Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
MINTA KPK BERHATI-HATI
Qodari: Kasus E-KTP Jangan Disamakan Perlakuannya dengan Kasus Lain karena...
Sabtu, 18 Maret 2017 - 21:00 WIB > Dibaca 927 kali Print | Komentar
Qodari: Kasus E-KTP Jangan Disamakan Perlakuannya dengan Kasus Lain karena...
Ilustrasi. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak menyamakan perlakuan penanganan e-KTP dengan kasus-kasus lainnya karena korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bukan kasus biasa.

Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari. “Kasus e-KTP jangan disamakan perlakuannya dengan kasus lain karena nilai politisnya begitu besar,” ujarnya saat diskusi “Perang Politik E-KTP” di Jakarta, Sabtu (18/3/2017).

Dia memandang, kredibitltas KPK saat ini sangat dipercaya publik. Berkali-kali survei, KPK menempati peringkat teratas sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat Indonesia. Modal sosial ini jangan sampai rusak karena konstruksi hukum maupun pernyataan serta perilaku pimpinan yang tidak baik.

Dalam perkara e-KTP, kata dia, pertarungan politik dan kebangsaan begitu besar. Terlebih, ini merupakan suatu kasus korupsi yang kerugian negaranya paling besar. Kasus ini juga melibatkan begitu banyak pihak.

Misalnya saja orang yang menjadi pimpinan partai politik, maupun lembaga negara. “KPK sekarang menghadapi tantangan lebih besar dari sebelumnya,” tuturnya.

Dia pun menyebut bahwa belum pernah ada kasus yang melibatkan begitu banyak partai seperti e-KTP ini. Tidak lama lagi pemilu 2019. Jangan sampai ada tafsir penegakan hukum e-KTP muaranya adalah pertarungan di pemilu 2019.

Kata dia, jika itu terjadi, KPK tidak akan dipercaya orang. “Kalau KPK sudah tidak dipercaya sama orang, siapa lagi yang mau dipercaya masyarakat Indonesia,” tegasnya.

“Jadi, KPK tolong perlakukan e-KTP dengan superhati-hati, karena pertarungannya luar biasa dari segi politik, sosial dan lain-lain,” tutupnya. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
PENUHI PANGGILAN
Sambangi KPK Terkait Kasus Novanto, Ini Komentar Eks Wartawan Metro TV
Senin, 11 Desember 2017 - 20:10 wib
TERKAIT TUDINGAN SUDAH MENIKAH
Ayu Ting Ting Kaget Periasnya Disomasi Via Vallen
Senin, 11 Desember 2017 - 20:00 wib
SETNOV REKOMENDASIKAN AZIZ
Soal Pergantian Ketua DPR, Presiden Tak Mau Ikut Campur
Senin, 11 Desember 2017 - 19:50 wib
PUNCAK PERINGATAN HAKI
Kasus Korupsi Jerat 313 Kepala Daerah dalam 13 Tahun Terakhir
Senin, 11 Desember 2017 - 19:40 wib
TERKAIT TARGET PEMERINTAH
Meski Sering Dikritik, Menko Darmin Sebut Ekonomi Indonesia Baik, Alasannya
Senin, 11 Desember 2017 - 19:30 wib
SHARING DAN EDUKASI INKLUSI
Kesadaran Pajak Masuk Kurikulum Perguruan Tinggi
Senin, 11 Desember 2017 - 19:14 wib
TERKAIT ADANYA PRODUK KEDALUWARSA
YLKI Imbau Konsumen Waspadai Diskon dan Cuci Gudang Akhir Tahun
Senin, 11 Desember 2017 - 19:10 wib
TERKAIT PERGANTIAN KETUA DPR
Bamus Skorsing Rapat, Nasib Aziz Syamsuddin Masih Belum Jelas
Senin, 11 Desember 2017 - 19:00 wib
SUDAH KETAHUI OKNUM YANG BERMAIN
Suka Mainkan Harga Jelang Tahun Baru, Ini Ancaman Polri untuk Mafia Pangan
Senin, 11 Desember 2017 - 18:50 wib
TUNJUK AZIZ JADI KETUA DPR
Strategi saat Terjerat "Papa Minta Saham" Kembali Dilakukan Setnov
Senin, 11 Desember 2017 - 18:40 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Sambangi KPK Terkait Kasus Novanto, Ini Komentar Eks Wartawan Metro TV
Kasus Korupsi Jerat 313 Kepala Daerah dalam 13 Tahun Terakhir
Jelang Natal dan Tahun Baru, Polri Belum Dengar Informasi Adanya Teror
Suka Mainkan Harga Jelang Tahun Baru, Ini Ancaman Polri untuk Mafia Pangan
Ahli Hukum Sebut Hak Setnov di Sidang Praperadilan Terganggu karena KPK
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us