Wonderful Indonesia
PERMENHUB DICABUT MA
Organda Khawatir Angkutan Konvensional dan Online Kembali Bergejolak
Rabu, 23 Agustus 2017 - 19:33 WIB > Dibaca 345 kali Print | Komentar
Organda Khawatir Angkutan Konvensional dan Online Kembali Bergejolak
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek resmi dicabut oleh Mahkamah Agung (MA).

Menurut Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, dirinya khawatir akan timbul lagi gejolak di lapangan antara taksi berbasis online dengan angkutan lain.

Sebab, kata dia, syarat tarif batas atas dan bawah yang diperuntukkan bagi taksi online telah dicabut.

"Apa yang dilakukan oleh putusan MA khawatir memicu kericuhan di seluruh Indonesia," katanya saat dihubungi, Selasa (23/8/2017).

Shafruhan menambahkan, MA seharusnya tak menghapuskan tarif batas dan bawah taksi online karena hal itu dianggap tidak adil. Sebab, transportasi umum tarifnya diatur oleh pemerintah, sedangkan taksi atau angkutan berbasis online tidak diatur oleh pemerintah.

"Jadi, mereka (transportasi online) dilepaskan menentukan tarif‎. Nanti tatanan transportasi amburadul semua," tuturnya.

Putusan Nomor 37 P/HUM/2017 sebelumnya ditetapkan dalam rapat permusyawaratan MA yang diadakan pada 20 Juni 2017 lalu. Adapun dalam keputusannnya MA menyebut bahwa 14 poin peraturan itu harus dicabut karena bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pas 7 UU Nomor 20/2008, karena dianggap tidak membantu usaha untuk tumbuh berkembang.

Di samping itu, poin-poin tersebut juga bertentangan dengan Pasal 183 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009, yang menetapkan bahwa tarif ditentukan berdasar tarif batas atas dan batas bawah yang diusulkan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, dan bukannya didasarkan pada kesepatan antara konsumen dan perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi. (cr2)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
SEBAGAI PERNYATAAN MEDIA MASSA
Terkait Pelaporan, Ketua YLBHI Sarankan Kivlan Zen Gunakan Hak Jawab
Rabu, 20 September 2017 - 20:00 wib
BERTEBARAN JELANG 30 SEPTEMBER
Ketua MPR Keluhkan Pihak yang Sering Tunggangi Isu PKI
Rabu, 20 September 2017 - 19:30 wib
DI 24 PROVINSI
Pesan Bawaslu RI saat Lantik 72 Anggota Periode 2017-2022
Rabu, 20 September 2017 - 19:15 wib
NYATAKAN KEBERATAN
Praperadilan Novanto, Kuasa Hukum Bacakan 7 Poin Permohonan Ini
Rabu, 20 September 2017 - 19:00 wib
PRAPERADILAN KASUS E-KTP
Kuasa Hukum Sebut Setya Novanto Jadi Tersangka Tanpa Diperiksa
Rabu, 20 September 2017 - 18:30 wib
UMAT ISLAM DIIMBAU TAK LUPA
Buku Sejarah Peristiwa G30S PKI Harus Ditertibkan Pemerintah, Ini Alasan MUI
Rabu, 20 September 2017 - 18:15 wib
DINILAI PENUH UNSUR KEKERASAN
KPAI Minta Sekolah Kaji Kembali Rencana Pemutaran Film G30S/PKI
Rabu, 20 September 2017 - 18:00 wib
MASIH DIRAWAT INTENSIF
Dokter Larang Penjenguk Bicara Politik dengan Novanto
Rabu, 20 September 2017 - 17:45 wib
TUTUP USIA SELASA MALAM
Sang Ayah Berpulang, Ini Ungkapan Duka Cita Momo Geisha
Rabu, 20 September 2017 - 17:30 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Pengamat: Citra Jokowi Dipertaruhkan Terkait Pemutaran Film G30S/PKI
Ketua MPR Keluhkan Pihak yang Sering Tunggangi Isu PKI

Rabu, 20 September 2017 - 19:30 WIB

Pesan Bawaslu RI saat Lantik 72 Anggota Periode 2017-2022
Buku Sejarah Peristiwa G30S PKI Harus Ditertibkan Pemerintah, Ini Alasan MUI
KPAI Minta Sekolah Kaji Kembali Rencana Pemutaran Film G30S/PKI
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us