu Jual Jabatan Ketum ke OSO, Wiranto Bilang Begini
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:10 wib
KESEPAKATAN PEMERINTAH DAN DPR
Jokowi Tolak Tanda Tangani UU MD3 karena Pencitraan? Kata Zulkifli Hasan...
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:00 wib
SYUKURAN LOLOS PEMILU
Sudding Dipecat dari Jabatan Sekjen Hanura, OSO: Wiranto Setuju
Jumat, 22 Februari 2018 - 19:50 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Soal Perppu MD3, Bamsoet Akui Sepakat dengan Jokowi, Ini Alasannya
Fraksi dan AKD di DPR Dirombak OSO, Kubu Sudding Naik Pitam
Tepis Isu Jual Jabatan Ketum ke OSO, Wiranto Bilang Begini
Jokowi Tolak Tanda Tangani UU MD3 karena Pencitraan? Kata Zulkifli Hasan...
Sudding Dipecat dari Jabatan Sekjen Hanura, OSO: Wiranto Setuju
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us