Wonderful Indonesia
Kustanta Budi Prihatno, Direktur PTKL KLHK
Dokumen RTRWP Tak Pernah Sampai ke KLHK
Minggu, 24 September 2017 - 11:14 WIB > Dibaca 2328 kali Print | Komentar
 Dokumen RTRWP Tak Pernah Sampai ke KLHK
Siti Nurbaya Bakar
Berita Terkait



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetap berpegang pada Surat Keputusan (SK) terakhir yang dikeluarkan dalam proses penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah bersama DPRD Provinsi Riau tinggal mengacu pada SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 yang menetapkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau.

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - “Kami menunggu dari Riau, kan di sana tinggal menetapkan Perda. Kalau di kementerian sudah selesai, sudah ada SK Kawasan,” ucap Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PTKL) KLHK, Kustanta Budi Prihatno menjawab Riau Pos di Jakarta, Jumat (22/9).

Disinggung tentang usulan tambahan pelepasan kawasan hutan seluas 497.377 hektare, Kustanta menyatakan itu keinginan Pemprov Riau yang disampaikan kepada KLHK. “Dari Riau-nya yang ingin ada tambahan itu, tapi sementara ini KLHK masih berpegang pada SK yang terakhir,” tegas Kustanta.

Sebelumnya Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar saat ditemui di kompleks Istana Negara hanya menjawab singkat ketika ditanya soal bantuan fasilitasi KLHK untuk mempercepat penetapan RTRWP Riau sebagaimana kesepakatan dalam rapat terbatas kabinet dengan Presiden Joko Widodo.

“Dari mereka belum ada dokumen masuk ke pemerintah pusat,” ucap Siti. Di sisi lain, KLHK juga belum pernah menerima informasi adanya rapat lintas kementerian membahas RTRWP Riau.

Sekadar mengingatkan, revisi SK 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, dilakukan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016, telah ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas lebih kurang 65.125 hektare di Provinsi Riau, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.5/2016 tanggal 23 Mei 2016.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
TERKAIT KASUS E-KTP
Ada Politik "Belah Bambu" dalam Kasus Novanto, Ini Penjelasan Pengacara
Minggu, 16 Desember 2017 - 21:00 wib
TAHU ALIRAN DANA
Gawat, Status Tersangka e-KTP Mengancam Nyawa Setya Novanto
Minggu, 16 Desember 2017 - 20:30 wib
BANYAK PIHAK TERLIBAT
Bongkar Korupsi e-KTP, Setnov Didoakan Dapat Hidayah
Minggu, 16 Desember 2017 - 20:00 wib
TERJADI DI TIGA PROVINSI DI JAWA
Pantau Gempa Tanpa Tidur, Jokowi Bersyukur Tak Ada Tsunami
Minggu, 16 Desember 2017 - 19:30 wib
DIGELAR BESOK
Aksi Bela Palestina, Polisi Terjunkan Pasukan Asmaul Husna
Minggu, 16 Desember 2017 - 19:00 wib
DILAKUKAN LEWAT FACEBOOK
Hukuman 6 Tahun Bui Mulai Mengancam Dokter yang Hina Jokowi
Minggu, 16 Desember 2017 - 18:00 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Novanto Diminta "Bernyanyi" agar Tak Sendirian di Penjara
Minggu, 16 Desember 2017 - 17:50 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Setnov Jadi Tersangka, Golkar Sengaja Dijatuhkan di Pilpres 2019?
Minggu, 16 Desember 2017 - 17:40 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Wow, Setya Novanto Dianggap Seorang Negarawan, Ini Alasannya
Minggu, 16 Desember 2017 - 17:30 wib
TERMASUK FASILITAS UMUM
Dahsyatnya Gempa Tasikmalaya hingga Robohkan 23 Rumah
Minggu, 16 Desember 2017 - 17:20 wib
Cari Berita
Liputan Khusus Terbaru
Harus Dimulai dari Sekarang

Minggu, 01 Oktober 2017 - 13:54 WIB

Organik Masa Depan Dunia Pertanian

Minggu, 01 Oktober 2017 - 12:49 WIB

Baja Sahabat Alam

Minggu, 01 Oktober 2017 - 12:40 WIB

Terganjal karena Kepentingan?

Minggu, 24 September 2017 - 11:22 WIB

 Tidak Ada Intimidasi

Minggu, 24 September 2017 - 11:18 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini