Wonderful Indonesia
SOAL PENUNDAAN PEMERIKSAAN NOVANTO
Muzani: DPR Lampaui Kewengan Sendiri Terkait Surat ke KPK
Rabu, 13 September 2017 - 18:30 WIB > Dibaca 561 kali Print | Komentar
Muzani: DPR Lampaui Kewengan Sendiri Terkait Surat ke KPK
Ilustrasi. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Parlemen dinilai melampaui kewenangannya sendiri terkait adanya surat pimpinan DPR yang dikirimkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menunda penyidikan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

“Surat tadi kalau betul dikirim sekjen ke pimpinan KPK meminta penundaan, menurut saya itu sesuatu yang melampaui kewenangan DPR,” ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Pimpinan DPR itu, kata dia, merupakan corong atau perpanjangan mulut anggota DPR. Muzani menilai, proses hukum yang ditangani lembaga independen KPK harus dihormati.

“Pimpinan DPR harus menghormati proses ini. Bahwa surat itu ditandatangani Fadli Zon sama saja, mau Fadli Zon, siapa saja menurut saya itu di luar dan melampaui kewenangan DPR,” tuturnya.

Dia sendiri sangat menyesalkan bahwa surat itu bisa dikirim ke KPK. Ditegaskannya, pimpinan DPR seharusnya tidak melakukan hal itu sambil terus menghormati keputusan KPK.

“Juga menghormati praperadilan Novanto,” ucap Anggota Komisi I DPR itu.

Lebih jauh dikatakannya, jika praperadilan nanti menyatakan tak bersalah, hal itu pun harus dihormati. Jangan sampai ada kesan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang dilakukan komisi antikorupsi.

“Saya tidak mencampuri, terserah KPK yang punya mekanisme sendiri. Cuma kami sayangkan pimpinan DPR yang menurut saya melampaui batas kewenangannya. Sebagai pimpinan dia speaker, perpanjangan mulut anggota DPR dan fraksi-fraksi,” terangnya.

Di sisi lain, dia berjanji akan menanyakan langsung ke Fadli Zon mengapa sampai bisa menulis surat seperti itu. Dia menilai, seharusnya, hal itu dibicarakan para anggota badan musyawarah (Bamus).

“Ini pernah dibicarakan, ketika itu Fraksi Gerindra menyatakan ketidaksetujuannya,” tandasnya. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

Pesan Damai di Zebra Cross
Sabtu, 24 Februari 2018 - 11:16 wib

Doktor Sofia Achnes Lulusan PPs UR
Sabtu, 24 Februari 2018 - 11:14 wib
PT Agung Toyota Automall Berikan Paket Hoki

PT Agung Toyota Automall Berikan Paket Hoki
Sabtu, 24 Februari 2018 - 11:10 wib

Terbukti Pungli, Dua Personel Satpol PP Dipecat
Sabtu, 24 Februari 2018 - 11:07 wib

Asnidar Raih Mobil dari Telkomsel
Sabtu, 24 Februari 2018 - 11:03 wib
Kontrak Pengelolaan Migas
Pengaruhi Perekonomi Masyarakat
Kontrak Pengelolaan Migas
Sabtu, 24 Februari 2018 - 11:00 wib

Warga Binaan Rutan Rengat Cat Tugu Ikan Patin
Sabtu, 24 Februari 2018 - 11:00 wib

KNPI Pertanyakan Proses Penilaian Amdal Perusahaan
Sabtu, 24 Februari 2018 - 11:00 wib

Sejumlah Kasus Korupsi Berhasil Dibongkar
Sabtu, 24 Februari 2018 - 10:58 wib

Indomaret Berbagi untuk Korban Kebakaran
Sabtu, 24 Februari 2018 - 10:55 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Joko Widodo Sebut Siapa Nama yang Akan Dampingi Maju sebagai Capres
Kembali Diusung PDI Perjuangan Jadi Capres, Jokowi Bilang Begini
Pendukung Dua Tokoh di Pelalawan Ini Siap Menangkan Syamsuar
PDI Perjuangan Akhirnya Tetapkan Sosok Ini Jadi Calon Presiden
Soal Perppu MD3, Bamsoet Akui Sepakat dengan Jokowi, Ini Alasannya
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us