Wonderful Indonesia
TERKAIT PEMBAHASAN LIMA ISU KRUSIAL
Pemerintah Ancam Pansus Pemilu? Ini Kata Mendagri
Senin, 19 Juni 2017 - 19:34 WIB > Dibaca 502 kali Print | Komentar
Pemerintah Ancam Pansus Pemilu? Ini Kata Mendagri
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu hingga saat ini belum merampungkan tugas mereka. Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menbantah dirinya mengancam Pansus tersebut.

Dia mengaku, pemerintah sejatinya tak ingin pembahasan lima isu krusial dalam RUU tersebut mengalami kebuntuan. Untuk itu, pemerintah katanya hanya ingin fraksi-fraksi partai politik di parlemen bersama pihaknya mengedepankan musyawarah dalam RUU Pemilu. "Apa saya ada kata mengancam? Nggak. Silakan tanya yang menganggap saya mengancam. Saya kan bilang pemerintah kan inginnya musyawarah," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Menurutnya, presiden menyampaikan ingin meningkatkan kualitas demokrasi, yakni dengan ambang batas presiden (presidential threshold) sebesar 20-25 persen. Untuk itu, perlu adanya musyawarah terkait hal ini. Akan tetapi, ada yang menuduh besaran tersebut mengarah untuk terjadinya calon tunggal. Padahal pemilu sebelumnya, ada beberapa Paslon yang muncul dengan ambang batas 20-25 persen. "2009 muncul lima Paslon, 2014 ada dua aslon," tuturnya.

Setidaknya, kata dia, sudah 562 pasal yang dituntaskan dalam RUU Pemilu. Dari lima isu krusial yang menjadi perdebatan, dua isu sudah diambil kesepakatannya sehingga dia berharap adanya musyawarah untuk menyepakati tiga isu lainnya. Dua isu yang sejauh ini sudah berada di satu suara yakni parliamentary threshold di angka 4% dan sistem pemilu, yakni terbuka. "Masa tiga isu nggak bisa musyawarah. Kalo nggak bisa ya dibawa ke paripurna," ucapnya.

Dia sendiri mengatakan dirinya optimistis RUU Pemilu dapat selesai sebelum proses tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat dimulai. Yakni pada Agustus 2017. "Kalau deadlock. Prinsip pemerintah Perppu jangan diobral. (Kecuali) kalau mendesak sekali. Tapi kami optimis selesai sampai habis lebaran, cukup waktu kan," tuntasnya.

Pemerintah sebelumnya bersikukuh menginginkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di angka 20-25 persen. Tjahjo pun beberapa waktu lalu lantas mengatakan, pemerintah akan menarik diri dari pembahasan dan akan menggunakan UU Pemilu yang lama plus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) bila Pansus tak juga menemui kesepakatan. (dna)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DIRILIS PASCA-KECELAKAAN
Serunya Game Tiang Listrik, Sesulit KPK Tangkap Setya Novanto
Sabtu, 18 November 2017 - 21:00 wib
PEMENANG HADIAH CENDERUNG MENOLAK
Uang Sayembara Tangkap Setnov Akhirnya Disumbangkan
Sabtu, 18 November 2017 - 20:45 wib
KKB DIPUKUL MUNDUR
TNI-Polri Banjir Pujian usai Berhasil Bebaskan Sandera di Papua
Sabtu, 18 November 2017 - 20:30 wib
SUDAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA KPK
Politikus Golkar Ini Sebut Setnov Sebenarnya Sudah Siap Ditahan, tapi...
Sabtu, 18 November 2017 - 20:00 wib
PASCA-KECELAKAAN
Penuh Sindiran, Ini Komentar si Pengirim Karangan Bunga untuk Setnov
Sabtu, 18 November 2017 - 19:30 wib
DUKUNGAN KE JOKOWI TERANCAM BATAL
Kata Pengamat, JK Berpotensi Capres jika Jadi Ketum Golkar
Sabtu, 18 November 2017 - 18:30 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Ketika Citra NTT dan DPR Tercoreng karena Sikap Setya Novanto
Sabtu, 18 November 2017 - 18:00 wib
BERSIKAP KOOPERATIF DALAM PEMERIKSAAN
Sopir Setya Novanto Resmi Dibebaskan, tapi...
Sabtu, 18 November 2017 - 17:50 wib
MINTA KPK TAK BERIKAN IZIN
Pengamat: Setnov Cuma Benjol, Tak Perlu Dibawa ke Singapura
Sabtu, 18 November 2017 - 17:40 wib
PEREBUTAN DUA POROS PENGURUS BERPOTENSI TERJADI
Golkar Belum Pasti Dukung Jokowi kalau Setnov Ditahan?
Sabtu, 18 November 2017 - 17:30 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Kata Pengamat, JK Berpotensi Capres jika Jadi Ketum Golkar
Golkar Belum Pasti Dukung Jokowi kalau Setnov Ditahan?

Sabtu, 18 November 2017 - 17:30 WIB

Fadli Zon Sebut Rencana Penghapusan Listrik 900-2.200 VA Hanya Akal-akalan
Kewajiban Konstitusional DPD RI Belum Optimal

Sabtu, 18 November 2017 - 13:28 WIB

Setnov di Ujung Tanduk, Berpaling ke JK

Sabtu, 18 November 2017 - 11:32 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us