Wonderful Indonesia
TERKAIT PEMBUBARAN HTI
Perppu Ormas Dinilai Jadi Alat Pemerintah, Mendagri: Otoriter Itu Apa?
Rabu, 09 Agustus 2017 - 20:06 WIB > Dibaca 550 kali Print | Komentar
Perppu Ormas Dinilai Jadi Alat Pemerintah, Mendagri: Otoriter Itu Apa?
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tudingan yang menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo berwatak otoriter langsung dimentalkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Mantan Sekjen PDI P itu menilai, pemerintah memang melakukan langkah tegas dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Akan tetapi, imbuhnya, membubarkan ormas anti-Pancasila tak lantas menjadikan pemerintah otoriter.

ÔÇťOtoriter itu apa? Kan Perppu Ormas itu khusus untuk ormas yang bertentangan dengan Pancasila," katanya di Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Ditegaskan eks politikus Senayan itu, Perppu Ormas hadir untuk melindungi NKRI dari pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa dan mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Oleh sebab itu, sangat tidak tepat jika upaya melindungi NKRI justru dianggap otoriter.

"Kalau ada pihak yang punya pikiran,  program yang bertentangan dengan NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, ya harus dilarang," tuturnya.

Dia menambahkan, untuk melindungi NKRI, pemda juga akan membuat peraturan daerah (perda) masing-masing terkait keberadaan ormas. Acuannya adalah Perppu Ormas.

"Daerah juga akan membuat Perda Ormas. Ini penting untuk menjaga agar ormas yang terdaftar di pemerintah atau tidak, tetap mengacu pada Pancasila," bebernya.

Lebih jauh, dia menyebut bahwa Perppu Ormas hadir bukan hanya untuk sekadar membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), melainkan juga untuk melindungi segenap bangsa.

"Kebetulan HTI (yang ssudah dibubarkan, red). Tapi itu juga sudah diamati pemerintah selama sepuluh tahun terakhir. Jadi tidak terfokus hanya satu ormas saja," tandasnya. (gir)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DIGELAR PERTENGAHAN FEBRUARI
Duel Super Panas Tersaji di Babak 16 Besar Liga Champions, Ini Hasil Undiannya
Senin, 11 Desember 2017 - 20:45 wib
SIDANG PRAPERADILAN KASUS E-KTP
Saksi Ahli Sebut Hak Novanto Dirampas, KPK: Kami Terkejut
Senin, 11 Desember 2017 - 20:30 wib
USAI RAPAT BAMUS
Batal Jadi Ketua DPR, Begini Komentar Aziz Syamsudin
Senin, 11 Desember 2017 - 20:20 wib
PENUHI PANGGILAN
Sambangi KPK Terkait Kasus Novanto, Ini Komentar Eks Wartawan Metro TV
Senin, 11 Desember 2017 - 20:10 wib
TERKAIT TUDINGAN SUDAH MENIKAH
Ayu Ting Ting Kaget Periasnya Disomasi Via Vallen
Senin, 11 Desember 2017 - 20:00 wib
PUNCAK PERINGATAN HAKI
Kasus Korupsi Jerat 313 Kepala Daerah dalam 13 Tahun Terakhir
Senin, 11 Desember 2017 - 19:40 wib
TERKAIT TARGET PEMERINTAH
Meski Sering Dikritik, Menko Darmin Sebut Ekonomi Indonesia Baik, Alasannya
Senin, 11 Desember 2017 - 19:30 wib
LAKUKAN PREVENTIVE STRIKE
Jelang Natal dan Tahun Baru, Polri Belum Dengar Informasi Adanya Teror
Senin, 11 Desember 2017 - 19:20 wib
SHARING DAN EDUKASI INKLUSI
Kesadaran Pajak Masuk Kurikulum Perguruan Tinggi
Senin, 11 Desember 2017 - 19:14 wib
TERKAIT ADANYA PRODUK KEDALUWARSA
YLKI Imbau Konsumen Waspadai Diskon dan Cuci Gudang Akhir Tahun
Senin, 11 Desember 2017 - 19:10 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Batal Jadi Ketua DPR, Begini Komentar Aziz Syamsudin

Senin, 11 Desember 2017 - 20:20 WIB

Soal Pergantian Ketua DPR, Presiden Tak Mau Ikut Campur

Senin, 11 Desember 2017 - 19:50 WIB

Bamus Skorsing Rapat, Nasib Aziz Syamsuddin Masih Belum Jelas
Strategi saat Terjerat "Papa Minta Saham" Kembali Dilakukan Setnov
Soal Penunjukan Aziz Jadi Ketua DPR, Aburizal Bakrie: Batalkan!
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us