Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
PPATK GELAR KOORDINASI
Laporan Harta Kekayaan Para Profesional Masih Minim
Jumat, 16 Juni 2017 - 19:53 WIB > Dibaca 618 kali Print | Komentar
Laporan Harta Kekayaan Para Profesional Masih Minim
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Profesi seperti advokad, notaris, PPAT, akuntan, akuntan publik dan perencanaan, diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK sejak PP No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diberlakukan per 23 Juni 2016 lalu.

Profesi dengan itu telah menjadi bagian dari rezim anti-pencucian uang di Indonesia dan mencegah pemanfaatan profesi menjadi mediator bagi koruptor atau pelaku tindak pidana asal lainnya dalam melakukan tindak pidana pencucian uang (money laundering). Akan tetapi, kenyataanya, sejak hampir dua tahun regulasi tersebut ditetapkan, para pihak pelapor tersebut masih minim melakukan pelaporan.

’’Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya memhami pentingnya pelaksanaan PMPJ oleh profesi yang meminta informasi dari klien yang berhubungan usaha dengan profesi, termasuk sumber dan tujuan transaksi,‘’ kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badarudin di Jakarta Jumat (16/6/2017).

Dia menilai, belum maksimalnya pelaporan tersebut karena ada berbagai hal yang melatar belakangi, antara lain, terdapat klien yang pada akhirnya membatalkan bertransaksi dengan salah satu profesi dan memilih untuk berurusan dengan profesi yang tidak meminta informasi dalam rangka pelaksanaan PMPJ.

Adapun standarisasi pelaksanaan PMPJ dan LTKM oleh profesi dalam hal ini tentunya menjadi penting untuk dilakukan agar tidak terdapat celah bagi pelaku tipikor maupun TPPU untuk melaksanakan praktik money laundering. Hingga saat ini, dari jumlah sekitar 64.604 total jumlah anggota dari 6 profesi seperti notaris, akuntan publik (KAP), akuntan(KJA),advokad,PPAT, dan perencanaan, baru sekitar 34 orang yang melakukan registrasi Gathering Report Information Processing System (GRIPS).

Agus meminta, atas minimnya jumlah itu, para profesional tersebut melakukan registrasi GRIPS sehingga LTKM yang masih berjumlah nihil dapat disampaikan kepada PPATK.(wnd)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Kabupaten Indragiri Hilir
Laporkan Jika Terdeteksi Penderita Gizi Buruk
Senin, 20 November 2017 - 12:08 wib
Dokter Nyatakan Tak Perlu Rawat Inap
Setya Novanto Dipindah ke Rutan KPK
Senin, 20 November 2017 - 12:04 wib
Diduga Mencari Pertolongan Agar Tidak Ditangkap KPK
Sempat Ingin Menghadap Presiden
Senin, 20 November 2017 - 11:59 wib
Orang-orang di Balik Gaya Rambut Presiden-presiden Indonesia (2)
SBY Minta Ubah Model, Agus Langsung Menolak
Senin, 20 November 2017 - 11:55 wib
Kabupaten Indragiri Hilir
BPBD Siaga Banjir di Kecamatan Batang
Senin, 20 November 2017 - 11:52 wib
Presiden Suku Laut Diundang ke Istana
Jokowi Heran Ada Presiden Lain
Senin, 20 November 2017 - 11:45 wib

Gawai Bukan “Obat Penenang” Kids Zaman Now
Senin, 20 November 2017 - 11:43 wib

Dampak Penggunaan Gawai Berlebihan pada anak
Senin, 20 November 2017 - 11:39 wib

Jika Pindah, Urus Surat Domisili‎
Senin, 20 November 2017 - 11:36 wib

Naiknya Tarif Parkir Sudah Sesuai Perda
Senin, 20 November 2017 - 11:30 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Setya Novanto Dipindah ke Rutan KPK

Senin, 20 November 2017 - 12:04 WIB

Politikus Golkar Ini Sebut Setnov Sebenarnya Sudah Siap Ditahan, tapi...
Ketika Citra NTT dan DPR Tercoreng karena Sikap Setya Novanto
Sopir Setya Novanto Resmi Dibebaskan, tapi...

Sabtu, 18 November 2017 - 17:50 WIB

Pengamat: Setnov Cuma Benjol, Tak Perlu Dibawa ke Singapura
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us