Wonderful Indonesia
TERKAIT PEMBAHASAN LIMA ISU KRUSIAL
Pemerintah Ancam Pansus Pemilu? Ini Kata Mendagri
Senin, 19 Juni 2017 - 19:34 WIB > Dibaca 547 kali Print | Komentar
Pemerintah Ancam Pansus Pemilu? Ini Kata Mendagri
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu hingga saat ini belum merampungkan tugas mereka. Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menbantah dirinya mengancam Pansus tersebut.

Dia mengaku, pemerintah sejatinya tak ingin pembahasan lima isu krusial dalam RUU tersebut mengalami kebuntuan. Untuk itu, pemerintah katanya hanya ingin fraksi-fraksi partai politik di parlemen bersama pihaknya mengedepankan musyawarah dalam RUU Pemilu. "Apa saya ada kata mengancam? Nggak. Silakan tanya yang menganggap saya mengancam. Saya kan bilang pemerintah kan inginnya musyawarah," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Menurutnya, presiden menyampaikan ingin meningkatkan kualitas demokrasi, yakni dengan ambang batas presiden (presidential threshold) sebesar 20-25 persen. Untuk itu, perlu adanya musyawarah terkait hal ini. Akan tetapi, ada yang menuduh besaran tersebut mengarah untuk terjadinya calon tunggal. Padahal pemilu sebelumnya, ada beberapa Paslon yang muncul dengan ambang batas 20-25 persen. "2009 muncul lima Paslon, 2014 ada dua aslon," tuturnya.

Setidaknya, kata dia, sudah 562 pasal yang dituntaskan dalam RUU Pemilu. Dari lima isu krusial yang menjadi perdebatan, dua isu sudah diambil kesepakatannya sehingga dia berharap adanya musyawarah untuk menyepakati tiga isu lainnya. Dua isu yang sejauh ini sudah berada di satu suara yakni parliamentary threshold di angka 4% dan sistem pemilu, yakni terbuka. "Masa tiga isu nggak bisa musyawarah. Kalo nggak bisa ya dibawa ke paripurna," ucapnya.

Dia sendiri mengatakan dirinya optimistis RUU Pemilu dapat selesai sebelum proses tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat dimulai. Yakni pada Agustus 2017. "Kalau deadlock. Prinsip pemerintah Perppu jangan diobral. (Kecuali) kalau mendesak sekali. Tapi kami optimis selesai sampai habis lebaran, cukup waktu kan," tuntasnya.

Pemerintah sebelumnya bersikukuh menginginkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di angka 20-25 persen. Tjahjo pun beberapa waktu lalu lantas mengatakan, pemerintah akan menarik diri dari pembahasan dan akan menggunakan UU Pemilu yang lama plus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) bila Pansus tak juga menemui kesepakatan. (dna)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Pilgubri 2018
Baliho Kampanye Jangan Asal Pasang
Senin, 22 Januari 2018 - 10:55 wib

Dukung Pengembangan Industri di Riau
Senin, 22 Januari 2018 - 10:52 wib
Bawaslu Panggil Tiga ASN
Berkas Syarat Calon Diteliti Sepekan
Senin, 22 Januari 2018 - 10:47 wib
Fun Walk HUT Ke-4 RS Awal Bros Panam
Terus Berinovasi dan Lebih Dekat dengan Masyarakat
Senin, 22 Januari 2018 - 10:45 wib

Masih Banyak Warga Belum Terdata
Senin, 22 Januari 2018 - 10:39 wib
POLITIK
Gagal Balon, Syamsurizal ke Firdaus-Rusli
Senin, 22 Januari 2018 - 10:38 wib

DPRD Minta BLH Tindak Perusahaan Nakal
Senin, 22 Januari 2018 - 10:37 wib
POLITIK
Kerukunan Masyarakat Jawa Riau Siap Menangkan Pasangan AYO
Senin, 22 Januari 2018 - 10:28 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Berkas Syarat Calon Diteliti Sepekan

Senin, 22 Januari 2018 - 10:47 WIB

Masih Banyak Warga Belum Terdata

Senin, 22 Januari 2018 - 10:39 WIB

Gagal Balon,  Syamsurizal ke Firdaus-Rusli

Senin, 22 Januari 2018 - 10:38 WIB

Kerukunan Masyarakat Jawa Riau  Siap Menangkan Pasangan AYO
Sayed Apresiasi Kementerian ESDM Bangun PLTS di Bencah Umbai
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us