Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
PPATK GELAR KOORDINASI
Laporan Harta Kekayaan Para Profesional Masih Minim
Jumat, 16 Juni 2017 - 19:53 WIB > Dibaca 452 kali Print | Komentar
Laporan Harta Kekayaan Para Profesional Masih Minim
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Profesi seperti advokad, notaris, PPAT, akuntan, akuntan publik dan perencanaan, diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK sejak PP No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diberlakukan per 23 Juni 2016 lalu.

Profesi dengan itu telah menjadi bagian dari rezim anti-pencucian uang di Indonesia dan mencegah pemanfaatan profesi menjadi mediator bagi koruptor atau pelaku tindak pidana asal lainnya dalam melakukan tindak pidana pencucian uang (money laundering). Akan tetapi, kenyataanya, sejak hampir dua tahun regulasi tersebut ditetapkan, para pihak pelapor tersebut masih minim melakukan pelaporan.

’’Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya memhami pentingnya pelaksanaan PMPJ oleh profesi yang meminta informasi dari klien yang berhubungan usaha dengan profesi, termasuk sumber dan tujuan transaksi,‘’ kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badarudin di Jakarta Jumat (16/6/2017).

Dia menilai, belum maksimalnya pelaporan tersebut karena ada berbagai hal yang melatar belakangi, antara lain, terdapat klien yang pada akhirnya membatalkan bertransaksi dengan salah satu profesi dan memilih untuk berurusan dengan profesi yang tidak meminta informasi dalam rangka pelaksanaan PMPJ.

Adapun standarisasi pelaksanaan PMPJ dan LTKM oleh profesi dalam hal ini tentunya menjadi penting untuk dilakukan agar tidak terdapat celah bagi pelaku tipikor maupun TPPU untuk melaksanakan praktik money laundering. Hingga saat ini, dari jumlah sekitar 64.604 total jumlah anggota dari 6 profesi seperti notaris, akuntan publik (KAP), akuntan(KJA),advokad,PPAT, dan perencanaan, baru sekitar 34 orang yang melakukan registrasi Gathering Report Information Processing System (GRIPS).

Agus meminta, atas minimnya jumlah itu, para profesional tersebut melakukan registrasi GRIPS sehingga LTKM yang masih berjumlah nihil dapat disampaikan kepada PPATK.(wnd)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Bill Bailey
Selebritas Kondang Inggris Paling Terkesan Liburan ke Sumatera
Senin, 23 Juli 2017 - 11:50 wib
Wonderful Indonesia Festival 2017
Kemenpar dan KBRI Manila Tebar Pesona di Makati Filipina
Senin, 23 Juli 2017 - 11:28 wib
27 Juli hingga 2 Agustus 2017
Kunjungi Penenun Ulos, Orkestra Vinculos Bakal Genjot Caldera Toba Geopark
Senin, 23 Juli 2017 - 11:15 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
BPI: Rakyat Tunggu Setya Novanto Pakai Rompi Oranye KPK
Senin, 23 Juli 2017 - 00:54 wib
BURSA TRANSFER
Bonucci Bicara tentang Perceraian dari Pernikahan yang Indah, Ada Apa?
Senin, 23 Juli 2017 - 00:52 wib
MESKI JADI TERSANGKA KASUS E-KTP
Tak Ada Munaslub, Setnov Dipastikan Tetap Pimpin Golkar
Senin, 23 Juli 2017 - 00:47 wib
KOLOM ALINEA
Anak dan Sastra
Senin, 23 Juli 2017 - 00:43 wib
WALK OUT DARI PAPIRUNA
PAN Masih di Koalisi Pemerintah? Hanura: Terserah Presiden Saja
Senin, 23 Juli 2017 - 00:41 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
BPI: Rakyat Tunggu Setya Novanto Pakai Rompi Oranye KPK
Irjen Idham Disarankan Usut Kasus Novel ketimbang Rizieq
Inilah Pertimbangan Polri Bentuk Detasemen Antikorupsi
Rekan-rekan Pretty Asmara Ternyata Hanya Pengguna Rekreasional
KPK: Kasus Novel Terus Diusut meski Kapolda Berganti
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us
Populer hari ini