Wonderful Indonesia
Kabupaten Indragiri Hulu
Izin LH Wajib bagi Perusahaan
Rabu, 05 Juli 2017 - 10:29 WIB > Dibaca 1262 kali Print | Komentar
(RIAUPOS.CO) - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indrgairi Hulu (Inhu) menjadi bagian dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, kegiatan lingkungan merupakan urusan wajib bagi setiap perusahaan atau investor.

Hanya harapan untuk meraup sejumlah pemasukan dari sektor lingkungan hidup ini masih terkendala berbagai kendala. ‘’Berbagai program yang dirancang sangat beriringan dengan semangat bupati untuk membangun daerah ini,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ir Slamet, Selasa (4/7).

Dijelaskannya, sebagai salah satu langkah untuk dapat mengejar PAD yakni dengan difungsikannya labor yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Hanya saja, labor yang ada saat ini masih terganjal belum tersedianya peralatan pendukung.

Sementara kegiatan pengawasan dan pendampingan secara rutin yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup kepada pelaku usaha terutama pihak perkebunan besar, sangat berkaitan dengan kebaradaan labor tersebut. Karena ambang batas dan kebaradaan limbah yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut, setiap saat beruba-ubah dan perlu dikaji dan diketahui dari labor.

Sedangkan saat ini untuk mengetahui baku mutu limbah tersebut harus dilakukan pada labor yang ada di Pekanbaru. ‘’Peluang PAD ini sangat menjanjikan sebagai salah satu pemasukan turin dan tentunya akan berdampak kepada pembangunan,” ungkapnya.

Untuk itu harapnya, hendaknya DPRD Inhu dapat mendukung untuk pengadaan pembelian peralatan labor ini. Sebab, kebutuhan peralatan labor tersebut sudah dikoordinasikan dengan Bappeda Kabupaten Inhu.

Di samping itu juga, sumber PAD yang dapat dihasilkan yakni melalui pengelolaan sampah rumahtangga yang prosefional melalui managemen yang sesuai peraturan dan perundang-undangan. Dimana pengelolaan sampah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah Rumah.

Di mana selama ini pengelolaan sampah masih dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sedangkan dalam undang-undang tersebut, pihak Dinas PU hanya terfokus kepada penangan fisik. “Ini bukan keinginan Dinas Lingkungan Hidup tetapi diatur undang-undang,” tambahnya.

Pengelolaan sampah rumahtangga ini, pihaknya juga telah menyiapkan rencangan peraturan daerah. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup juga telah mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Hal ini juga sangat berkaitan dengan lingkungan dan keasrian daerah. ‘’Ketika sampah sudah dikelola dengan baik tentunya berdampak keindahan, keasrian dan tidak kala pentingnya kesehatan lingkungan,” sebutnya.(kas/ifr)



Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Apotek Sentral Sehat Disegel
PCC Nihil, Obat Kedaluarsa Ditemukan
Minggu, 24 September 2017 - 13:49 wib

Polisi Buru Pelaku Penembakan Buaya Raksasa
Minggu, 24 September 2017 - 13:32 wib

Bulutangkis Riau Berjaya Di Fastron Open
Minggu, 24 September 2017 - 12:45 wib

Iran Juga Luncurkan Rudal Khoramshahr
Minggu, 24 September 2017 - 12:29 wib
POLITIK
Rakerda PG Sempat Ricuh
Minggu, 24 September 2017 - 12:03 wib

Kominfo Blokir Situs Nikah Siri
Minggu, 24 September 2017 - 11:47 wib

Reputasi Rekor Tandang
Minggu, 24 September 2017 - 11:42 wib
TAMU REDAKSI
Asah Literasi Siswa dengan Berkunjung ke Redaksi Riau Pos
Minggu, 24 September 2017 - 11:37 wib

Pernak-pernik Unik Handmade
Minggu, 24 September 2017 - 11:25 wib
Menunggu Pengesahan Ranperda RTRW Riau
Terganjal karena Kepentingan?
Minggu, 24 September 2017 - 11:22 wib
Cari Berita
Lingkungan Terbaru
Peduli Lingkungan? Hijau, Rawat dan Bersihkan!

Minggu, 24 September 2017 - 10:36 WIB

Kawasan Gambut Rentan Terbakar

Minggu, 24 September 2017 - 10:32 WIB

Selamatkan Pepohonan dari Kepunahan

Minggu, 24 September 2017 - 10:30 WIB

Siti Badriah Ciptakan Game untuk  Anak-Anak Dalam  Melestarikan Lingkungan
RT 04 Tangkerang Labuai Kurangi Sampah sejak dari Rumah

Senin, 18 September 2017 - 07:54 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us