Wonderful Indonesia
Kabupaten Indragiri Hilir
Inspektorat Harus Mampu Jadi Pengawas
Jumat, 13 Oktober 2017 - 11:16 WIB > Dibaca 1022 kali Print | Komentar
Inspektorat Harus Mampu Jadi Pengawas
BERI ARAHAN: Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, memberikan arahan saat sosialisasi gratifikasi di lingkungan Pemkab Inhil di Tembilahan, Kamis (12/10/2017).
Advertorial Indragiri Hilir
(RIAUPOS.CO) - Para peserta sosialisasi gratifikasi yang terdiri dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta mematikan handpone selama kegiatan sedang berlangsung.

Permintaan ini disampaikan Bupati Inhil HM Wardan, saat membuka kegiatan tersebut, Kamis (12/10). Sebab menurut bupati, kegiatan itu cukup bermanfaat apalagi dengan melibatkan nara sumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‘’Selama kegiatan ini berlangsung saya pikir lebih baik matikan saja dulu handphone. Supaya pemahaman tentang gratifikasi dapat dipahami dengan utuh,’’ tegas bupati.

Pengalaman bupati, dalam berbagai kesempatan banyak dia melihat para pejabat sibuk dengan aktivitas handphone. Sementara, bupati,sedang memberikan arahan. Otomatis apa yang dia sampaikan itu tidak dapat diserap dengan baik oleh yang bersangkutan.

Secara fungsi, sosialisasi gratifikasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) akan produk hukum tentang gratifikasi itu sendiri. Oleh sebab itu, kegiatan ini sangat penting untuk diikuti.

‘’Kalau ada di antara para peserta belum paham apa yang dimaksud gratifikasi, silahkan dipertanyakan. Setelah itu baru diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,’’ ungkap bupati.

Pemkab Inhil sendiri lanjut bupati, memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi. Di antaranya dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Pengendalian tentang Korupsi. Juga unit pengendalian gratifikasi yang bertujuan mencegah korupsi.

‘’Ada 3 alasaan untuk korupsi. Di antaranya karena peluang dan karena memang serakah. Semua alasan itu hendaknya dijauhi,’’ harap mantan Kadisdik Riau itu.

Gratifikasi biasa terjadi dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Inspektorat sebagai unit pengendalian gratifikasi daerah harus nampu memberikan pengawasan secara ketat dan tepat. Sehingga tercipta kepatuhan dan meningkatkan lingkungan kerja yang transparan. ‘’Dengan demikian kita bebas dari KKN yang dapat merusak kredibilitas ASN,’’ imbuh Bupati Inhil ini.(adv/a)


Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Politik
Demokrat Berikan Surat Tugas ke Wardan-SU
Sabtu, 20 Oktober 2017 - 18:58 wib

Sentuhan Warna Natural Trend Tahun 2018
Sabtu, 20 Oktober 2017 - 16:41 wib
Menkes RI Resmikan Porkesremen Nasional
Rehabilitan Mampu Ceramah dengan Percaya Diri
Sabtu, 20 Oktober 2017 - 15:07 wib

222 Mahasiswa FH Unilak Yudisium
Sabtu, 20 Oktober 2017 - 14:42 wib

Nursyafri Tanjung Nakhodai REI Riau Periode 2017-2020
Sabtu, 20 Oktober 2017 - 14:27 wib

Tarif Promo Harus di Atas Tarif Batas Bawah
Sabtu, 20 Oktober 2017 - 12:19 wib

Pemprov Riau-BRK MoU Transaksi Nontunai
Sabtu, 20 Oktober 2017 - 11:33 wib
TAMU REDAKSI
HSBC Perluas Jangkauan ke Masyarakat
Sabtu, 20 Oktober 2017 - 11:31 wib
Kabupaten Indragiri Hilir
Pelangiran Utusan Riau Ikut Lomba Cipta Menu
Sabtu, 20 Oktober 2017 - 11:21 wib
Cari Berita
Advertorial Terbaru
Sentuhan Warna Natural Trend Tahun 2018

Jumat, 20 Oktober 2017 - 16:41 WIB

Pelangiran Utusan Riau Ikut Lomba Cipta Menu

Jumat, 20 Oktober 2017 - 11:21 WIB

Maksimalkan Pemanfaatan Bantuan Ekskavator

Jumat, 20 Oktober 2017 - 11:08 WIB

DPRD Sayangkan Pembangunan Kantin Gagal Lelang

Jumat, 20 Oktober 2017 - 11:01 WIB

DPP PAN Rekom Wardan dan Syamsudin Uti di Pilkada Inhil 2018
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini