Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
BUTUH 10 TAHUN UNTUK KAJIAN
Terkait Perppu Ormas, Tjahjo: Siapa Membangkang Harus Disikat
Sabtu, 12 Agustus 2017 - 20:00 WIB > Dibaca 581 kali Print | Komentar
Terkait Perppu Ormas, Tjahjo: Siapa Membangkang Harus Disikat
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap bertentangan dengan Pancasila telah dibubarkan pemerintah.

Adapun pembubaran HTI tersebut berdasarkan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Ormas. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, pemerintah butuh 10 tahun melakukan kajian dan mengumpulkan bukti-bukti sebelum resmi membubarkan HTI.

"Tentang Peppu Ormas ini‎ pemerintah sudah punya datanya, kemudian juga ormas Gafatar yang ketahuan ingin membangun negara lagi," katanya dalam diskusi mengenai UU Pemilu yang diselenggarakan Galang Kemajuan di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/8/2017).

Diakuinya, sebelum mengeluarkan UU tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak ingin adanya ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Karena itu, perlu dibuatnya Peppu untuk menertibkan ormas anti terhadap Pancasila.

"Pak Jokowi tegas tidak ingin ada negara lain di Indonesia," sebutnya.

Karena itu, dengan adanya Perppu tersebut pemerintah akan melakukan tindakan membubarkan ormas‎ yang tidak sejalan dengan ideologi di Indonesia. Pemerintah tidak ingin kecolongan dengan keberadaan ormas-ormas tersebut.

"Siapa yang membangkang harus disikat, siapa yang anti-Pancasila harus disikat, ormas keagamana boleh ‎ada asalkan tidak keluar dari Alquran dan hadis," tuntasnya. (cr2)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Rumah 2 Lantai Seharga Rp500 Jutaan
Sari Residence Pekanbaru Hadirkan Hunian Mewah
Jumat, 15 Desember 2017 - 13:10 wib
Bandar Narkoba Eri Jack Ajukan Banding
Tolak Cium Ibu Usai Divonis Mati
Jumat, 15 Desember 2017 - 11:46 wib
Akui Kemerdekaan Palestina
Minta Uni Eropa dan Negara Lain
Jumat, 15 Desember 2017 - 10:41 wib

Anggota DPD AM Fatwa Tutup Usia
Jumat, 15 Desember 2017 - 10:35 wib

Kencan Buta untuk Lansia
Jumat, 15 Desember 2017 - 10:30 wib

Februari, Semua Angkutan Online Harus Patuhi Standar
Jumat, 15 Desember 2017 - 10:29 wib

MK Cabut Larangan Nikah Satu Kantor
Jumat, 15 Desember 2017 - 10:27 wib

Hari Ini, PKL Wajib Masuk ke Pasar Higienis
Jumat, 15 Desember 2017 - 10:22 wib

Dimutilasi, Alat Vital Dimakan Pelaku Ayah dan Anak
Jumat, 15 Desember 2017 - 10:20 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Tolak Cium Ibu Usai Divonis Mati

Jumat, 15 Desember 2017 - 11:46 WIB

Sah! Pernikahan dengan Rekan Sekantor Sekarang Sudah Legal
Aktivis LGBT Gembira Perluasan Pasal Perzinahan Ditolak MK
Sebut Sidang Dakwaan Dipaksakan, Kuasa Hukum: Kondisi Novanto Tidak Baik
Sindir Rekayasa Sakit Novanto, KPK Berterima Kasih kepada Dokter
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us