Depan >> Berita >> Hukum >>
MINTA KPK BERHATI-HATI
Qodari: Kasus E-KTP Jangan Disamakan Perlakuannya dengan Kasus Lain karena...
Sabtu, 18 Maret 2017 - 21:00 WIB > Dibaca 656 kali Print | Komentar
Qodari: Kasus E-KTP Jangan Disamakan Perlakuannya dengan Kasus Lain karena...
Ilustrasi. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak menyamakan perlakuan penanganan e-KTP dengan kasus-kasus lainnya karena korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bukan kasus biasa.

Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari. “Kasus e-KTP jangan disamakan perlakuannya dengan kasus lain karena nilai politisnya begitu besar,” ujarnya saat diskusi “Perang Politik E-KTP” di Jakarta, Sabtu (18/3/2017).

Dia memandang, kredibitltas KPK saat ini sangat dipercaya publik. Berkali-kali survei, KPK menempati peringkat teratas sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat Indonesia. Modal sosial ini jangan sampai rusak karena konstruksi hukum maupun pernyataan serta perilaku pimpinan yang tidak baik.

Dalam perkara e-KTP, kata dia, pertarungan politik dan kebangsaan begitu besar. Terlebih, ini merupakan suatu kasus korupsi yang kerugian negaranya paling besar. Kasus ini juga melibatkan begitu banyak pihak.

Misalnya saja orang yang menjadi pimpinan partai politik, maupun lembaga negara. “KPK sekarang menghadapi tantangan lebih besar dari sebelumnya,” tuturnya.

Dia pun menyebut bahwa belum pernah ada kasus yang melibatkan begitu banyak partai seperti e-KTP ini. Tidak lama lagi pemilu 2019. Jangan sampai ada tafsir penegakan hukum e-KTP muaranya adalah pertarungan di pemilu 2019.

Kata dia, jika itu terjadi, KPK tidak akan dipercaya orang. “Kalau KPK sudah tidak dipercaya sama orang, siapa lagi yang mau dipercaya masyarakat Indonesia,” tegasnya.

“Jadi, KPK tolong perlakukan e-KTP dengan superhati-hati, karena pertarungannya luar biasa dari segi politik, sosial dan lain-lain,” tutupnya. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DITANGKAP DIN BANDARA HANG NADIM BATAM
2000 Ekstasi di Balik Bra, Sabu 24 Gram di Celana Dalam
Jumat, 24 Maret 2017 - 01:05 wib
KORUPSI E-KTP
Diperiksa KPK, Andi Narogong Bakal Ditahan
Jumat, 24 Maret 2017 - 00:42 wib
DARI 52 PATI POLRI YANG NAIK PANGKAT
Satu Lagi Putra Riau Jadi Jenderal
Jumat, 24 Maret 2017 - 00:28 wib
UNTUK POSISI KOMISIONER
Unsur Jujur dan Adil Akan Terhapus jika Kader Parpol Ada di KPU
Jumat, 23 Maret 2017 - 20:45 wib
MINTA MK GELAR INVESTIGASI
Wakil Ketua DPR Sebut Hilangnya Berkas Pilkada sebagai Kesengajaan
Jumat, 23 Maret 2017 - 20:35 wib
TERKAIT EKSTRIMIS GARIS KERAS
Pelaku Teror London Pernah Diinvestigasi M15
Jumat, 23 Maret 2017 - 20:22 wib
PASCA SERANGKAIAN SERANGAN
Theresa May Tegaskan Inggris Tidak Takut Hadapi Terorisme
Jumat, 23 Maret 2017 - 20:16 wib
USAI ANGGARAN DISETUJUI DPR
Kasus E-KTP, Tiga Anak Buah Sri Mulyani Ini Ternyata Kecipratan Bagian Uang
Jumat, 23 Maret 2017 - 20:09 wib
PILGUB DKI 2017
Kata Fadli Zon, Tamasya Al Maidah untuk Pantau Adanya Kecurangan
Jumat, 23 Maret 2017 - 20:02 wib
TERMASUK KEJAHATAN LUAR BIASA
MUI Minta Pemerintah Hukum Berat Pelaku Pedofilia
Jumat, 23 Maret 2017 - 19:45 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Diperiksa KPK, Andi Narogong Bakal Ditahan

Jumat, 24 Maret 2017 - 00:42 WIB

Kasus E-KTP, Tiga Anak Buah Sri Mulyani Ini Ternyata Kecipratan Bagian Uang
Densus 88 Tembak Mati Teroris di Cilegon, Ternyata Perannya...
Dua Bandar Narkoba Ditembak Mati Bareskrim dan Polda Sumut
Terkait Kasus Sandiaga, Polisi Sebut Masyarakat Boleh Saling Lapor
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us