Wonderful Indonesia
TERKAIT KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK
Karena Pernyataan Sang Dirut, DPR Minta PLN Diaudit
Senin, 19 Juni 2017 - 19:18 WIB > Dibaca 1238 kali Print | Komentar
Karena Pernyataan Sang Dirut, DPR Minta PLN Diaudit
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Audit terhadap pencabutan subsidi listrik yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) perlu dilaksanakan. Menurut Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, terlebih lagi karena direktur utama perusahaan milik negara itu, Sofyan Basir memberi pernyataan yang tidak mengenakkan ke publik. Sofyan sebelumnya berguyon jika ingin tarif listrik turun, masyarakat diminta untuk mencabut meterannya.

Dia mengatakan hal itu sebagi tanggapan atas banyaknya keluhan masyarakat atas kenaikan harga akibat pencabutan subsidi listrik 900 Volt Amper (VA). "Ini juga harus diaudit. BPK harus audit pencabutan subsidi ini. Dirut? Dia kekanak-kanakan," katanya di Jakarta, Senin (19/6/2017).

Di sisi lain, diketahui bahwa selama ini tidak ada informasi dari PLN ketika mengeluarkan kebijakan terkait subsidi maupun kenaikan harga listrik. Pencabutan subsidi listrik memang berarti para pengguna 900 VA membayar dengan harga normal. "Di dapil bilang bu naik ya? Masyarakat mana ngerti subsidi. Yang mereka tahu saya bayar setiap bulan 100 ribu sekarang bayar 150 ribu," ucapnya.

PLN, sambungnya, setidaknya memberi informasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan terkait listrik. "Pakai surat misalnya bahwa hari ini mereka sudah harga normal bukan subsidi sehingga masyarakat tahu," tegasnya.

Apabila ada penyesuaian tarif, masyarakat menengah ke atas memang tidak terlalu peduli dengan kenaikan harga walaupun tidak ada pemberitahuan resmi. "Tapi yang di bawah menjerit," tuturnya.

Dia menambahkan, tarif listrik di Indonesia tergolong mahal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia. Hal itu karena PLN masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM). "Harusnya jangan BBM, pakai tuh gas, batu bara. Makanya harga listrik kita masih mahal. Coba pakai batu bara, gas, apalagi nuklir," ketusnya.

Lebih jauh, dia mencurigai masih ada pihak-pihak yang bermain sehingga PLN masih menggunakan BBM. Karena itu, audit terhadap perusahaan tersebut perlu dilakukan. "Ada beberapa orang yang mungkin dicurigai juga. Ini karena kepentingan banyak orang, karena kepentingan bisnis juga," tuntas politikus Partai Golkar itu. (dna)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
MUI PERTANYAKAN KE POLISI
Apa Iya Penyerang para Ulama adalah Orang Gila?
Kamis, 22 Februari 2018 - 01:16 wib
POLISI PATROLI DI DUNIA MAYA
Hati-hati Bermedia Sosial, Belasan Tersangka sudah Ditangkap
Kamis, 22 Februari 2018 - 00:25 wib

Gitaris Slank Proses Cerai, Mediasi Gagal
Kamis, 22 Februari 2018 - 00:02 wib
MASIH BERADA DI SAUDI
Terkuak! Ini Alasan Habib Rizieq Batal Pulang Hari Ini
Kamis, 21 Februari 2018 - 20:55 wib
SEDANG DIINCAR POLISI
Maudy Koesnaedi Bantah Dirinya Artis Inisial MK Terkait Kasus Narkoba
Kamis, 21 Februari 2018 - 20:45 wib
GELAR BAKTI SOSIAL DONOR DARAH
HUT Ke-61, Astra Tetap Tumbuh dan Gesit
Kamis, 21 Februari 2018 - 20:36 wib
DUGAAN MERINTANGI PENYIDIKAN
Kata KPK, Dokter yang Tangani Novanto di RS Permata Hijau Segera Disidang
Kamis, 21 Februari 2018 - 20:30 wib
DITERIMA MA
Ahok Ajukan PK Kasus Dugaan Penistaan Agama, Habib Rizieq Sedih
Kamis, 21 Februari 2018 - 20:15 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Uji Materi UU MD3 Diajukan PSI Jumat Besok, Ini Alasannya
Tajam! Begini Kritik Fahri karena Jokowi Enggan Tanda Tangani UU MD3
UU MD3 Tidak Ditandatangani Jokowi, DPR Bilang Begini

Rabu, 21 Februari 2018 - 17:40 WIB

Prabowo Jadi Cawapres Jokowi, Ruhut: Apa Salahnya Berdampingan?
AHY Disarankan Jadi Anggota DPR Dulu, Baru Cawapres

Rabu, 21 Februari 2018 - 16:50 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us