Wonderful Indonesia
TERKAIT PEMBAHASAN LIMA ISU KRUSIAL
Pemerintah Ancam Pansus Pemilu? Ini Kata Mendagri
Senin, 19 Juni 2017 - 19:34 WIB > Dibaca 219 kali Print | Komentar
Pemerintah Ancam Pansus Pemilu? Ini Kata Mendagri
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu hingga saat ini belum merampungkan tugas mereka. Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menbantah dirinya mengancam Pansus tersebut.

Dia mengaku, pemerintah sejatinya tak ingin pembahasan lima isu krusial dalam RUU tersebut mengalami kebuntuan. Untuk itu, pemerintah katanya hanya ingin fraksi-fraksi partai politik di parlemen bersama pihaknya mengedepankan musyawarah dalam RUU Pemilu. "Apa saya ada kata mengancam? Nggak. Silakan tanya yang menganggap saya mengancam. Saya kan bilang pemerintah kan inginnya musyawarah," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Menurutnya, presiden menyampaikan ingin meningkatkan kualitas demokrasi, yakni dengan ambang batas presiden (presidential threshold) sebesar 20-25 persen. Untuk itu, perlu adanya musyawarah terkait hal ini. Akan tetapi, ada yang menuduh besaran tersebut mengarah untuk terjadinya calon tunggal. Padahal pemilu sebelumnya, ada beberapa Paslon yang muncul dengan ambang batas 20-25 persen. "2009 muncul lima Paslon, 2014 ada dua aslon," tuturnya.

Setidaknya, kata dia, sudah 562 pasal yang dituntaskan dalam RUU Pemilu. Dari lima isu krusial yang menjadi perdebatan, dua isu sudah diambil kesepakatannya sehingga dia berharap adanya musyawarah untuk menyepakati tiga isu lainnya. Dua isu yang sejauh ini sudah berada di satu suara yakni parliamentary threshold di angka 4% dan sistem pemilu, yakni terbuka. "Masa tiga isu nggak bisa musyawarah. Kalo nggak bisa ya dibawa ke paripurna," ucapnya.

Dia sendiri mengatakan dirinya optimistis RUU Pemilu dapat selesai sebelum proses tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat dimulai. Yakni pada Agustus 2017. "Kalau deadlock. Prinsip pemerintah Perppu jangan diobral. (Kecuali) kalau mendesak sekali. Tapi kami optimis selesai sampai habis lebaran, cukup waktu kan," tuntasnya.

Pemerintah sebelumnya bersikukuh menginginkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di angka 20-25 persen. Tjahjo pun beberapa waktu lalu lantas mengatakan, pemerintah akan menarik diri dari pembahasan dan akan menggunakan UU Pemilu yang lama plus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) bila Pansus tak juga menemui kesepakatan. (dna)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Polresta Pekanbaru Kembali Suguhkan Opor Sahur
Jalin Kemitraan dengan Masyarakat
Jumat, 23 Juni 2017 - 13:33 wib
Polisi Bersenjata Lengkap Berjaga di Pasar Ramayan
Jelang lebaran, Sat Sabhara Gencar Lakukan Patroli Premanisme
Jumat, 23 Juni 2017 - 12:47 wib
TEMBILAHAN
Keberadaan Anak Yatim-Piatu Didata
Jumat, 23 Juni 2017 - 09:08 wib
Takbir Akbar Idul Fitri 1438 H
300 Mobil Hias Meriahkan Pawai
Jumat, 23 Juni 2017 - 07:41 wib
Wan Abubakar Ketua PW Muhammadiyah Riau
Jalan Menuju Takwa
Jumat, 23 Juni 2017 - 06:44 wib

Posko THR Terima 24 Aduan
Jumat, 23 Juni 2017 - 06:37 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Anggaran Polri dan KPK Akan Diboikot, Ini Tanggapan Kader PDI P
DPR: KPK Tak Perlu Khawatir dengan Kehadiran Miryam
DPRD Harus Tingkatkan Kinerja

Kamis, 22 Juni 2017 - 10:03 WIB

Mahfud MD: DPR Tak Akan Bekukan Anggaran KPK-Polri
Mendagri: Butuh Waktu untuk Revolusi Mental

Rabu, 21 Juni 2017 - 19:13 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us