Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
SUDAH TERTUANG DALAM UU
DPR: Perppu Ormas Tak Diperlukan jika Kapolri Tegas
Senin, 17 Juli 2017 - 19:12 WIB > Dibaca 411 kali Print | Komentar
DPR: Perppu Ormas Tak Diperlukan jika Kapolri Tegas
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kalangan DPR menilai Polri tidak tegas menindak ormas yang dianggap anti-Pancasila. Hal itu pun disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman.

Dia menilai, untuk penindakan sebenarnya sudah ada payung hukum, yakni Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

“Kenapa Polri mendiamkan ormas ini?” tanya dia saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Senin (17/7/2017).

Benny memandang, jika polisi tegas, Presiden Joko Widodo tidak perlu mengeluarkan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

“Karena kalau kepolisian ambil sikap tegas terhadap ormas yang dianggap presiden melanggar sejak awal, mungkin perppu ini tidak akan diterbitkan. Kenapa tidak ambil langkah tegas? Kenapa tidak berani?” tegasnya.

Dia kemudian menjelaskan, di UU 17/2013 itu sudah dipaparkan bahwa jika ada yang melanggar atau berkeinginan mengganti Pancasila baik dengan lisan maupun tulisan di muka umum, sudah bisa ditindak.

“UU sudah jelas kok, kenapa perppu ini dikeluarkan?” tutup anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat itu. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
PERINGATAN HARI TANI NASIONAL
Ribuan Petani Besok Geruduk Jakarta, Ini Pesan Kapolda Metro
Rabu, 26 September 2017 - 21:00 wib
MASIH JALANI PEMERIKSAAN
6 WNI Diduga Terkait ISIS Dideportasi Otoritas Turki
Rabu, 26 September 2017 - 20:45 wib
AKSI ANTI-PKI
Kawal "Aksi 299" di DPR, 20.000 Personel Gabungan Diterjunkan
Rabu, 26 September 2017 - 20:30 wib
PERNYATAAN PANGLIMA TNI
Soal Senjata Ilegal, DPR Segera Panggil Kapolri
Rabu, 26 September 2017 - 20:15 wib
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
Soal Tes Keperawanan bagi Mitra Nikahsirri.com, Ini Tanggapan Polisi
Rabu, 26 September 2017 - 20:00 wib
PARIPURNA PANSUS ANGKET KPK
Kinerja Kejaksaan Dinilai Buruk, Kader Golkar Usulkan Bentuk Pansus Angket
Rabu, 26 September 2017 - 19:30 wib
TERJADI JELANG PRAPERADILAN SETNOV
Kabiro Hukum KPK Tak Ingin Kasus Pengrusakan Mobilnya Jadi Masalah Serius
Rabu, 26 September 2017 - 19:25 wib
HASIL TEMUAN PANSUS ANGKET
Disebut Gagal soal Koordinasi dan Supervisi, Pimpinan KPK Bilang Begini
Rabu, 26 September 2017 - 19:20 wib
PEMILIK SUDAH DIAMANKAN
Klien Nikahsirri.com Tembus 5.300 Orang dalam Empat Hari
Rabu, 26 September 2017 - 19:15 wib
SIDANG PRAPERADILAN KASUS E-KTP
Tim Kuasa Hukum Setnov Hadirkan Saksi Ahli yang Pernah Kalahkan KPK
Rabu, 26 September 2017 - 19:10 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Soal Tes Keperawanan bagi Mitra Nikahsirri.com, Ini Tanggapan Polisi
Jadi Saksi Ahli, Prof Romli Kritik Dasar Penetapan Tersangka Setnov
Kabiro Hukum KPK Tak Ingin Kasus Pengrusakan Mobilnya Jadi Masalah Serius
Disebut Gagal soal Koordinasi dan Supervisi, Pimpinan KPK Bilang Begini
Tim Kuasa Hukum Setnov Hadirkan Saksi Ahli yang Pernah Kalahkan KPK
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us
Populer hari ini