Wonderful Indonesia
JIKA DIKABULKAN MK
Ini Tanggapan Wakil Ketua MPR soal PT Nol Persen
Jumat, 13 Oktober 2017 - 19:40 WIB > Dibaca 1273 kali Print | Komentar
Ini Tanggapan Wakil Ketua MPR soal PT Nol Persen
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan presidential threshold (PT) menjadi nol persen di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hal itu sesuai dengan amanat konstitusi.

Hal itu sebagaimana dikatakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid di kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (13/10/2017).

"Kalau merujuk pada UUD lebih sesuai spriritnya itu dengan putusan MK yang baru tentang dibarengkannya Pileg dengan Pilpres, maka sesungguhnya seusai dengan (PT) nol persen," ujarnya,

Berdasarkan kepada Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Secara konstitusi, UUD tidak mengharuskan adanya besaran persentase untuk presidential threshold (PT).

Apalagi, adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan digelarnya pemilu legislatif (pileg) dan pilpres secara serentak.

"Di UUD disebutkan ’dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu’, jadi kalau menurut kami setuju dengan nol persen dengan beberapa pendekatan konstitusional," tuturnya.

Dia menyatakan, baik buruknya PT 20 persen hingga kini juga masih diperdebatkan. Misalnya, dianggap akan meningkatkan semangat transaksional di kalangan partai politik. Terlepas dari polemik apa pun, sambungnya, semua sekarang bergantung pada hakim MK yang dipimpin Arief Hidayat.

"MK yang kemudian akan memutuskan 20 persen atau nol persen. Kita menunggu kenegarawan dari majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan betul-betul kualitas pilpres, dan kualitas presiden yang akan dipilih pada 2019 nanti," imbuh Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS tersebut.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
TERKAIT KASUS E-KTP
Jika Setnov Besok Jadi Terdakwa, Ini Langkah Golkar
Selasa, 12 Desember 2017 - 21:00 wib
TERKAIT KECELAKAAN SETNOV
Simak! Ini Penjelasan KPK soal Pemanggilan Eks Wartawan Metro TV
Selasa, 12 Desember 2017 - 20:30 wib
TERKAIT PERGANTIAN KETUA DPR
Kekompakan Fraksi Golkar Rusak karena Aziz Syamsuddin
Selasa, 12 Desember 2017 - 20:00 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Sidang Novanto Disiarkan Langsung, Begini Tanggapan KPK
Selasa, 12 Desember 2017 - 19:50 wib
TERJADI DALAM SEBUAH PERTEMPURAN
Hanya Beredar di Medsos, Kapolri Bantah Informasi Tewasnya Bahrun Naim
Selasa, 12 Desember 2017 - 19:40 wib
PERKETAT RUANG GERAK TERORIS
Segera Dibawa ke Indonesia, Ini Kata Kapolri soal Pelaku Bom Panci di Malaysia
Selasa, 12 Desember 2017 - 19:20 wib
DIAJUKAN PKS
Usai Reses, Surat Pencopotan Fahri Hamzah Diproses DPR
Selasa, 12 Desember 2017 - 19:10 wib
PANDANGAN PKS
Ketika Program “Ekonomi Meroket” Jokowi Masih "Jauh Panggang dari Api"
Selasa, 12 Desember 2017 - 19:00 wib
MASIH PUNCAKI HASIL SURVEI
Pesaing Utama Jokowi di Pilpres 2019 Bukan Prabowo, melainkan...
Selasa, 12 Desember 2017 - 18:30 wib
TANGGAPI SIKAP ANGGOTA FRAKSI
Aziz Syamsuddin Ditolak Jadi Ketua DPR, Mahyudin: Dia Dizalimi!
Selasa, 12 Desember 2017 - 18:05 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Kekompakan Fraksi Golkar Rusak karena Aziz Syamsuddin

Selasa, 12 Desember 2017 - 20:00 WIB

Usai Reses, Surat Pencopotan Fahri Hamzah Diproses DPR

Selasa, 12 Desember 2017 - 19:10 WIB

Ketika Program “Ekonomi Meroket” Jokowi Masih "Jauh Panggang dari Api"
Pesaing Utama Jokowi di Pilpres 2019 Bukan Prabowo, melainkan...
Aziz Syamsuddin Ditolak Jadi Ketua DPR, Mahyudin: Dia Dizalimi!
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us