Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
RESMI DIMILIKI NEGARA
Laporan soal Kuda "Gratifikasi" Jokowi Diapresiasi KPK
Kamis, 12 Oktober 2017 - 19:15 WIB > Dibaca 838 kali Print | Komentar
Laporan soal Kuda "Gratifikasi" Jokowi Diapresiasi KPK
Presiden Joko Widodo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dua ekor kuda jenis Sandalwood yang menjadi pemberian kepada Presiden Joko Widodo oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya ditetapkan sebagai milik negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, negara akan memelihara kuda senilai Rp70 juta itu.

"Sudah milik negara dan direkomendasikan dirawat oleh negara," ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono saat dikonfirmasi, Rabu (12/10/2017).

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2017 lalu, Jokowi melaporkan pemberian kuda asal NTT itu. Presiden mendapat hadiah kuda selepas menghadiri acara Festival Sandalwood, pertengahan Juli 2017.

Dua kuda jantan itu langsung diantarkan ke Istana Bogor, Jawa Barat. Tak hanya Jokowi, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto juga telah melaporkan pemberian dua kuda jenis Sandalwood kepada KPK.

Giri mengatakan, laporan pemberian kuda yang masuk kategori gratifikasi itu patut diapresiasi.

"Kami mengapresiasi pelaporan ini. Presiden menjadi teladan pelaporan gratifikasi, demikian KSAU," tuturnya.

Dia menambahkan, hingga September 2017, total gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik negara mencapai sekitar Rp113,4 miliar. Gratifikasi itu berupa jam tangan mewah, berlian, pulpen mewah, perhiasan, kuda, lukisan, barang elektronik, tiket perjalanan, hingga voucher.

"Pelaporan ini sekaligus menekankan bahwa yang wajib menolak dan melaporkan gratifikasi adalah pegawai negeri dan (anggota) TNI, Polri, BUMN, BUMD, termasuk di dalammya," tandasnya. (put)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
SAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF
Insiden Pencekalan Panglima TNI, Ini Ungkapan Penyesalan Kedubes AS
Selasa, 23 Oktober 2017 - 21:00 wib
KASUS DUGAAN SUAP
Soal Pengumpulan Uang untuk Auditor BPK, Saksi: Dirjen Kemendes Tahu
Selasa, 23 Oktober 2017 - 20:50 wib
TERPASANG DI SEJUMLAH JALAN IBU KOTA
Spanduk Pengusiran Warga Amerika Beredar Pasca-Insiden Panglima TNI
Selasa, 23 Oktober 2017 - 20:40 wib
TOLAK PERPPU ORMAS
Soal Rencana Aksi 2610, Polisi Akui Belum Dapat Informasi
Selasa, 23 Oktober 2017 - 20:30 wib
DISAMPAIKAN LANGSUNG KE MENHAN RI
Menhan AS Minta Maaf soal Pelarangan terhadap Panglima TNI
Selasa, 23 Oktober 2017 - 20:20 wib
TAK MASUK OBJEK PTUN
Salah Kamar, Gugatan Setnov kepada Dirjen Imingrasi Dikritik TPDI
Selasa, 23 Oktober 2017 - 20:00 wib
HAKIM KABULKAN GUGATAN
Resmi Menjanda, Nafa Urbach Berbagi Hak Asuh Anak dengan Zack Lee
Selasa, 23 Oktober 2017 - 19:50 wib
TOLAK PERPPU ORMAS
50 Ribu Massa Akan Kepung DPR dalam "Aksi 2610"
Selasa, 23 Oktober 2017 - 19:40 wib
DALAM SEBUAH WAWANCARA
Pernyataan Kapolri soal Kasus Pemerkosaan Tuai Kritik Menteri Yohana
Selasa, 23 Oktober 2017 - 19:30 wib
UNTUK 20 HARI KE DEPAN
Buntut Aksi Kritik Pemerintahan Jokowi-JK, Polisi Tahan Dua Mahasiswa
Selasa, 23 Oktober 2017 - 19:20 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Soal Pengumpulan Uang untuk Auditor BPK, Saksi: Dirjen Kemendes Tahu
Soal Rencana Aksi 2610, Polisi Akui Belum Dapat Informasi
Salah Kamar, Gugatan Setnov kepada Dirjen Imingrasi Dikritik TPDI
Buntut Aksi Kritik Pemerintahan Jokowi-JK, Polisi Tahan Dua Mahasiswa
Ditanya Keterlibatan Andi di Proyek e-KTP, Mantan Dirut PNRI Berkelit
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini