Wonderful Indonesia
SEBUT PEMERINTAH MENCEDERAI KEADILAN
Fadli Zon Minta Presiden Hati-hati Terkait Kasus Petani Kendeng
Senin, 20 Maret 2017 - 15:54 WIB > Dibaca 581 kali Print | Komentar
Fadli Zon Minta Presiden Hati-hati Terkait Kasus Petani Kendeng
Fadli Zon. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rasa keadilan masyarakat pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, yang melancarkan aksi protes atas pendirian pabrik semen di Rembang, menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, telah dicederai oleh pemerintah. Dikatakan Fadli, dirinya menyayangkan pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang pada April mendatang.

"Menurut saya pemerintah telah mencederai rasa keadilan masyarakat Kendeng," ujarnya, Senin (20/3/2017).

Diakui Fadli, dirinya mengikuti perkembangan aksi mengecor kaki jilid kedua di depan Istana Merdeka oleh sejumlah petani yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) sejak Selasa, 14 Maret 2017 lalu. Aksi itu merupakan bentuk protes atas pendirian pabrik semen di Rembang.

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut izin PT Semen Indonesia dan memastikan tak ada pabrik atau tambang semen di pegunungan Kendeng. Ditambahkan Fadli, saat aksi mengecor kaki pertama kali dilakukan pada April 2016 lalu, yang kemudian berujung pada undangan ke Istana 2 Agustus 2016, presiden sudah memutuskan menghentikan operasi pabrik semen hingga selesainya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh tim independen. "Kajian itu diperkirakan akan selesai dalam tempo satu tahun. Itu keputusan yang positif, mengingat masih berperkara dengan pihak PT Semen Indonesia," jelasnya.

Akan tetapi, imbuhnya, dalam perjalanannya, hasil KLHS ternyata bisa selesai April 2017 mendatang. Jadi, tidak sampai setahun sudah bisa diselesaikan. Tapi anehnya, sementara hasil KLHS-nya saja belum keluar, Menteri BUMN seperti sudah tahu hasilnya dengan menyatakan bahwa bulan depan presiden akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang.

"Ini bisa memancing ketidakpercayaan terhadap pemerintah," sebutnya.

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, terlebih lagi pada 5 Oktober 2016 lalu, lewat putusan peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan memenangkan petani Rembang dan yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), yang sekaligus membatalkan izin lingkungan pabrik semen di Rembang. "Pernyataan Menteri BUMN itu telah menyakiti rasa keadilan masyarakat Kendeng dan bisa dianggap mem-fait accompli keputusan presiden sebelumnya," ucapnya.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Tidak Ingin Asal Pecat Pegawai
PTN Ungkap Jumlah Dosen HTI
Kamis, 27 Juli 2017 - 11:21 wib
OTOMOTIF
Agung Toyota SM Amin Promo Diskon hingga 50 Persen
Kamis, 27 Juli 2017 - 11:18 wib
PEKANBARU
Wako-Sekko Akui Keracunan
Kamis, 27 Juli 2017 - 11:15 wib
PEKANBARU
Rekomendasi Belum Keluar, Kim Teng Tidak Boleh Buka
Kamis, 27 Juli 2017 - 11:10 wib

PT Hutahaean Sebut karena Okupasi
Kamis, 27 Juli 2017 - 11:06 wib
KAB INDRAGIRI HULU
Perusahaan Harus Ikut Peduli Untuk Pencegahan Karhutla
Kamis, 27 Juli 2017 - 11:00 wib
POLITIK
Pengembalian SMA/SMK ke Pemko/Pemkab Kandas
Kamis, 27 Juli 2017 - 10:59 wib
EKONOMI BISNIS
Redenominasi Dorong Daya Beli
Kamis, 27 Juli 2017 - 10:55 wib
Perbarindo Riau Gelar Musda V
Pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat Tetap Dua Digit
Kamis, 27 Juli 2017 - 10:53 wib

IKA Unand Targetkan Ribuan Alumni Hadiri Silatnas
Kamis, 27 Juli 2017 - 10:52 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
PTN Ungkap Jumlah Dosen HTI

Kamis, 27 Juli 2017 - 11:21 WIB

Jendera Tito Tunjuk Irjen Unggung Jadi Aslog Polri, Ini Alasannya
Kemendagri: Tidak Ada Paksaan bagi Warga Ahmadiyah
Yakin IR64 Beras Subsidi, Ini Alasan Menteri Pertanian
Fadli Zon Tulis Puisi "Sajak Diktator Kecil", Begini Tanggapan Istana
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us