Spanduk Dipasang, Penertiban Belum

Pekanbaru | Senin, 00 0000 - 00:00 WIB

Spanduk Dipasang, Penertiban Belum
LARANGAN: Transportasi online Go-Jek melintas di depan halte bus Trans Metro Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman yang dipasang spanduk imbauan berisi larangan beroperasinya transportasi online di Pekanbaru, Jumat (18/8/2017).
KOTA (RIAUPOS.CO) –  Sebuah spanduk putih berukuran 1x4 meter dipasang di halte bus Trans Metro Pekanbaru, depan Mal Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman. Spanduk bertuliskan imbauan tentang larangan beroperasi untuk angkutan online seperti Grab Car, Uber, Go Car dan lainnya. Di bagian bawah spanduk terdapat logo instansi Dishub Pekanbaru, Jasa Raharja dan Organda Pekanbaru.

Spanduk ini tidak hanya dipasang di satu lokasi saja. Tapi ada tiga titik lainnya. Seperti di halte bus depan Kantor Walikota Pekanbaru, halte bus dekat Mal Ska, dan di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru.

Kepala Dishub Kota Pekanbaru Aripin Harahap melalui Kabid Angkutan Sunarko mengatakan, pemasangan spanduk tersebut bertujuan mengingatkan kembali tranportasi online agar tidak beroperasi di Pekanbaru.  “Itu agar mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 26/2017 tentang Taksi Online revisi Permenhub nomor 32/ 2016. Di mana seluruh angkutan resmi harus memiliki izin dan berbadan hukum,” ungkap Sunarko, Jumat (18/8).

Meski telah memasang spanduk larangan beroperasi, upaya penertiban belum dilaksanakan. Menurut Sunarko, penertiban akan dilakukan Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dishub Kota Pekanbaru. “Kalau penertiban di bidang Manajement Rekayasa Lalulintas,” katanya.

Namun demikian, ke depan pihaknya akan melakukan upaya penertiban secara intensif melalui giat razia. Jika ada kendaraan yang kedapatan, maka Dishub tidak akan segan melakukan proses hukum lebih lanjut. Seperti penahanan kendaraan hingga proses sidang selesai.”sama kayak kemaren yang kami tahan. Sampai selesai sidang, ada sanksi baru kami kembalikan kendaraannya,” tegas Narko.

Terpisah, Ketua Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Kota Pekanbaru Saipul Alam menyebutkan, sesuai Permenhub nomor 26/2017, angkutan harus memiliki izin, berbadan hukum, berplat kuning serta melakukan pengujian kir. “Peraturan kan sudah jelaskan, tranportasi mesti memiliki izin, tapi nyatanya sekarang tidak,” ujar Saipul.

Menurutnya, seharusnya yang dilakukan Pemko Pekanbaru bukan lagi memberikan iimbauan semata. Melainkan penertiban secara keseluruhan terhadap tranportasi online yang masih beropersi. “Seharusnya penertiban, bukan imbauan. Kalau beroperasi, mereka harus memiliki izin,” imbuhnya.

Dengan beroperasinya tranportasi online di Pekanbaru, maka akan menggangu angkutan resmi yang memiliki izin, membayar kir serta berbadan hukum. “Adanya tranportasi online menggangu angkutan resmi yang beroperasi di Pekanbaru. Kami minta diterbitkan jangan menunggu sampai terjadi keributan seperti dulu,” kata pria yang sedang berada di tanah suci Makkah.





Tuliskan Komentar anda dari account Facebook




PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3th floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com