Wonderful Indonesia
TERKAIT PEMBAHASAN LIMA ISU KRUSIAL
Pemerintah Ancam Pansus Pemilu? Ini Kata Mendagri
Senin, 19 Juni 2017 - 19:34 WIB > Dibaca 436 kali Print | Komentar
Pemerintah Ancam Pansus Pemilu? Ini Kata Mendagri
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu hingga saat ini belum merampungkan tugas mereka. Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menbantah dirinya mengancam Pansus tersebut.

Dia mengaku, pemerintah sejatinya tak ingin pembahasan lima isu krusial dalam RUU tersebut mengalami kebuntuan. Untuk itu, pemerintah katanya hanya ingin fraksi-fraksi partai politik di parlemen bersama pihaknya mengedepankan musyawarah dalam RUU Pemilu. "Apa saya ada kata mengancam? Nggak. Silakan tanya yang menganggap saya mengancam. Saya kan bilang pemerintah kan inginnya musyawarah," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Menurutnya, presiden menyampaikan ingin meningkatkan kualitas demokrasi, yakni dengan ambang batas presiden (presidential threshold) sebesar 20-25 persen. Untuk itu, perlu adanya musyawarah terkait hal ini. Akan tetapi, ada yang menuduh besaran tersebut mengarah untuk terjadinya calon tunggal. Padahal pemilu sebelumnya, ada beberapa Paslon yang muncul dengan ambang batas 20-25 persen. "2009 muncul lima Paslon, 2014 ada dua aslon," tuturnya.

Setidaknya, kata dia, sudah 562 pasal yang dituntaskan dalam RUU Pemilu. Dari lima isu krusial yang menjadi perdebatan, dua isu sudah diambil kesepakatannya sehingga dia berharap adanya musyawarah untuk menyepakati tiga isu lainnya. Dua isu yang sejauh ini sudah berada di satu suara yakni parliamentary threshold di angka 4% dan sistem pemilu, yakni terbuka. "Masa tiga isu nggak bisa musyawarah. Kalo nggak bisa ya dibawa ke paripurna," ucapnya.

Dia sendiri mengatakan dirinya optimistis RUU Pemilu dapat selesai sebelum proses tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat dimulai. Yakni pada Agustus 2017. "Kalau deadlock. Prinsip pemerintah Perppu jangan diobral. (Kecuali) kalau mendesak sekali. Tapi kami optimis selesai sampai habis lebaran, cukup waktu kan," tuntasnya.

Pemerintah sebelumnya bersikukuh menginginkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di angka 20-25 persen. Tjahjo pun beberapa waktu lalu lantas mengatakan, pemerintah akan menarik diri dari pembahasan dan akan menggunakan UU Pemilu yang lama plus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) bila Pansus tak juga menemui kesepakatan. (dna)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Kabupaten Indragiri Hilir
Tingkatkan Silaturahmi dan Ukhuwah Islamiyah
Selasa, 26 September 2017 - 12:26 wib

RTRW Disahkan, Investor Silakan Masuk
Selasa, 26 September 2017 - 12:22 wib

Gubri Dorong UMKM Penopang Ekonomi Masyarakat
Selasa, 26 September 2017 - 12:18 wib

Meteran BBM SPBU Data Besaran Pajak Progresif
Selasa, 26 September 2017 - 12:17 wib
ASTARI ASLAM
Tambah Ilmu dengan Baca Buku
Selasa, 26 September 2017 - 12:12 wib

Selasa, 26 September 2017 - 12:02 wib

Korupsi Penerangan Jalan, Kejati Tetapkan 4 Tersangka
Selasa, 26 September 2017 - 11:59 wib
DBL Riau Series 2017
SMAN 12 Lakukan Persiapan Penuh
Selasa, 26 September 2017 - 11:53 wib

Rawat bak Anak Sendiri
Selasa, 26 September 2017 - 11:44 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Jika Peta Politik Tak Berubah Drastis, Jokowi Diprediksi Kembali Menang Pilpres
Tolak Pencabutan TAP MPRS soal PKI, 50.000 Massa Siapkan Aksi 299
Jokowi di Atas Angin Terkait Pilpres 2019, Ini Alasan Pengamat
Soal Isu Pengadaan 5.000 Senjata, Ini Pandangan Anak Buah Megawati
DPR Sebut Ada Miss Komunikasi soal Pengadaan 5.000 Senjata
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us