Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT PANSUS ANGKET KPK
Hanya Kirimkan Surat, KPK Tak Ingin Miryam Datang ke DPR
Senin, 19 Juni 2017 - 19:43 WIB > Dibaca 477 kali Print | Komentar
Hanya Kirimkan Surat, KPK Tak Ingin Miryam Datang ke DPR
Miryam S Haryani. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Politikus Hanura yang menjadi tersangka dugaan memberikan keterangan palsu di sidang kasus e-KTP, Miryam S Haryani batal datang ke DPR. Itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak menghadirkan yang bersangkutan.

Karena itu, KPK hari ini sudah mengirimkan surat merespon permintaan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk menghadirkan Miryam dalam rapat dengar pendapat (RDP) siang ini. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, surat tersebut ditandatangani langsung oleh para pimpinan komisi antirasuah. "Pertama KPK tidak bisa memberikan kehadiran Miryam karena masih dalam proses penahanan di KPK dan sedang dalam proses hukum juga dipenyidikan, dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan," ujarnya di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Dia juga menuturkan, adanya UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan bahwa lembaga itu bersifat independen seehingga pengaruh dari kekuasaan manapun terkait dengan penanganan perkara tidak dapat dilakukan. "Karena kalau kami lihat proses penanganan tentu itu bagian kewenangan konstitusi yang diatur yaitu terkait badan peradilan jadi badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman. Kami harus mematuhi hal itu," tuturnya.

Dikatakannya, dalam surat yang KPK dari DPR tidak dicantumkan adanya keputusan tentang pembentukan Pansus angket. Namun, yang disampaikan adalah surat permintaan untuk menghadirkan Miryam. "KPK belum terima secara resmi berkas-berkas atau info dari DPR atau Pansus terkait keberadaan Pansus angket itu. Karena harusnya tentu menurut UU MD3 dan tatib di DPR, Pansus angket dibentuk melalui keputusan DPR, dan itu juga disampaikan ke berita negara dan ke presiden," jelasnya.

Febri menilai, KPK menghormati kewenangan konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan. Akan tetapi, jangan sampai proses hukum proses hukum dan peradilan pidana yang segera akan dilimpahkan ditarik pada proses politik. "KPK tidak bisa buka rekaman proses pemeriksaan Miryam dalam kasus e-KTP karena itu adalah bukti dalam kasus yang kita dalami saat ini," tuntasnya. (Put)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DAPAT PERHATIAN KHUSUS
Tak Ingin Ada Konflik di Pemilu 2019, Kapolri Ambil Langkah Ini
Jumat, 19 Oktober 2017 - 21:00 wib
UNTUK NAIKKAN ELEKTABILITAS
Isu Pribumi Harus Terus Dimainkan Anies? Ini Penjelasan Pengamat
Jumat, 19 Oktober 2017 - 20:45 wib
MASUKI TAHUN POLITIK
Pengamat Ungkap Tiga Tokoh yang Berpeluang Bertarung di Pilpres 2019
Jumat, 19 Oktober 2017 - 20:30 wib
MASUKI TAHUN POLITIK
Fahri Tantang Prabowo Segera Deklarasi Sebagai Capres, Alasannya...
Jumat, 19 Oktober 2017 - 20:15 wib
SAMBUT BAIK USAHA PEMBERANTASAN KORUPSI
Terkait Pembentukan Densus Tipikor, Begini Sikap MUI
Jumat, 19 Oktober 2017 - 20:00 wib
MASA JABATAN BERAKHIR
Akhir Tahun Ini, KPK Kembalikan Dua Penyidik dari Polri
Jumat, 19 Oktober 2017 - 19:30 wib
SOAL ISTILAH PRIBUMI
Mabes Polri Pastikan Kaji Semua Laporan Terkait Pidato Anies
Jumat, 19 Oktober 2017 - 19:20 wib
PASCA-PEMBUBARAN
HTI Jelaskan Khilafah di DPR karena Merasa Dizalimi Pemerintah
Jumat, 19 Oktober 2017 - 19:10 wib
UNTUK SATU POSTINGAN INSTAGRAM
Soal Endorse Rp100 Juta, Syahrini Akui Hanya Bercanda
Jumat, 19 Oktober 2017 - 19:00 wib
PILPRES 2019
Saingi Jokowi, Apa yang Sudah Diperbuat Prabowo?
Jumat, 19 Oktober 2017 - 18:45 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Akhir Tahun Ini, KPK Kembalikan Dua Penyidik dari Polri
Mabes Polri Pastikan Kaji Semua Laporan Terkait Pidato Anies
Polri Minta Pendapat Ahli soal Istilah "Pribumi" di Pidato Anies
Divonis 4 Tahun, Keluarga Terdakwa Maki Hakim

Kamis, 19 Oktober 2017 - 11:49 WIB

Berkas Lengkap, Agus Saputra Diserahkan ke Jaksa Dugaan Korupsi ADD
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini