Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT PANSUS ANGKET KPK
Hanya Kirimkan Surat, KPK Tak Ingin Miryam Datang ke DPR
Senin, 19 Juni 2017 - 19:43 WIB > Dibaca 384 kali Print | Komentar
Hanya Kirimkan Surat, KPK Tak Ingin Miryam Datang ke DPR
Miryam S Haryani. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Politikus Hanura yang menjadi tersangka dugaan memberikan keterangan palsu di sidang kasus e-KTP, Miryam S Haryani batal datang ke DPR. Itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak menghadirkan yang bersangkutan.

Karena itu, KPK hari ini sudah mengirimkan surat merespon permintaan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk menghadirkan Miryam dalam rapat dengar pendapat (RDP) siang ini. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, surat tersebut ditandatangani langsung oleh para pimpinan komisi antirasuah. "Pertama KPK tidak bisa memberikan kehadiran Miryam karena masih dalam proses penahanan di KPK dan sedang dalam proses hukum juga dipenyidikan, dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan," ujarnya di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Dia juga menuturkan, adanya UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan bahwa lembaga itu bersifat independen seehingga pengaruh dari kekuasaan manapun terkait dengan penanganan perkara tidak dapat dilakukan. "Karena kalau kami lihat proses penanganan tentu itu bagian kewenangan konstitusi yang diatur yaitu terkait badan peradilan jadi badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman. Kami harus mematuhi hal itu," tuturnya.

Dikatakannya, dalam surat yang KPK dari DPR tidak dicantumkan adanya keputusan tentang pembentukan Pansus angket. Namun, yang disampaikan adalah surat permintaan untuk menghadirkan Miryam. "KPK belum terima secara resmi berkas-berkas atau info dari DPR atau Pansus terkait keberadaan Pansus angket itu. Karena harusnya tentu menurut UU MD3 dan tatib di DPR, Pansus angket dibentuk melalui keputusan DPR, dan itu juga disampaikan ke berita negara dan ke presiden," jelasnya.

Febri menilai, KPK menghormati kewenangan konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan. Akan tetapi, jangan sampai proses hukum proses hukum dan peradilan pidana yang segera akan dilimpahkan ditarik pada proses politik. "KPK tidak bisa buka rekaman proses pemeriksaan Miryam dalam kasus e-KTP karena itu adalah bukti dalam kasus yang kita dalami saat ini," tuntasnya. (Put)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
POLITIK
Tim Firdaus Ambil Formulir ke Hanura
Selasa, 22 Agustus 2017 - 12:07 wib

Semua Pihak Harus Menahan Diri
Selasa, 22 Agustus 2017 - 11:47 wib
Pengurus PWI Riau Dikukuhkan
Semoga Amanah
Selasa, 22 Agustus 2017 - 11:42 wib
Tiang Pancang SPAM Durolis Dipasang
Jaga Kelestarian Empat Sungai Besar di Riau
Selasa, 22 Agustus 2017 - 11:39 wib
POLITIK
12 Calon Anggota Tes Wawancara
Selasa, 22 Agustus 2017 - 11:35 wib
NASIONAL
Harga BBM-Listrik Tak Naik
Selasa, 22 Agustus 2017 - 11:28 wib
PEKANBARU
REI Siapkan 50 Unit Rumah Tipe 36 untuk PWI Pekanbaru
Selasa, 22 Agustus 2017 - 11:26 wib
PEKANBARU
Akibat Drainase Diabaikan
Selasa, 22 Agustus 2017 - 11:20 wib

Gelper Dibiarkan, DPRD Atur Rencana
Selasa, 22 Agustus 2017 - 11:17 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Praperadilan Direktur Operasional BUMD Dumai Ditolak

Selasa, 22 Agustus 2017 - 10:03 WIB

Kadus Laporkan Kades Bukit Selanjut

Selasa, 22 Agustus 2017 - 09:27 WIB

OTT di PN Jakarta Selatan Akan Didalami Pansus Angket KPK, Penyebabnya...
Mahfud MD Nyaris "Terjerat" Rayuan First Travel, Begini Kisahnya
Meski Miryam Murka, Anton Tak Akan Cabut Keterangan soal Markus Nari
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us