Wonderful Indonesia
SOAL PENUNDAAN PEMERIKSAAN NOVANTO
Muzani: DPR Lampaui Kewengan Sendiri Terkait Surat ke KPK
Rabu, 13 September 2017 - 18:30 WIB > Dibaca 471 kali Print | Komentar
Muzani: DPR Lampaui Kewengan Sendiri Terkait Surat ke KPK
Ilustrasi. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Parlemen dinilai melampaui kewenangannya sendiri terkait adanya surat pimpinan DPR yang dikirimkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menunda penyidikan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

“Surat tadi kalau betul dikirim sekjen ke pimpinan KPK meminta penundaan, menurut saya itu sesuatu yang melampaui kewenangan DPR,” ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Pimpinan DPR itu, kata dia, merupakan corong atau perpanjangan mulut anggota DPR. Muzani menilai, proses hukum yang ditangani lembaga independen KPK harus dihormati.

“Pimpinan DPR harus menghormati proses ini. Bahwa surat itu ditandatangani Fadli Zon sama saja, mau Fadli Zon, siapa saja menurut saya itu di luar dan melampaui kewenangan DPR,” tuturnya.

Dia sendiri sangat menyesalkan bahwa surat itu bisa dikirim ke KPK. Ditegaskannya, pimpinan DPR seharusnya tidak melakukan hal itu sambil terus menghormati keputusan KPK.

“Juga menghormati praperadilan Novanto,” ucap Anggota Komisi I DPR itu.

Lebih jauh dikatakannya, jika praperadilan nanti menyatakan tak bersalah, hal itu pun harus dihormati. Jangan sampai ada kesan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang dilakukan komisi antikorupsi.

“Saya tidak mencampuri, terserah KPK yang punya mekanisme sendiri. Cuma kami sayangkan pimpinan DPR yang menurut saya melampaui batas kewenangannya. Sebagai pimpinan dia speaker, perpanjangan mulut anggota DPR dan fraksi-fraksi,” terangnya.

Di sisi lain, dia berjanji akan menanyakan langsung ke Fadli Zon mengapa sampai bisa menulis surat seperti itu. Dia menilai, seharusnya, hal itu dibicarakan para anggota badan musyawarah (Bamus).

“Ini pernah dibicarakan, ketika itu Fraksi Gerindra menyatakan ketidaksetujuannya,” tandasnya. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
ACARA NGUNDUH MANTU PUTRI PRESIDEN RI
Telkom Group Antisipasi Lonjakan Trafik Telekomunikasi
Rabu, 22 November 2017 - 17:35 wib
KIRIM SURAT TULISAN TANGAN
Novanto Minta Tak Dicopot dari Ketua DPR, Begini Kata Ketua MKD
Rabu, 22 November 2017 - 17:30 wib
TERKAIT REVISI
UU Ormas Belum Miliki Nomor Registrasi, Komitmen Pemerintah Dipertanyakan
Rabu, 22 November 2017 - 17:15 wib
TERKAIT PENISTAAN AGAMA
Simak! Begini Kata MUI soal Penghentian Kasus Viktor Laiksodat
Rabu, 22 November 2017 - 17:00 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Keras! Natalius Pigai Sebut Jokowi Cuci Tangan dalam Kasus Setnov
Rabu, 22 November 2017 - 16:50 wib
PUBLIK MERESPONS NEGATIF
Setnov Tersangka e-KTP, Golkar: Hormati Proses Hukum
Rabu, 22 November 2017 - 16:30 wib
KESAKSIAN DOKTER RSKO
Sejak SMP, Ello Ternyata Sudah Kecanduan Ganja
Rabu, 22 November 2017 - 16:20 wib
HASIL PLENO DPP
GMPG Sebut Setya Novanto Kembali Menang atas Partai Golkar
Rabu, 22 November 2017 - 16:10 wib
KONTRAK TIDAK DIPERPANJANG
Tugas di Timnas U-19 Berakhir, Indra Sjafri: Selamat Berjuang
Rabu, 22 November 2017 - 16:00 wib
DUKUNG PENGUSUTAN
Setnov Ditahan, KPK Diminta Seret Nama Lain dalam Kasus e-KTP
Rabu, 22 November 2017 - 15:50 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Novanto Minta Tak Dicopot dari Ketua DPR, Begini Kata Ketua MKD
UU Ormas Belum Miliki Nomor Registrasi, Komitmen Pemerintah Dipertanyakan
Simak! Begini Kata MUI soal Penghentian Kasus Viktor Laiksodat
Keras! Natalius Pigai Sebut Jokowi Cuci Tangan dalam Kasus Setnov
Setnov Tersangka e-KTP, Golkar: Hormati Proses Hukum

Rabu, 22 November 2017 - 16:30 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us