Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
PPATK GELAR KOORDINASI
Laporan Harta Kekayaan Para Profesional Masih Minim
Jumat, 16 Juni 2017 - 19:53 WIB > Dibaca 665 kali Print | Komentar
Laporan Harta Kekayaan Para Profesional Masih Minim
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Profesi seperti advokad, notaris, PPAT, akuntan, akuntan publik dan perencanaan, diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK sejak PP No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diberlakukan per 23 Juni 2016 lalu.

Profesi dengan itu telah menjadi bagian dari rezim anti-pencucian uang di Indonesia dan mencegah pemanfaatan profesi menjadi mediator bagi koruptor atau pelaku tindak pidana asal lainnya dalam melakukan tindak pidana pencucian uang (money laundering). Akan tetapi, kenyataanya, sejak hampir dua tahun regulasi tersebut ditetapkan, para pihak pelapor tersebut masih minim melakukan pelaporan.

’’Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya memhami pentingnya pelaksanaan PMPJ oleh profesi yang meminta informasi dari klien yang berhubungan usaha dengan profesi, termasuk sumber dan tujuan transaksi,‘’ kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badarudin di Jakarta Jumat (16/6/2017).

Dia menilai, belum maksimalnya pelaporan tersebut karena ada berbagai hal yang melatar belakangi, antara lain, terdapat klien yang pada akhirnya membatalkan bertransaksi dengan salah satu profesi dan memilih untuk berurusan dengan profesi yang tidak meminta informasi dalam rangka pelaksanaan PMPJ.

Adapun standarisasi pelaksanaan PMPJ dan LTKM oleh profesi dalam hal ini tentunya menjadi penting untuk dilakukan agar tidak terdapat celah bagi pelaku tipikor maupun TPPU untuk melaksanakan praktik money laundering. Hingga saat ini, dari jumlah sekitar 64.604 total jumlah anggota dari 6 profesi seperti notaris, akuntan publik (KAP), akuntan(KJA),advokad,PPAT, dan perencanaan, baru sekitar 34 orang yang melakukan registrasi Gathering Report Information Processing System (GRIPS).

Agus meminta, atas minimnya jumlah itu, para profesional tersebut melakukan registrasi GRIPS sehingga LTKM yang masih berjumlah nihil dapat disampaikan kepada PPATK.(wnd)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

Bupati Rita Mengaku Suka Tas KW
Sabtu, 20 Januari 2018 - 13:15 wib
POLITIK
KPU Pekanbaru dan Rohul Disidangkan Pekan Depan
Sabtu, 20 Januari 2018 - 12:12 wib

Februari, Jokowi Replanting Sawit ke Riau
Sabtu, 20 Januari 2018 - 11:24 wib
Agnez Mo
Tak Ada Masalah dengan Anggun
Sabtu, 20 Januari 2018 - 10:50 wib

’’Dari Awal Sudah Begitu’’
Sabtu, 20 Januari 2018 - 10:23 wib

Bupati Hibahkan Tanah Pembangunan Rutan
Sabtu, 20 Januari 2018 - 10:08 wib

Datsun Cross Tampil dengan Gaya Baru
Sabtu, 20 Januari 2018 - 10:06 wib
KAB ROKAN HULU
Pemprov Diminta Surati Kemendagri
Sabtu, 20 Januari 2018 - 10:04 wib

Tersangka Pembakar Istana Siak Jalani Tes Kejiwaan
Sabtu, 20 Januari 2018 - 10:03 wib

Pemprov Diminta Surati Kemendagri
Sabtu, 20 Januari 2018 - 09:58 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Cemburu kepada Pacar, Posting Video Mesum di Media Sosial
Saya Terpaksa Ikut Suami, karena Ia Selalu Sakit

Sabtu, 20 Januari 2018 - 08:04 WIB

Tak Lama Lagi Nasib Kedua Terdakwa Ditentukan Hakim

Sabtu, 20 Januari 2018 - 05:55 WIB

Kapan Habib Rizieq Pulang ke Indonesia? Ini Kepastiannya
Kritik JPU KPK, Pengacara: Tak Ada Saksi yang Kenal Novanto
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us