Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
BUTUH 10 TAHUN UNTUK KAJIAN
Terkait Perppu Ormas, Tjahjo: Siapa Membangkang Harus Disikat
Sabtu, 12 Agustus 2017 - 20:00 WIB > Dibaca 466 kali Print | Komentar
Terkait Perppu Ormas, Tjahjo: Siapa Membangkang Harus Disikat
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap bertentangan dengan Pancasila telah dibubarkan pemerintah.

Adapun pembubaran HTI tersebut berdasarkan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Ormas. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, pemerintah butuh 10 tahun melakukan kajian dan mengumpulkan bukti-bukti sebelum resmi membubarkan HTI.

"Tentang Peppu Ormas ini‎ pemerintah sudah punya datanya, kemudian juga ormas Gafatar yang ketahuan ingin membangun negara lagi," katanya dalam diskusi mengenai UU Pemilu yang diselenggarakan Galang Kemajuan di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/8/2017).

Diakuinya, sebelum mengeluarkan UU tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak ingin adanya ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Karena itu, perlu dibuatnya Peppu untuk menertibkan ormas anti terhadap Pancasila.

"Pak Jokowi tegas tidak ingin ada negara lain di Indonesia," sebutnya.

Karena itu, dengan adanya Perppu tersebut pemerintah akan melakukan tindakan membubarkan ormas‎ yang tidak sejalan dengan ideologi di Indonesia. Pemerintah tidak ingin kecolongan dengan keberadaan ormas-ormas tersebut.

"Siapa yang membangkang harus disikat, siapa yang anti-Pancasila harus disikat, ormas keagamana boleh ‎ada asalkan tidak keluar dari Alquran dan hadis," tuntasnya. (cr2)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DAPAT PERHATIAN KHUSUS
Tak Ingin Ada Konflik di Pemilu 2019, Kapolri Ambil Langkah Ini
Jumat, 19 Oktober 2017 - 21:00 wib
UNTUK NAIKKAN ELEKTABILITAS
Isu Pribumi Harus Terus Dimainkan Anies? Ini Penjelasan Pengamat
Jumat, 19 Oktober 2017 - 20:45 wib
MASUKI TAHUN POLITIK
Pengamat Ungkap Tiga Tokoh yang Berpeluang Bertarung di Pilpres 2019
Jumat, 19 Oktober 2017 - 20:30 wib
MASUKI TAHUN POLITIK
Fahri Tantang Prabowo Segera Deklarasi Sebagai Capres, Alasannya...
Jumat, 19 Oktober 2017 - 20:15 wib
SAMBUT BAIK USAHA PEMBERANTASAN KORUPSI
Terkait Pembentukan Densus Tipikor, Begini Sikap MUI
Jumat, 19 Oktober 2017 - 20:00 wib
MASA JABATAN BERAKHIR
Akhir Tahun Ini, KPK Kembalikan Dua Penyidik dari Polri
Jumat, 19 Oktober 2017 - 19:30 wib
SOAL ISTILAH PRIBUMI
Mabes Polri Pastikan Kaji Semua Laporan Terkait Pidato Anies
Jumat, 19 Oktober 2017 - 19:20 wib
PASCA-PEMBUBARAN
HTI Jelaskan Khilafah di DPR karena Merasa Dizalimi Pemerintah
Jumat, 19 Oktober 2017 - 19:10 wib
UNTUK SATU POSTINGAN INSTAGRAM
Soal Endorse Rp100 Juta, Syahrini Akui Hanya Bercanda
Jumat, 19 Oktober 2017 - 19:00 wib
PILPRES 2019
Saingi Jokowi, Apa yang Sudah Diperbuat Prabowo?
Jumat, 19 Oktober 2017 - 18:45 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Akhir Tahun Ini, KPK Kembalikan Dua Penyidik dari Polri
Mabes Polri Pastikan Kaji Semua Laporan Terkait Pidato Anies
Polri Minta Pendapat Ahli soal Istilah "Pribumi" di Pidato Anies
Divonis 4 Tahun, Keluarga Terdakwa Maki Hakim

Kamis, 19 Oktober 2017 - 11:49 WIB

Berkas Lengkap, Agus Saputra Diserahkan ke Jaksa Dugaan Korupsi ADD
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini