Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
KONTEN RADIKALISME
Diblokir Pemerintah, CEO Telegram Minta Maaf
Senin, 17 Juli 2017 - 00:22 WIB > Dibaca 1454 kali Print | Komentar
Diblokir Pemerintah, CEO Telegram Minta Maaf
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Blokir Telegram bukan hanya masalah keterkaitan dengan terorisme dan radikalisme. Tapi, juga secara tidak langsung ancaman bagi penyedia aplikasi lain yang tidak patuh pada pemerintah bisa saja diblokir. Kepentingannya bukan hanya soal keamanan tapi juga keuntungan ekonomi.

Ancaman Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir situs-situs mengancam keamanan negara bukan isapan jempol semata. Telegram merasakannya sendiri Jumat (14/7/2017) lalu.

Plt Kepala Biro Humas Kominfo, Noor Iza, mengatakan, proses pemblokiran tidak dilakukan serta-merta. Mereka sudah menghubungi penyedia Telegram sejak Maret 2016. Sepanjang 2016 bukan hanya sekali Kominfo setidaknya empat kali mengirimkan e-mail berisi permintaan untuk meningkatkan layanan keamanan.

”Kominfo tercatat telah mengirimkan notifikasi request melalui e-mail sejumlah enam kali e-mail. Yaitu pada 29 Maret 2016, 20 Mei 2016, 8 Juni 2016, 5 Oktober 2016, 8 Januari 2017 dan 11 Juli 2017. E-mail yang dikirimkan kepada Telegram juga tidak dibalas,” kata Noor Iza kepada Jawa Pos (JPG), Ahad (16/7).

Menteri Kominfo Rudiantara menyebut punya setumpuk bukti lembaran kalau Telegram berisi konten propaganda radikalisme dan terorisme. Mulai dari cara buat bom, ajakan untuk masuk ISIS, hingga seruan-seruan untuk melakukan aksi terorisme.

“Ada 500 hingga 700 halaman bukti. Puncaknya akhir-akhir ini makin banyak. Kan tidak bisa menunggu jadi lebih banyak lagi. Sudah cukup,” ujar Rudi saat perjalanan kunjungan kerja bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Padang, Sabtu (15/7).

Telegram menjadi pilihan para pelaku teror dan penyebar paham radikal karena dianggap lebih aman dan susah dilacak. Dalam website-nya, Telegram bahkan mengiming-imingi hadiah 200 ribu dolar AS (sekitar Rp2,6 miliar) bagi hacker yang berhasil menemukan celah keamanannya.

Rudi menambahkan Kominfo punya data statistik sepanjang 2016-2017 hanya sekitar 50 persen permintaan untuk penghapusan konten radikal yang dipenuhi. Dia menyebutkan angka tersebut terlalu rendah.

”Kalau 90 persen make sense-lah karena mereka mengatakan, kan kebanyakan di AS jadi harus lewat pengadilan dulu,” ujar pria yang pernah berkarir sebagai Komisaris Independen di PT Telekomunikasi Indonesia.

Pada 14 Juli lalu pukul 11.00, Kominfo mengirimkan permintaan kepada para Penyelenggara Jasa Akses Internet untuk melakukan penutupan akses layanan Telegram Channel. Setidaknya ada 11 domain name system (DNS) Telegram yang tak bisa diakses.

Kesebelas DNS milik Telegram itu adalah t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org.

Penutupan itu sekaligus juga menjadi peringatan bagi penyedia konten digital lain termasuk media sosial untuk memperbaiki sistem pelayanan keamanan. Rudi bahkan sudah memperingatkan Facebook dengan mengirimkan seorang pejabat ke kantor Facebook pada Juni lalu. Peringatan serupa untuk perbaikan sistem keamanan juga diserukan ke penyedia Youtube dan Twitter.

Kemarin (16/7) ada rilis resmi CEO Telegram, Pavel Durov, terkait pemblokiran tersebut melalui chanel telegram-nya. Dia mengaku agak kecewa karena Kominfo melakukan pemblokiran terhadap Telegram. Dia juga baru menyadari bahwa ternyata Kominfo sudah beberapa kali mengirimi Telegram e-mail terkait konten radikalisme. Sayangnya, tim Telegram memang tidak bisa memproses permintaan tersebut secara cepat. Lalu kemudian Kominfo melakukan pemblokiran.

“Hal ini yang kemudian memicu miskomunikasi dengan Kominfo," tulis Durov.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Durov menuturkan sudah melakukan tiga hal. Yakni menutup chanel yang berkaitan dengan teroris seperti permintaan Kominfo; dia sudah membalas e-mail Menteri Kominfo yang berkaitan dengan langkah yang lebih efektif untuk memblok propaganda teroris; dan mengusulkan untuk membuat tim moderator yang memiliki pengetahuan tentang bahasa dan kultur Indonesia.

“Saat ini, kami sedang membuat tim moderator yang memiliki pengetahuan tentang bahasa dan budaya Indonesia untuk bisa memproses laporan terkait terorisme lebih cepat dan akurat,” kata Durov.


Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
PILPRES 2019
JK Pensiun, Golkar Gelar Konvensi Cari Pendamping Jokowi
Selasa, 23 Januari 2018 - 21:00 wib
SEBAGAI MENTERI DAN PENGURUS PARTAI
Keras! Kata Fadli Zon, Jokowi Jilat Ludah Sendiri soal Rangkap Jabatan
Selasa, 23 Januari 2018 - 20:45 wib
MURNI PIDANA
Bukan Politik, OSO Dilaporkan ke Bareskrim karena Penyalahgunaan Wewenang
Selasa, 23 Januari 2018 - 20:30 wib
DIGELAR DI TIM
Megawati Ulang Tahun Ke-71, Jokowi Nyanyi Lagu Jamrud
Selasa, 23 Januari 2018 - 20:20 wib
POLEMIK DUALISME
Bertemu Wiranto, OSO: Tidak Ada Kubu-kubuan di Hanura
Selasa, 23 Januari 2018 - 20:10 wib
TERLIBAT KERIBUTAN
Brimob Koboi yang Tembak Anak Buah Prabowo Belum Diperiksa, Ini Kata Polisi
Selasa, 23 Januari 2018 - 19:50 wib
SIDANG UJI MATERI
Mengejutkan! Sejak 1926, Ahmadiyah Sudah Dinyatakan Sesat
Selasa, 23 Januari 2018 - 19:40 wib
AIRLANGGA DAN IDRUS
PDIP Tak Masalah Kader Golkar Rangkap Jabatan, Ini Alasannya
Selasa, 23 Januari 2018 - 19:30 wib
TANGGAPI PROVOKASI CINA
Dukungan Indonesia Dibutuhkan AS Terkait Laut Cina Selatan
Selasa, 23 Januari 2018 - 19:20 wib
KUTIP SATU AYAT
Dipolisikan FUIB, Inilah Lawakan Ge Pamungkas yang Diduga Hina Alquran
Selasa, 23 Januari 2018 - 19:10 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Bukan Politik, OSO Dilaporkan ke Bareskrim karena Penyalahgunaan Wewenang
Brimob Koboi yang Tembak Anak Buah Prabowo Belum Diperiksa, Ini Kata Polisi
Mengejutkan! Sejak 1926, Ahmadiyah Sudah Dinyatakan Sesat
Konstitusional, Begini Penjelasan Muhammadiyah soal UU Penodaan Agama
Dokter Cantik Sonia Diperiksa KPK Terkait Kasus TPPU Bupati Rita
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us