Wonderful Indonesia
Kabupaten Indragiri Hulu
Izin LH Wajib bagi Perusahaan
Rabu, 05 Juli 2017 - 10:29 WIB > Dibaca 1433 kali Print | Komentar
(RIAUPOS.CO) - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indrgairi Hulu (Inhu) menjadi bagian dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, kegiatan lingkungan merupakan urusan wajib bagi setiap perusahaan atau investor.

Hanya harapan untuk meraup sejumlah pemasukan dari sektor lingkungan hidup ini masih terkendala berbagai kendala. ‘’Berbagai program yang dirancang sangat beriringan dengan semangat bupati untuk membangun daerah ini,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ir Slamet, Selasa (4/7).

Dijelaskannya, sebagai salah satu langkah untuk dapat mengejar PAD yakni dengan difungsikannya labor yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Hanya saja, labor yang ada saat ini masih terganjal belum tersedianya peralatan pendukung.

Sementara kegiatan pengawasan dan pendampingan secara rutin yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup kepada pelaku usaha terutama pihak perkebunan besar, sangat berkaitan dengan kebaradaan labor tersebut. Karena ambang batas dan kebaradaan limbah yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut, setiap saat beruba-ubah dan perlu dikaji dan diketahui dari labor.

Sedangkan saat ini untuk mengetahui baku mutu limbah tersebut harus dilakukan pada labor yang ada di Pekanbaru. ‘’Peluang PAD ini sangat menjanjikan sebagai salah satu pemasukan turin dan tentunya akan berdampak kepada pembangunan,” ungkapnya.

Untuk itu harapnya, hendaknya DPRD Inhu dapat mendukung untuk pengadaan pembelian peralatan labor ini. Sebab, kebutuhan peralatan labor tersebut sudah dikoordinasikan dengan Bappeda Kabupaten Inhu.

Di samping itu juga, sumber PAD yang dapat dihasilkan yakni melalui pengelolaan sampah rumahtangga yang prosefional melalui managemen yang sesuai peraturan dan perundang-undangan. Dimana pengelolaan sampah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah Rumah.

Di mana selama ini pengelolaan sampah masih dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sedangkan dalam undang-undang tersebut, pihak Dinas PU hanya terfokus kepada penangan fisik. “Ini bukan keinginan Dinas Lingkungan Hidup tetapi diatur undang-undang,” tambahnya.

Pengelolaan sampah rumahtangga ini, pihaknya juga telah menyiapkan rencangan peraturan daerah. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup juga telah mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Hal ini juga sangat berkaitan dengan lingkungan dan keasrian daerah. ‘’Ketika sampah sudah dikelola dengan baik tentunya berdampak keindahan, keasrian dan tidak kala pentingnya kesehatan lingkungan,” sebutnya.(kas/ifr)



Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

Marquez Tandai Hari Ultah dengan Waktu Tercepat
Minggu, 18 Februari 2018 - 13:15 wib
Zetizen
Berekspresi Lewat Musikalisasi Puisi
Minggu, 18 Februari 2018 - 13:13 wib
TOMMY SERAN
Mantan Juara Dunia WBO Naik Ring Lagi
Minggu, 18 Februari 2018 - 13:12 wib

Simbol Warisan Leluhur
Minggu, 18 Februari 2018 - 13:08 wib

Baju Koko Black Panther
Minggu, 18 Februari 2018 - 13:06 wib

Mane Mengamuk ke Gawang Porto
Minggu, 18 Februari 2018 - 12:53 wib
CRISTIANO RONALDO
Ditawarkan ke Tiga Klub Elite Inggris
Minggu, 18 Februari 2018 - 12:42 wib
Puluhan Lembaga Kampanyekan One Billion Rising

Puluhan Lembaga Kampanyekan One Billion Rising
Minggu, 18 Februari 2018 - 12:40 wib
Tapal Batas Tak Tuntas
Warga Bingung, Pelalawan atau Inhu
Minggu, 18 Februari 2018 - 12:36 wib

Peralatan Perang Air Dirakit Sendiri
Minggu, 18 Februari 2018 - 12:33 wib
Cari Berita
Lingkungan Terbaru
Hot Spot Muncul, Opsi Status Siaga Mencuat

Minggu, 04 Februari 2018 - 10:30 WIB

Laju Deforestasi Ancam Vegetasi

Minggu, 21 Januari 2018 - 12:25 WIB

Monitoring Gas Rumah Kaca Secara Online

Minggu, 21 Januari 2018 - 12:22 WIB

Lagi, 40 Ton Sampah TPS Ilegal Dibersihkan

Selasa, 09 Januari 2018 - 11:25 WIB

Dua Bank Sampah jadi Binaan DLHK

Selasa, 09 Januari 2018 - 10:55 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us