Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
RESMI DIMILIKI NEGARA
Laporan soal Kuda "Gratifikasi" Jokowi Diapresiasi KPK
Kamis, 12 Oktober 2017 - 19:15 WIB > Dibaca 923 kali Print | Komentar
Laporan soal Kuda "Gratifikasi" Jokowi Diapresiasi KPK
Presiden Joko Widodo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dua ekor kuda jenis Sandalwood yang menjadi pemberian kepada Presiden Joko Widodo oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya ditetapkan sebagai milik negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, negara akan memelihara kuda senilai Rp70 juta itu.

"Sudah milik negara dan direkomendasikan dirawat oleh negara," ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono saat dikonfirmasi, Rabu (12/10/2017).

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2017 lalu, Jokowi melaporkan pemberian kuda asal NTT itu. Presiden mendapat hadiah kuda selepas menghadiri acara Festival Sandalwood, pertengahan Juli 2017.

Dua kuda jantan itu langsung diantarkan ke Istana Bogor, Jawa Barat. Tak hanya Jokowi, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto juga telah melaporkan pemberian dua kuda jenis Sandalwood kepada KPK.

Giri mengatakan, laporan pemberian kuda yang masuk kategori gratifikasi itu patut diapresiasi.

"Kami mengapresiasi pelaporan ini. Presiden menjadi teladan pelaporan gratifikasi, demikian KSAU," tuturnya.

Dia menambahkan, hingga September 2017, total gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik negara mencapai sekitar Rp113,4 miliar. Gratifikasi itu berupa jam tangan mewah, berlian, pulpen mewah, perhiasan, kuda, lukisan, barang elektronik, tiket perjalanan, hingga voucher.

"Pelaporan ini sekaligus menekankan bahwa yang wajib menolak dan melaporkan gratifikasi adalah pegawai negeri dan (anggota) TNI, Polri, BUMN, BUMD, termasuk di dalammya," tandasnya. (put)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
SEJAK NOVEMBER 2017
Menunggak, PLN Putus Penerangan Jalan Umum Rohil
Selasa, 12 Desember 2017 - 21:53 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Jika Setnov Besok Jadi Terdakwa, Ini Langkah Golkar
Selasa, 12 Desember 2017 - 21:00 wib
TERKAIT KECELAKAAN SETNOV
Simak! Ini Penjelasan KPK soal Pemanggilan Eks Wartawan Metro TV
Selasa, 12 Desember 2017 - 20:30 wib
TERKAIT PERGANTIAN KETUA DPR
Kekompakan Fraksi Golkar Rusak karena Aziz Syamsuddin
Selasa, 12 Desember 2017 - 20:00 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Sidang Novanto Disiarkan Langsung, Begini Tanggapan KPK
Selasa, 12 Desember 2017 - 19:50 wib
DUGAAN UJARAN KEBENCIAN
Terkait Kasus Victor Laiskodat, Polri Minta MKD Segera Bersikap
Selasa, 12 Desember 2017 - 19:30 wib
PERKETAT RUANG GERAK TERORIS
Segera Dibawa ke Indonesia, Ini Kata Kapolri soal Pelaku Bom Panci di Malaysia
Selasa, 12 Desember 2017 - 19:20 wib
DIAJUKAN PKS
Usai Reses, Surat Pencopotan Fahri Hamzah Diproses DPR
Selasa, 12 Desember 2017 - 19:10 wib
PANDANGAN PKS
Ketika Program “Ekonomi Meroket” Jokowi Masih "Jauh Panggang dari Api"
Selasa, 12 Desember 2017 - 19:00 wib
MASIH PUNCAKI HASIL SURVEI
Pesaing Utama Jokowi di Pilpres 2019 Bukan Prabowo, melainkan...
Selasa, 12 Desember 2017 - 18:30 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Jika Setnov Besok Jadi Terdakwa, Ini Langkah Golkar

Selasa, 12 Desember 2017 - 21:00 WIB

Simak! Ini Penjelasan KPK soal Pemanggilan Eks Wartawan Metro TV
Sidang Novanto Disiarkan Langsung, Begini Tanggapan KPK

Selasa, 12 Desember 2017 - 19:50 WIB

Hanya Beredar di Medsos, Kapolri Bantah Informasi Tewasnya Bahrun Naim
Terkait Kasus Victor Laiskodat, Polri Minta MKD Segera Bersikap
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us