Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT KASUS E-KTP
Sebelum Lebaran, Penetapan Tersangka Setya Novanto Telah Disetujui
Senin, 17 Juli 2017 - 20:19 WIB > Dibaca 705 kali Print | Komentar
Sebelum Lebaran, Penetapan Tersangka Setya Novanto Telah Disetujui
Ketua DPR Setya Novanto. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Terjawab sudah akhirnya lika-liku mengenai nasib Ketua DPR Setyo Novanto dalam sengkarut kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Pasalnya, setelah sekian kali lolos dari jeratan hukum, dia akhirnya resmi ditetapkan tersangka oleh KPK.

’’Setelah mencermati fakta persidangan kedua terdakwa Irman dan Sugiharto dalam kasus e-KTP, KPK menemukan bukti permulaaan yang cukup seorang lagi sebagai tersangka. KPK Menetapkan saudara SN (Setya Novanto),’’ ujar Ketua KPK Agus Raharjo, dalam konferensi pers di kantornya Senin (17/7/2017) petang.

Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, kesepakatan untuk menaikkan status hukum petinggi Partai Golkar itu dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri kemarin.

’’Untuk ekspose (gelar perkara) terakhir Rabu (21/6/2017) pagi. Penyidik paparkan materi ke pimpinan dan pimpinan akhirnya setuju menaikkan status hukum yang bersangkutan menjadi tersangka,‘’ kata sumber internal KPK kepada JawaPos.com, Kamis (6/7/2017).

Selain dihadiri penyidik dan pimpinan, tampak hadir sejumlah pejabat teras KPK di Deputi Penindakan. Mereka saling beradu argumentasi perihal pendapatnya, terkait penetapan Setnov sebagai tersangka, sebelum akhirnya keputusan bulat diambil.

Setelah kesepakatan tercapai, akhirnya dibuatlah surat Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK), sebelum Sprindik dikeluarkan. Surat perintah penyidikan (Sprindik) sendiri baru ditanda tangani usai lebaran, karena menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan politikus partai berlambang beringin tersebut sebagai tersangka.

Sebelumnya, terkait sengkarut perkara itu, dalam surat dakwaan JPU KPK, Setya Novanto bersama-sama mantan Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum, disebut-sebut merupakan pihak yang mengatur proses persetujuan anggaran proyek e-KTP di DPR. Atas lobi-lobi yang dilakukan keduanya, jaksa menengarai Setnov dan Andi Narogong mendapat jatah 11 persen (Rp574,2 miliar).

Hal yang sama juga didapat Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin, yakni sebesar 11 persen (Rp574,2 miliar). Atas tudingan yang dialamatkan terhadapnya, Setnov beberapa kali telah membantah terlibat dalam perkara tersebut.(wnd)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Pilgubri 2018
Baliho Kampanye Jangan Asal Pasang
Senin, 22 Januari 2018 - 10:55 wib

Dukung Pengembangan Industri di Riau
Senin, 22 Januari 2018 - 10:52 wib
Bawaslu Panggil Tiga ASN
Berkas Syarat Calon Diteliti Sepekan
Senin, 22 Januari 2018 - 10:47 wib
Fun Walk HUT Ke-4 RS Awal Bros Panam
Terus Berinovasi dan Lebih Dekat dengan Masyarakat
Senin, 22 Januari 2018 - 10:45 wib

Masih Banyak Warga Belum Terdata
Senin, 22 Januari 2018 - 10:39 wib
POLITIK
Gagal Balon, Syamsurizal ke Firdaus-Rusli
Senin, 22 Januari 2018 - 10:38 wib

DPRD Minta BLH Tindak Perusahaan Nakal
Senin, 22 Januari 2018 - 10:37 wib
POLITIK
Kerukunan Masyarakat Jawa Riau Siap Menangkan Pasangan AYO
Senin, 22 Januari 2018 - 10:28 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Cemburu kepada Pacar, Posting Video Mesum di Media Sosial
Saya Terpaksa Ikut Suami, karena Ia Selalu Sakit

Sabtu, 20 Januari 2018 - 08:04 WIB

Tak Lama Lagi Nasib Kedua Terdakwa Ditentukan Hakim

Sabtu, 20 Januari 2018 - 05:55 WIB

Kapan Habib Rizieq Pulang ke Indonesia? Ini Kepastiannya
Kritik JPU KPK, Pengacara: Tak Ada Saksi yang Kenal Novanto
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us