Wonderful Indonesia
TERUTAMA DI TINGKAT PARPOL
Begini Curhat Mendagri soal Polemik UU Pemilu
Sabtu, 12 Agustus 2017 - 18:00 WIB > Dibaca 496 kali Print | Komentar
Begini Curhat Mendagri soal Polemik UU Pemilu
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Polemik di tingkat partai politik (parpol) terus saja terjadi meski Undang-undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sudah disahkan.

Perdebatan itu terutama untuk Presidential threshold (PT) sebanyak 20 persen kursi DPR, dan 25 persen suara nasional. Adapun polemik itu sangat dikeluhkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Dia menilai, kenapa banyak parpol yang tidak sepakat dengan angka 25 persen.

Padahal, di Pilpres 2009 dan 2014 parpol tidak pernah ada yang mengeluhkan. Lantas kenapa banyak parpol menjadi gaduh dan menentang aturan yang pernah diterapkan tersebut?

"Dua kali Pilpres tidak masalah, tidak ada yang komplain, dan tidak ada mantan Presiden Indonesia yang komplain, ketua umum yang komplain," katanya saat ditemui dalam diskusi mengenai Perppu yang diadakan G‎alang Kemajuan di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/8/2017).

Dia sendiri mengklaim, sebetulnya ada banyak pihak tidak sepakat apabila PT sebesar 0 persen. Pasalnya beberapa partai lama tidak ingin parpol baru berdiri lantas bisa mengajukan diri mengusung sendiri calon presiden di ‎2019 nanti.

"Kalau dilepas 0 persen, partai baru langsung maju kan enggak fair," tegasnya.

Adapun beberapa waktu lalu DPR sudah mengesahkan RUU Pemilu untuk menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna. Keputusan diambil setelah empat fraksi yang memilih RUU Pemilu dengan opsi B, yaitu PT 0 persen melakukan aksi walk out.

Parpol tersebut, yakni Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Demokrat. Dengan demikian, DPR melakukan aklamasi untuk memilih opsi A, yaitu PT 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara nasional.

Itu karena peserta rapat paripurna yang bertahan berasal dari enam fraksi menyetujui opsi A. Keenam parpol tersebut PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP. Sejumlah pihak mengungkapkan kekecewaan terhadap UU Pemilu, terutama perihal presidential threshold. Mereka pun menyiapkan gugatan terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi‎ (MK). (cr2)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Rumah 2 Lantai Seharga Rp500 Jutaan
Sari Residence Pekanbaru Hadirkan Hunian Mewah
Jumat, 15 Desember 2017 - 13:10 wib
Bandar Narkoba Eri Jack Ajukan Banding
Tolak Cium Ibu Usai Divonis Mati
Jumat, 15 Desember 2017 - 11:46 wib
Akui Kemerdekaan Palestina
Minta Uni Eropa dan Negara Lain
Jumat, 15 Desember 2017 - 10:41 wib

Anggota DPD AM Fatwa Tutup Usia
Jumat, 15 Desember 2017 - 10:35 wib

Kencan Buta untuk Lansia
Jumat, 15 Desember 2017 - 10:30 wib

Februari, Semua Angkutan Online Harus Patuhi Standar
Jumat, 15 Desember 2017 - 10:29 wib

MK Cabut Larangan Nikah Satu Kantor
Jumat, 15 Desember 2017 - 10:27 wib

Hari Ini, PKL Wajib Masuk ke Pasar Higienis
Jumat, 15 Desember 2017 - 10:22 wib

Dimutilasi, Alat Vital Dimakan Pelaku Ayah dan Anak
Jumat, 15 Desember 2017 - 10:20 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Andi Rachman: Airlangga Mampu Perkokoh Kejayaan Golkar

Jumat, 15 Desember 2017 - 10:32 WIB

Ini Kata Oesman Sapta Odang Jelang Perayaan HUT Ke-11 Hanura
Fahri Tunggu Sinyal Jokowi soal Jabatan Menteri Airlangga
Airlangga Jabat Ketum Golkar, Ini Reaksi Aziz Syamsuddin
Simak! Profil Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar Pengganti Novanto
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us