Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT PANSUS ANGKET KPK
Hanya Kirimkan Surat, KPK Tak Ingin Miryam Datang ke DPR
Senin, 19 Juni 2017 - 19:43 WIB > Dibaca 617 kali Print | Komentar
Hanya Kirimkan Surat, KPK Tak Ingin Miryam Datang ke DPR
Miryam S Haryani. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Politikus Hanura yang menjadi tersangka dugaan memberikan keterangan palsu di sidang kasus e-KTP, Miryam S Haryani batal datang ke DPR. Itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak menghadirkan yang bersangkutan.

Karena itu, KPK hari ini sudah mengirimkan surat merespon permintaan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk menghadirkan Miryam dalam rapat dengar pendapat (RDP) siang ini. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, surat tersebut ditandatangani langsung oleh para pimpinan komisi antirasuah. "Pertama KPK tidak bisa memberikan kehadiran Miryam karena masih dalam proses penahanan di KPK dan sedang dalam proses hukum juga dipenyidikan, dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan," ujarnya di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Dia juga menuturkan, adanya UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan bahwa lembaga itu bersifat independen seehingga pengaruh dari kekuasaan manapun terkait dengan penanganan perkara tidak dapat dilakukan. "Karena kalau kami lihat proses penanganan tentu itu bagian kewenangan konstitusi yang diatur yaitu terkait badan peradilan jadi badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman. Kami harus mematuhi hal itu," tuturnya.

Dikatakannya, dalam surat yang KPK dari DPR tidak dicantumkan adanya keputusan tentang pembentukan Pansus angket. Namun, yang disampaikan adalah surat permintaan untuk menghadirkan Miryam. "KPK belum terima secara resmi berkas-berkas atau info dari DPR atau Pansus terkait keberadaan Pansus angket itu. Karena harusnya tentu menurut UU MD3 dan tatib di DPR, Pansus angket dibentuk melalui keputusan DPR, dan itu juga disampaikan ke berita negara dan ke presiden," jelasnya.

Febri menilai, KPK menghormati kewenangan konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan. Akan tetapi, jangan sampai proses hukum proses hukum dan peradilan pidana yang segera akan dilimpahkan ditarik pada proses politik. "KPK tidak bisa buka rekaman proses pemeriksaan Miryam dalam kasus e-KTP karena itu adalah bukti dalam kasus yang kita dalami saat ini," tuntasnya. (Put)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
MENJAWAB WARTAWAN SAMBIL BERCANDA
Joko Widodo Sebut Siapa Nama yang Akan Dampingi Maju sebagai Capres
Sabtu, 24 Februari 2018 - 00:09 wib
TERKAIT PENUTUPAN JALAN DI TANAH ABANG
Anies Baswedan Diadukan, Polisi Masih Mempelajari
Sabtu, 23 Februari 2018 - 21:11 wib
TUDINGAN WAYAN KOSTER TERIMA SUAP MILIARAN
Nyanyian Nazaruddin Harus Dibuktikan Secara Hukum
Sabtu, 23 Februari 2018 - 19:12 wib
POLISI MEMBANTAH
Artis Cantik Ini Bukan Pengedar Narkoba
Sabtu, 23 Februari 2018 - 18:15 wib
DITANGKAP POLISI
Pengunggah Hoax "Megawati Minta Azan di Masjid Ditiadakan" Bilang Cuma Iseng
Sabtu, 23 Februari 2018 - 17:43 wib
DIPUTUSKAN DI RAKERNAS III DI BALI
PDI Perjuangan Akhirnya Tetapkan Sosok Ini Jadi Calon Presiden
Sabtu, 23 Februari 2018 - 17:29 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Nyanyian Nazaruddin Harus Dibuktikan Secara Hukum

Jumat, 23 Februari 2018 - 19:12 WIB

Besok, Dugaan Kelalaian KPU Diputuskan

Jumat, 23 Februari 2018 - 11:42 WIB

Mengejutkan! Kasus e-KTP, Novanto Ternyata Dapat Jatah USD 1,8 Juta
Kasus Novel Akan Dituntaskan Kapolda Metro, Janji?

Kamis, 22 Februari 2018 - 20:30 WIB

Hati-hati! Jangan Sampai Ada yang Numpang Tenar karena Kepulangan Novel
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us