Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
DILAPORKAN BUNUH DIRI DI AS
Saksi Kunci Kasus e-KTP Tewas, Beginilah Perannya
Sabtu, 12 Agustus 2017 - 16:39 WIB > Dibaca 612 kali Print | Komentar
Saksi Kunci Kasus e-KTP Tewas, Beginilah Perannya
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Usai dikabarkan tewas di Amerika Serikat beberapa hari lalu, nama Direktur PT Biomorf, Johannes Marliem kembali menjadi perbincangan.

Sebelumnya, dia disebut-sebut sebagai salah satu saksi penting dalam perkara dugaan korupsi proyek e-KTP.  Lantas, bagaimana peran Johannes dalam korupsi Rp2,3 triliun itu?

Setidaknya, nama Johannes disebut sebanyak 25 kali dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Akan tetapi, perannya cukup menonjol sejak awal anggaran e-KTP dibahas di DPR. Dalam dakwaan disebutkan bahwa sekitar Oktober 2010 para terdakwa kasus e-KTP Irman dan Sugiharto bertemu dengan Johannes Marliem, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini, pengusaha Andi Narogong, Ketua Tim Teknis Kemendagri Husni Fahmi, dan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap.

Pertemuan itu digelar di Restoran Peacook Hotel Sultan Jakarta.

"Dalam pertemuan tersebut para terdakwa diperkenalkan oleh Diah Anggraini dengan Johannes Marliem selaku provider produk Automated Finger Print Identification Sistem (AFIS) merek L-1 yang akan dipergunakan dalam proyek penerapan KTP berbasis  NIK secara nasional (KTP Elektronik)," ujar jaksa KPK sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan tuntutan.

Dengan arahan Diah, Irman dan Sugiharto kemudian menyetujuinya. Irman selanjutnya mengarahkan Johannes Marliem untuk langsung berhubungan dengan ketua tim teknis, yakni Husni Fahmi. Tak hanya itu, Diah Anggraini juga meminta Chairuman Harahap untuk segera menyetujui anggaran proyek e-KTP secara multiyears sesuai dengan grand design, yakni sejumlah Rp5,9 triliun dengan rincian Tahun 2011 sebesar Rp2,2 triliun dan Tahun 2012 sebesar Rp3,6 triliun.

Usai kesepakatan itu disetujui pihak Kemendagri dan DPR, pada 22 November 2010 melalui mekanisme rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Gamawan Fauzi, Irman, dan Diah Anggraini, Komisi II DPR RI memberikan persetujuan anggaran terhadap pelaksanaan proyek e-KTP dari APBN murni.  Diduga sebelum pertemuan dengan Johannes Marliem, terjadi penyerahan uang dari Andi Narogong kepada sejumlah anggota DPR.

Adapun uang diberikan dengan maksud agar Komisi II dan Badan Anggaran DPR menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan e-KTP. JPU menyebut perbuatan Irman dan Sugiharto dalam korupsi e-KTP turut memperkaya Johannes Marliem sejumlah USD 14,8 juta dan Rp25,2 miliar.

Namun, hingga perkara diputus oleh majelis hakim PN Tipikor Jakarta, Marliem tak kunjung dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus e-KTP. (put)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
PILPRES 2019
JK Pensiun, Golkar Gelar Konvensi Cari Pendamping Jokowi
Selasa, 23 Januari 2018 - 21:00 wib
SEBAGAI MENTERI DAN PENGURUS PARTAI
Keras! Kata Fadli Zon, Jokowi Jilat Ludah Sendiri soal Rangkap Jabatan
Selasa, 23 Januari 2018 - 20:45 wib
MURNI PIDANA
Bukan Politik, OSO Dilaporkan ke Bareskrim karena Penyalahgunaan Wewenang
Selasa, 23 Januari 2018 - 20:30 wib
DIGELAR DI TIM
Megawati Ulang Tahun Ke-71, Jokowi Nyanyi Lagu Jamrud
Selasa, 23 Januari 2018 - 20:20 wib
POLEMIK DUALISME
Bertemu Wiranto, OSO: Tidak Ada Kubu-kubuan di Hanura
Selasa, 23 Januari 2018 - 20:10 wib
TERLIBAT KERIBUTAN
Brimob Koboi yang Tembak Anak Buah Prabowo Belum Diperiksa, Ini Kata Polisi
Selasa, 23 Januari 2018 - 19:50 wib
SIDANG UJI MATERI
Mengejutkan! Sejak 1926, Ahmadiyah Sudah Dinyatakan Sesat
Selasa, 23 Januari 2018 - 19:40 wib
AIRLANGGA DAN IDRUS
PDIP Tak Masalah Kader Golkar Rangkap Jabatan, Ini Alasannya
Selasa, 23 Januari 2018 - 19:30 wib
TANGGAPI PROVOKASI CINA
Dukungan Indonesia Dibutuhkan AS Terkait Laut Cina Selatan
Selasa, 23 Januari 2018 - 19:20 wib
KUTIP SATU AYAT
Dipolisikan FUIB, Inilah Lawakan Ge Pamungkas yang Diduga Hina Alquran
Selasa, 23 Januari 2018 - 19:10 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Bukan Politik, OSO Dilaporkan ke Bareskrim karena Penyalahgunaan Wewenang
Brimob Koboi yang Tembak Anak Buah Prabowo Belum Diperiksa, Ini Kata Polisi
Mengejutkan! Sejak 1926, Ahmadiyah Sudah Dinyatakan Sesat
Konstitusional, Begini Penjelasan Muhammadiyah soal UU Penodaan Agama
Dokter Cantik Sonia Diperiksa KPK Terkait Kasus TPPU Bupati Rita
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us