Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT KASUS DUGAAN SUAP
Begini Kritik Pedas KY saat Hakim Kembali Terjerat OTT KPK
Jumat, 08 September 2017 - 18:00 WIB > Dibaca 744 kali Print | Komentar
Begini Kritik Pedas KY saat Hakim Kembali Terjerat OTT KPK
Panitera Pengganti PN Bengkulu Hendra Kurniawan, saat tiba di Gedung KPK Merah Putih, Kamis(7/9) sore. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tanggapan negatif kembali datang terhadap profesi hakim dan panitera setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali menangkap anggota mereka pada Kamis (7/9/2017) di Bengkulu.

Menurut Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi, adanya OTT itu lantaran sistem pembinaan dan pengawasan yang tidak berjalan di Mahamah Agung (MA). Sebab, sambungnya, pada 2016, dari catatan KY, ada 28 orang hakim, panitera dan pegawai lainnya yang terkena OTT KPK.

"Jadi, fakta itu menunjukkan bahwa ini bukan lagi oknum tapi sistem pembinaan MA yang tidak berjalan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (8/9/2017).

Karena itu, dia berharap MA dapat melakukan upaya bersih-bersih dan melakukan pembenahan internal. MA harus mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap hakim.

"Jadi, melakukan pembenahan, ini yang mesti dicari jalan ke luarnya," tuntasnya.

KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait aksi OTT di Bengkulu dan Bogor, yakni hakim anggota Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu Dewi Suryana, panitera pengganti di PN Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan, dan seorang PNS bernama Syuhadatul Islamy.

Menurut Wakil Ketua KPK, usai dilakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan janji atau hadiah. Dewi Suryana dan Hendra Kurniawan diduga menerima suap dari Syuhadatul‎.

Suap untuk Dewi dan Hendra itu diduga terkait dengan penanganan perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017 PN Bgl dengan terdakwa Wilson. Commitment fee untuk keduanya diduga Rp 125 juta. Sebagai pihak yang diduga penerima suap, DSU dan HKU disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Di sisi lain, sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi suap, SI disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau b dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎ (cr2)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

BPJS TK Launching Perisai
Minggu, 24 Februari 2018 - 20:49 wib

APBD Rohul 2018 Dibatalkan
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:27 wib

Enam Perenang Ikuti Pembinaan di Bali
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:22 wib
Pencuri Motor dan Penadah Diringkus

Pencuri Motor dan Penadah Diringkus
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:18 wib

BPBD Riau Terbaik Tiga di Wilayah III
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:13 wib
DICARI DARI KEMENTERIAN LAIN
Jenderal Polisi Tak Jadi Jabat Penjabat Gubernur
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:07 wib
Atasi Narkoba, Polres Rangkul Ninik Mamak

Atasi Narkoba, Polres Rangkul Ninik Mamak
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:53 wib
PERSOALAN HARTA WARISAN
Nenek Ini Sedih karena Digugat Empat Anaknya Rp1,6 M
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:47 wib
KONI Riau Fokuskan Penguatan Atlet

KONI Riau Fokuskan Penguatan Atlet
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:46 wib
Promo Besar-besaran

Promo Besar-besaran
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:34 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Nyanyian Nazaruddin Harus Dibuktikan Secara Hukum

Jumat, 23 Februari 2018 - 19:12 WIB

Besok, Dugaan Kelalaian KPU Diputuskan

Jumat, 23 Februari 2018 - 11:42 WIB

Mengejutkan! Kasus e-KTP, Novanto Ternyata Dapat Jatah USD 1,8 Juta
Kasus Novel Akan Dituntaskan Kapolda Metro, Janji?

Kamis, 22 Februari 2018 - 20:30 WIB

Hati-hati! Jangan Sampai Ada yang Numpang Tenar karena Kepulangan Novel
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini