Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
PELAPOR KORUPSI
Cegah Korupsi, Sistem "Whistleblowing" Mendesak di Daerah
Senin, 19 Juni 2017 - 02:00 WIB > Dibaca 1683 kali Print | Komentar
Cegah Korupsi, Sistem "Whistleblowing" Mendesak di Daerah
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemberian uang suap berkedok tunjangan hari raya (THR) yang masih subur di daerah ditengarai akibat buruknya sistem pencegahan korupsi. Penyelenggara negara di daerah tingkat I dan II mesti segera memperbaiki sistem tersebut. Setidaknya, dengan berkomitmen membentuk mekanisme pelaporan (whistleblowing system) yang akuntabel.

Sejauh ini, belum banyak daerah yang menerapkan sistem good governance tersebut. Sehingga, wajar bila masih banyak celah bagi eksekutif, legislatif serta penegak hukum (yudikatif) untuk melanggengkan praktik korupsi transaksional.

”Whistleblowing system
bisa dibentuk di masing-masing daerah,” kata peneliti Indonesia Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar, kemarin (18/6).

Perbaikan sistem pencegahan korupsi di daerah mendesak dilakukan seiring terbongkarnya 3 kasus dugaan suap di Surabaya, Bengkulu dan Kota Mojokerto yang menyeret pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif. Modus pemberian uang suap dalam 3 kasus yang diungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu terbilang mirip.

Yakni, eksekutif dan swasta menyetor sejumlah uang ke legislatif dan penegak hukum agar pelaksanaan proyek pemerintah berjalan lancar tanpa tersentuh pengawasan atau masalah hukum yang merepotkan. Di mayoritas pemerintah daerah (pemda), baik provinsi atau kabupaten/kota, perilaku koruptif tersebut masih sangat subur.

Erwin mengatakan, mestinya lembaga pengawas, seperti Badan Pengawasan Daerah (Bawasda), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Kejaksaan (Komjak), bersama pemda berkomitmen membangun whistleblowing system. Sistem itu memberikan peluang bagi pihak yang dirugikan oleh para penyelenggara negara untuk memberikan laporan secara rahasia.

Saat ini, whistleblowing system baru diterapkan oleh beberapa lembaga saja. Salah satunya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu membikin aplikasi yang memfasilitasi para pelapor (whistleblower) untuk memberikan informasi tentang indikasi pelanggaran di lingkungan Kemenkeu. Laporan bisa disampaikan melalui telepon, SMS pengaduan, fax, surat elektronik (email) dan situs web. Identitas pelapor sangat dijamin dalam sistem itu.

Menurut Erwin, whistleblowing system bisa dibangun oleh setiap institusi di daerah. Baik itu dinas, badan, atau organisasi perangkat daerah (OPD) pelayanan publik lain yang rentan terjadi korupsi transaksional. Mulai dari suap atau gratifikasi serta pungutan liar (pungli).

”Yang leading dalam membangun ini adalah pemimpin daerah, bupati atau walikota,” ujarnya.

Pemda tidak perlu menunggu instruksi pusat. Sebab, kebijakan membangun sistem pencegahan korupsi bisa dibikin masing-masing lembaga. Payung hukumnya pun bisa dibuat sendiri oleh setiap institusi bersangkutan.


Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
TERUNGKAP DALAM DAKWAAN JPU KPK
Novanto Libatkan Anak dan Istri dalam Proyek e-KTP, Begini Skenarionya
Kamis, 14 Desember 2017 - 17:20 wib
TERIMA KABAR DARI AJUDAN
Mengkhawatirkan, Begini Kondisi AM Fatwa Sebelum Meninggal Dunia
Kamis, 14 Desember 2017 - 17:10 wib
JADI SAHABAT BERTUKAR PIKIRAN
Sering Dikritik AM Fatwa, SBY Ucapkan Belasungkawa
Kamis, 14 Desember 2017 - 17:00 wib
PIALA DUNIA ANTARKLUB 2017
Madrid Dibuat Stres oleh Kiper Ini
Kamis, 14 Desember 2017 - 16:55 wib
DITAHAN DI RUTAN PONDOK BAMBU
Kasasi Ditolak MA, Publik Penasaran Kondisi Terkini Jessica
Kamis, 14 Desember 2017 - 16:50 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Resmi! Hakim Gugurkan Permohonan Praperadilan Setya Novanto
Kamis, 14 Desember 2017 - 16:30 wib
GANTIKAN SETYA NOVANTO
Airlangga Jabat Ketum Golkar, Ini Reaksi Aziz Syamsuddin
Kamis, 14 Desember 2017 - 16:20 wib
PAMITAN DENGAN DOKTER
Sebelum Wafat, AM Fatwa Sampaikan Pesan Ini kepada Ketua DPD
Kamis, 14 Desember 2017 - 16:10 wib
DIANGKAT SESUAI AD/ART
Simak! Profil Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar Pengganti Novanto
Kamis, 14 Desember 2017 - 16:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Novanto Libatkan Anak dan Istri dalam Proyek e-KTP, Begini Skenarionya
Kasasi Ditolak MA, Publik Penasaran Kondisi Terkini Jessica
Pasrah, Kuasa Hukum Novanto Terima Putusan Hakim Praperadilan
Resmi! Hakim Gugurkan Permohonan Praperadilan Setya Novanto
Dua Terdakwa Narkoba 40 Kg Divonis Mati, Keluarga Histeris
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us