Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
MINTA KPK BERHATI-HATI
Qodari: Kasus E-KTP Jangan Disamakan Perlakuannya dengan Kasus Lain karena...
Sabtu, 18 Maret 2017 - 21:00 WIB > Dibaca 735 kali Print | Komentar
Qodari: Kasus E-KTP Jangan Disamakan Perlakuannya dengan Kasus Lain karena...
Ilustrasi. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak menyamakan perlakuan penanganan e-KTP dengan kasus-kasus lainnya karena korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bukan kasus biasa.

Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari. “Kasus e-KTP jangan disamakan perlakuannya dengan kasus lain karena nilai politisnya begitu besar,” ujarnya saat diskusi “Perang Politik E-KTP” di Jakarta, Sabtu (18/3/2017).

Dia memandang, kredibitltas KPK saat ini sangat dipercaya publik. Berkali-kali survei, KPK menempati peringkat teratas sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat Indonesia. Modal sosial ini jangan sampai rusak karena konstruksi hukum maupun pernyataan serta perilaku pimpinan yang tidak baik.

Dalam perkara e-KTP, kata dia, pertarungan politik dan kebangsaan begitu besar. Terlebih, ini merupakan suatu kasus korupsi yang kerugian negaranya paling besar. Kasus ini juga melibatkan begitu banyak pihak.

Misalnya saja orang yang menjadi pimpinan partai politik, maupun lembaga negara. “KPK sekarang menghadapi tantangan lebih besar dari sebelumnya,” tuturnya.

Dia pun menyebut bahwa belum pernah ada kasus yang melibatkan begitu banyak partai seperti e-KTP ini. Tidak lama lagi pemilu 2019. Jangan sampai ada tafsir penegakan hukum e-KTP muaranya adalah pertarungan di pemilu 2019.

Kata dia, jika itu terjadi, KPK tidak akan dipercaya orang. “Kalau KPK sudah tidak dipercaya sama orang, siapa lagi yang mau dipercaya masyarakat Indonesia,” tegasnya.

“Jadi, KPK tolong perlakukan e-KTP dengan superhati-hati, karena pertarungannya luar biasa dari segi politik, sosial dan lain-lain,” tutupnya. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
KASUS CHAT MESUM
Habib Rizieq Dinilai Hambat Penyidikan karena Tak Kunjung Kembali
Sabtu, 27 Mei 2017 - 18:30 wib
MENJADI INCARAN NOMOR SATU
Bertahan di Chelsea, Conte Tolak Pinangan Inter
Sabtu, 27 Mei 2017 - 18:00 wib
MENGAKALI PENYUSUNAN STANDAR LAPORAN KEUANGAN
Segini Jumlah Uang Hasil OTT KPK terhadap Irjen Kemendes dan Auditor BPK
Sabtu, 27 Mei 2017 - 17:45 wib
DIYAKINI BAKAL KEMBALI MAJU
CSIS Beberkan Kriteria Cawapres Pendamping Jokowi 2019
Sabtu, 27 Mei 2017 - 17:30 wib
MENCAPAI RP150 RIBU/KILOGRAM
Harga Kembali Naik, DPR: Bawang Putih Selalu Bermasalah
Sabtu, 27 Mei 2017 - 17:15 wib
DIBENRTUK PT DKI JAKARTA
Banding Perkara Ahok Akan Dipimpin Majelis Hakim Imam Sungundi
Sabtu, 27 Mei 2017 - 16:55 wib
HARUS PUNYA ANGGOTA DPD
Kecuali Kaltara, Nasdem Sarankan Penambahan Jumlah Anggota DPR Ditunda
Sabtu, 27 Mei 2017 - 16:52 wib
TERKAIT PENYEGELAN RUANG
Anak Buah Terjaring OTT, Menteri Desa Tunggu Keterangan Resmi KPK
Sabtu, 27 Mei 2017 - 16:48 wib
BESUK KORBAN DI RS
Bom Kampung Melayu, Irjen Arief: Harus Sabar dan Yakin
Sabtu, 27 Mei 2017 - 16:32 wib
TERKAIT PENEMUAN PASPOR
Dugaan Adanya WNI dalam Pemberontakan ISIS di Filipina
Sabtu, 27 Mei 2017 - 16:27 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Habib Rizieq Dinilai Hambat Penyidikan karena Tak Kunjung Kembali
Segini Jumlah Uang Hasil OTT KPK terhadap Irjen Kemendes dan Auditor BPK
Polisi Ungkap Kemungkinan Perpanjang Masa Penahanan Sekjen FUI
Banding Perkara Ahok Akan Dipimpin Majelis Hakim Imam Sungundi
Anak Buah Terjaring OTT, Menteri Desa Tunggu Keterangan Resmi KPK
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us