Wonderful Indonesia
TERKAIT KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK
Karena Pernyataan Sang Dirut, DPR Minta PLN Diaudit
Senin, 19 Juni 2017 - 19:18 WIB > Dibaca 673 kali Print | Komentar
Karena Pernyataan Sang Dirut, DPR Minta PLN Diaudit
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Audit terhadap pencabutan subsidi listrik yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) perlu dilaksanakan. Menurut Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, terlebih lagi karena direktur utama perusahaan milik negara itu, Sofyan Basir memberi pernyataan yang tidak mengenakkan ke publik. Sofyan sebelumnya berguyon jika ingin tarif listrik turun, masyarakat diminta untuk mencabut meterannya.

Dia mengatakan hal itu sebagi tanggapan atas banyaknya keluhan masyarakat atas kenaikan harga akibat pencabutan subsidi listrik 900 Volt Amper (VA). "Ini juga harus diaudit. BPK harus audit pencabutan subsidi ini. Dirut? Dia kekanak-kanakan," katanya di Jakarta, Senin (19/6/2017).

Di sisi lain, diketahui bahwa selama ini tidak ada informasi dari PLN ketika mengeluarkan kebijakan terkait subsidi maupun kenaikan harga listrik. Pencabutan subsidi listrik memang berarti para pengguna 900 VA membayar dengan harga normal. "Di dapil bilang bu naik ya? Masyarakat mana ngerti subsidi. Yang mereka tahu saya bayar setiap bulan 100 ribu sekarang bayar 150 ribu," ucapnya.

PLN, sambungnya, setidaknya memberi informasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan terkait listrik. "Pakai surat misalnya bahwa hari ini mereka sudah harga normal bukan subsidi sehingga masyarakat tahu," tegasnya.

Apabila ada penyesuaian tarif, masyarakat menengah ke atas memang tidak terlalu peduli dengan kenaikan harga walaupun tidak ada pemberitahuan resmi. "Tapi yang di bawah menjerit," tuturnya.

Dia menambahkan, tarif listrik di Indonesia tergolong mahal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia. Hal itu karena PLN masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM). "Harusnya jangan BBM, pakai tuh gas, batu bara. Makanya harga listrik kita masih mahal. Coba pakai batu bara, gas, apalagi nuklir," ketusnya.

Lebih jauh, dia mencurigai masih ada pihak-pihak yang bermain sehingga PLN masih menggunakan BBM. Karena itu, audit terhadap perusahaan tersebut perlu dilakukan. "Ada beberapa orang yang mungkin dicurigai juga. Ini karena kepentingan banyak orang, karena kepentingan bisnis juga," tuntas politikus Partai Golkar itu. (dna)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Polresta Pekanbaru Kembali Suguhkan Opor Sahur
Jalin Kemitraan dengan Masyarakat
Jumat, 23 Juni 2017 - 13:33 wib
Polisi Bersenjata Lengkap Berjaga di Pasar Ramayan
Jelang lebaran, Sat Sabhara Gencar Lakukan Patroli Premanisme
Jumat, 23 Juni 2017 - 12:47 wib
TEMBILAHAN
Keberadaan Anak Yatim-Piatu Didata
Jumat, 23 Juni 2017 - 09:08 wib
Takbir Akbar Idul Fitri 1438 H
300 Mobil Hias Meriahkan Pawai
Jumat, 23 Juni 2017 - 07:41 wib
Wan Abubakar Ketua PW Muhammadiyah Riau
Jalan Menuju Takwa
Jumat, 23 Juni 2017 - 06:44 wib

Posko THR Terima 24 Aduan
Jumat, 23 Juni 2017 - 06:37 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Anggaran Polri dan KPK Akan Diboikot, Ini Tanggapan Kader PDI P
DPR: KPK Tak Perlu Khawatir dengan Kehadiran Miryam
DPRD Harus Tingkatkan Kinerja

Kamis, 22 Juni 2017 - 10:03 WIB

Mahfud MD: DPR Tak Akan Bekukan Anggaran KPK-Polri
Mendagri: Butuh Waktu untuk Revolusi Mental

Rabu, 21 Juni 2017 - 19:13 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us