Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN
KPK Cegah Istri Andi Narogong ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi e-KTP
Kamis, 12 Oktober 2017 - 21:00 WIB > Dibaca 1435 kali Print | Komentar
KPK Cegah Istri Andi Narogong ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi e-KTP
Terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP Andi Narogong. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Untuk kepentingan penyidikan kasus e-KTP yang menjerat Direktur PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencekal istri Andi Narogong, Inayah.

Tak hanya istri terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP itu, KPK pun mencegah seorang swasta bernama Raden Gede yang diketahui merupakan adik kandung dari Inayah.

"Dalam proses penyidikan kasus KTP Elektronik dengan tersangka ASS, KPK mengirimkan pada Imigrasi tentang pencegahan ke luar negeri terhadap Inayah dan Raden Gede terhitung sejak 4 Oktober 2017 untuk enam bulan ke depan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (12/10/2017).

Febri menyatakan, pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Penyidik membutuhkan keterangan para saksi tersebut dalam penyidikan kasus e-KTP.

"Dan jika dibutuhkan yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri," jelasnya.

Anang dalam perkara itu diduga bersama-sama para tersangka lainnya melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi dalam proyek pengadaan e-KTP senilai Rp5,9 triliun.

Tindakan itu menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun. Adapun PT Quadra merupakan perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek e-KTP, yakni Perum PNRI, PT Len Industri, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Arthaputra.

Dia diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap SN dan sejumlah anggota DPR RI terkait proyek e-KTP. Atas perbuatannya, Anang Sugiana disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (put)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
PENUHI PANGGILAN
Sambangi KPK Terkait Kasus Novanto, Ini Komentar Eks Wartawan Metro TV
Senin, 11 Desember 2017 - 20:10 wib
TERKAIT TUDINGAN SUDAH MENIKAH
Ayu Ting Ting Kaget Periasnya Disomasi Via Vallen
Senin, 11 Desember 2017 - 20:00 wib
SETNOV REKOMENDASIKAN AZIZ
Soal Pergantian Ketua DPR, Presiden Tak Mau Ikut Campur
Senin, 11 Desember 2017 - 19:50 wib
PUNCAK PERINGATAN HAKI
Kasus Korupsi Jerat 313 Kepala Daerah dalam 13 Tahun Terakhir
Senin, 11 Desember 2017 - 19:40 wib
TERKAIT TARGET PEMERINTAH
Meski Sering Dikritik, Menko Darmin Sebut Ekonomi Indonesia Baik, Alasannya
Senin, 11 Desember 2017 - 19:30 wib
SHARING DAN EDUKASI INKLUSI
Kesadaran Pajak Masuk Kurikulum Perguruan Tinggi
Senin, 11 Desember 2017 - 19:14 wib
TERKAIT ADANYA PRODUK KEDALUWARSA
YLKI Imbau Konsumen Waspadai Diskon dan Cuci Gudang Akhir Tahun
Senin, 11 Desember 2017 - 19:10 wib
TERKAIT PERGANTIAN KETUA DPR
Bamus Skorsing Rapat, Nasib Aziz Syamsuddin Masih Belum Jelas
Senin, 11 Desember 2017 - 19:00 wib
SUDAH KETAHUI OKNUM YANG BERMAIN
Suka Mainkan Harga Jelang Tahun Baru, Ini Ancaman Polri untuk Mafia Pangan
Senin, 11 Desember 2017 - 18:50 wib
TUNJUK AZIZ JADI KETUA DPR
Strategi saat Terjerat "Papa Minta Saham" Kembali Dilakukan Setnov
Senin, 11 Desember 2017 - 18:40 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Sambangi KPK Terkait Kasus Novanto, Ini Komentar Eks Wartawan Metro TV
Kasus Korupsi Jerat 313 Kepala Daerah dalam 13 Tahun Terakhir
Jelang Natal dan Tahun Baru, Polri Belum Dengar Informasi Adanya Teror
Suka Mainkan Harga Jelang Tahun Baru, Ini Ancaman Polri untuk Mafia Pangan
Ahli Hukum Sebut Hak Setnov di Sidang Praperadilan Terganggu karena KPK
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us