Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN
KPK Cegah Istri Andi Narogong ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi e-KTP
Kamis, 12 Oktober 2017 - 21:00 WIB > Dibaca 1578 kali Print | Komentar
KPK Cegah Istri Andi Narogong ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi e-KTP
Terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP Andi Narogong. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Untuk kepentingan penyidikan kasus e-KTP yang menjerat Direktur PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencekal istri Andi Narogong, Inayah.

Tak hanya istri terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP itu, KPK pun mencegah seorang swasta bernama Raden Gede yang diketahui merupakan adik kandung dari Inayah.

"Dalam proses penyidikan kasus KTP Elektronik dengan tersangka ASS, KPK mengirimkan pada Imigrasi tentang pencegahan ke luar negeri terhadap Inayah dan Raden Gede terhitung sejak 4 Oktober 2017 untuk enam bulan ke depan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (12/10/2017).

Febri menyatakan, pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Penyidik membutuhkan keterangan para saksi tersebut dalam penyidikan kasus e-KTP.

"Dan jika dibutuhkan yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri," jelasnya.

Anang dalam perkara itu diduga bersama-sama para tersangka lainnya melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi dalam proyek pengadaan e-KTP senilai Rp5,9 triliun.

Tindakan itu menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun. Adapun PT Quadra merupakan perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek e-KTP, yakni Perum PNRI, PT Len Industri, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Arthaputra.

Dia diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap SN dan sejumlah anggota DPR RI terkait proyek e-KTP. Atas perbuatannya, Anang Sugiana disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (put)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DIGELAR DI ASIT
Suku Teater Mulai Pementasan Perdana "Dilanggar Todak"
Jumat, 23 Februari 2018 - 01:20 wib
DIBERIKAN ANDI NAROGONG
Mengejutkan! Kasus e-KTP, Novanto Ternyata Dapat Jatah USD 1,8 Juta
Jumat, 22 Februari 2018 - 21:00 wib
JADI POLEMIK
Soal Perppu MD3, Bamsoet Akui Sepakat dengan Jokowi, Ini Alasannya
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:50 wib
POLEMIK DUALISME
Fraksi dan AKD di DPR Dirombak OSO, Kubu Sudding Naik Pitam
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:40 wib
KASUS PENYIRAMAN AIR KERAS
Kasus Novel Akan Dituntaskan Kapolda Metro, Janji?
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:30 wib
GELAR MUNALSUB 2016
Tepis Isu Jual Jabatan Ketum ke OSO, Wiranto Bilang Begini
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:10 wib
KESEPAKATAN PEMERINTAH DAN DPR
Jokowi Tolak Tanda Tangani UU MD3 karena Pencitraan? Kata Zulkifli Hasan...
Jumat, 22 Februari 2018 - 20:00 wib
SYUKURAN LOLOS PEMILU
Sudding Dipecat dari Jabatan Sekjen Hanura, OSO: Wiranto Setuju
Jumat, 22 Februari 2018 - 19:50 wib
SEPAKBOLA INDONESIA
Kick Off Liga 1 Musim 2018 Digelar 10 Maret Mendatang
Jumat, 22 Februari 2018 - 19:40 wib
JALANI PEMERIKSAAN MEDIS
Resmi! Dhawiya Ditahan Polda Metro Terkait Kasus Narkoba
Jumat, 22 Februari 2018 - 19:30 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Mengejutkan! Kasus e-KTP, Novanto Ternyata Dapat Jatah USD 1,8 Juta
Kasus Novel Akan Dituntaskan Kapolda Metro, Janji?

Kamis, 22 Februari 2018 - 20:30 WIB

Hati-hati! Jangan Sampai Ada yang Numpang Tenar karena Kepulangan Novel
KPK: Operasi Mata Kembali Dijalani Novel Bulan Depan

Kamis, 22 Februari 2018 - 19:20 WIB

Novel Baswedan saat Tiba di KPK: Terima Kasih Bapak Presiden
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us