Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT KASUS DUGAAN SUAP
Begini Kritik Pedas KY saat Hakim Kembali Terjerat OTT KPK
Jumat, 08 September 2017 - 18:00 WIB > Dibaca 650 kali Print | Komentar
Begini Kritik Pedas KY saat Hakim Kembali Terjerat OTT KPK
Panitera Pengganti PN Bengkulu Hendra Kurniawan, saat tiba di Gedung KPK Merah Putih, Kamis(7/9) sore. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tanggapan negatif kembali datang terhadap profesi hakim dan panitera setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali menangkap anggota mereka pada Kamis (7/9/2017) di Bengkulu.

Menurut Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi, adanya OTT itu lantaran sistem pembinaan dan pengawasan yang tidak berjalan di Mahamah Agung (MA). Sebab, sambungnya, pada 2016, dari catatan KY, ada 28 orang hakim, panitera dan pegawai lainnya yang terkena OTT KPK.

"Jadi, fakta itu menunjukkan bahwa ini bukan lagi oknum tapi sistem pembinaan MA yang tidak berjalan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (8/9/2017).

Karena itu, dia berharap MA dapat melakukan upaya bersih-bersih dan melakukan pembenahan internal. MA harus mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap hakim.

"Jadi, melakukan pembenahan, ini yang mesti dicari jalan ke luarnya," tuntasnya.

KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait aksi OTT di Bengkulu dan Bogor, yakni hakim anggota Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu Dewi Suryana, panitera pengganti di PN Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan, dan seorang PNS bernama Syuhadatul Islamy.

Menurut Wakil Ketua KPK, usai dilakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan janji atau hadiah. Dewi Suryana dan Hendra Kurniawan diduga menerima suap dari Syuhadatul‎.

Suap untuk Dewi dan Hendra itu diduga terkait dengan penanganan perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017 PN Bgl dengan terdakwa Wilson. Commitment fee untuk keduanya diduga Rp 125 juta. Sebagai pihak yang diduga penerima suap, DSU dan HKU disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Di sisi lain, sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi suap, SI disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau b dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎ (cr2)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DIGELAR PERTENGAHAN FEBRUARI
Duel Super Panas Tersaji di Babak 16 Besar Liga Champions, Ini Hasil Undiannya
Senin, 11 Desember 2017 - 20:45 wib
SIDANG PRAPERADILAN KASUS E-KTP
Saksi Ahli Sebut Hak Novanto Dirampas, KPK: Kami Terkejut
Senin, 11 Desember 2017 - 20:30 wib
USAI RAPAT BAMUS
Batal Jadi Ketua DPR, Begini Komentar Aziz Syamsudin
Senin, 11 Desember 2017 - 20:20 wib
PENUHI PANGGILAN
Sambangi KPK Terkait Kasus Novanto, Ini Komentar Eks Wartawan Metro TV
Senin, 11 Desember 2017 - 20:10 wib
TERKAIT TUDINGAN SUDAH MENIKAH
Ayu Ting Ting Kaget Periasnya Disomasi Via Vallen
Senin, 11 Desember 2017 - 20:00 wib
PUNCAK PERINGATAN HAKI
Kasus Korupsi Jerat 313 Kepala Daerah dalam 13 Tahun Terakhir
Senin, 11 Desember 2017 - 19:40 wib
TERKAIT TARGET PEMERINTAH
Meski Sering Dikritik, Menko Darmin Sebut Ekonomi Indonesia Baik, Alasannya
Senin, 11 Desember 2017 - 19:30 wib
LAKUKAN PREVENTIVE STRIKE
Jelang Natal dan Tahun Baru, Polri Belum Dengar Informasi Adanya Teror
Senin, 11 Desember 2017 - 19:20 wib
SHARING DAN EDUKASI INKLUSI
Kesadaran Pajak Masuk Kurikulum Perguruan Tinggi
Senin, 11 Desember 2017 - 19:14 wib
TERKAIT ADANYA PRODUK KEDALUWARSA
YLKI Imbau Konsumen Waspadai Diskon dan Cuci Gudang Akhir Tahun
Senin, 11 Desember 2017 - 19:10 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Saksi Ahli Sebut Hak Novanto Dirampas, KPK: Kami Terkejut
Sambangi KPK Terkait Kasus Novanto, Ini Komentar Eks Wartawan Metro TV
Kasus Korupsi Jerat 313 Kepala Daerah dalam 13 Tahun Terakhir
Jelang Natal dan Tahun Baru, Polri Belum Dengar Informasi Adanya Teror
Suka Mainkan Harga Jelang Tahun Baru, Ini Ancaman Polri untuk Mafia Pangan
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us