Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
PELAPOR KORUPSI
Cegah Korupsi, Sistem "Whistleblowing" Mendesak di Daerah
Senin, 19 Juni 2017 - 02:00 WIB > Dibaca 1046 kali Print | Komentar
Cegah Korupsi, Sistem "Whistleblowing" Mendesak di Daerah
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemberian uang suap berkedok tunjangan hari raya (THR) yang masih subur di daerah ditengarai akibat buruknya sistem pencegahan korupsi. Penyelenggara negara di daerah tingkat I dan II mesti segera memperbaiki sistem tersebut. Setidaknya, dengan berkomitmen membentuk mekanisme pelaporan (whistleblowing system) yang akuntabel.

Sejauh ini, belum banyak daerah yang menerapkan sistem good governance tersebut. Sehingga, wajar bila masih banyak celah bagi eksekutif, legislatif serta penegak hukum (yudikatif) untuk melanggengkan praktik korupsi transaksional.

”Whistleblowing system
bisa dibentuk di masing-masing daerah,” kata peneliti Indonesia Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar, kemarin (18/6).

Perbaikan sistem pencegahan korupsi di daerah mendesak dilakukan seiring terbongkarnya 3 kasus dugaan suap di Surabaya, Bengkulu dan Kota Mojokerto yang menyeret pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif. Modus pemberian uang suap dalam 3 kasus yang diungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu terbilang mirip.

Yakni, eksekutif dan swasta menyetor sejumlah uang ke legislatif dan penegak hukum agar pelaksanaan proyek pemerintah berjalan lancar tanpa tersentuh pengawasan atau masalah hukum yang merepotkan. Di mayoritas pemerintah daerah (pemda), baik provinsi atau kabupaten/kota, perilaku koruptif tersebut masih sangat subur.

Erwin mengatakan, mestinya lembaga pengawas, seperti Badan Pengawasan Daerah (Bawasda), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Kejaksaan (Komjak), bersama pemda berkomitmen membangun whistleblowing system. Sistem itu memberikan peluang bagi pihak yang dirugikan oleh para penyelenggara negara untuk memberikan laporan secara rahasia.

Saat ini, whistleblowing system baru diterapkan oleh beberapa lembaga saja. Salah satunya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu membikin aplikasi yang memfasilitasi para pelapor (whistleblower) untuk memberikan informasi tentang indikasi pelanggaran di lingkungan Kemenkeu. Laporan bisa disampaikan melalui telepon, SMS pengaduan, fax, surat elektronik (email) dan situs web. Identitas pelapor sangat dijamin dalam sistem itu.

Menurut Erwin, whistleblowing system bisa dibangun oleh setiap institusi di daerah. Baik itu dinas, badan, atau organisasi perangkat daerah (OPD) pelayanan publik lain yang rentan terjadi korupsi transaksional. Mulai dari suap atau gratifikasi serta pungutan liar (pungli).

”Yang leading dalam membangun ini adalah pemimpin daerah, bupati atau walikota,” ujarnya.

Pemda tidak perlu menunggu instruksi pusat. Sebab, kebijakan membangun sistem pencegahan korupsi bisa dibikin masing-masing lembaga. Payung hukumnya pun bisa dibuat sendiri oleh setiap institusi bersangkutan.


Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Polresta Pekanbaru Kembali Suguhkan Opor Sahur
Jalin Kemitraan dengan Masyarakat
Jumat, 23 Juni 2017 - 13:33 wib
Polisi Bersenjata Lengkap Berjaga di Pasar Ramayan
Jelang lebaran, Sat Sabhara Gencar Lakukan Patroli Premanisme
Jumat, 23 Juni 2017 - 12:47 wib
TEMBILAHAN
Keberadaan Anak Yatim-Piatu Didata
Jumat, 23 Juni 2017 - 09:08 wib
Takbir Akbar Idul Fitri 1438 H
300 Mobil Hias Meriahkan Pawai
Jumat, 23 Juni 2017 - 07:41 wib
Wan Abubakar Ketua PW Muhammadiyah Riau
Jalan Menuju Takwa
Jumat, 23 Juni 2017 - 06:44 wib

Posko THR Terima 24 Aduan
Jumat, 23 Juni 2017 - 06:37 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Jelang lebaran, Sat Sabhara Gencar Lakukan Patroli Premanisme
Jaksa Sebut Pencabutan BAP Miryam Tanpa Alasan yang Logis
Kasus Terorisme, Polisi Sudah Tangkap 36 Tersangka
Bamsoet Akui Bersyukur dengan Pernyataan Miryam

Kamis, 22 Juni 2017 - 20:10 WIB

Jaksa KPK: Ada Aliran Dana ke Marzuki Alie dan Banggar DPR
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us