Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT KASUS E-KTP
Qodari: Pernyataan Genit Ketua KPK Kaburkan Kerja yang Sudah Bagus
Sabtu, 18 Maret 2017 - 18:30 WIB > Dibaca 1128 kali Print | Komentar
Qodari: Pernyataan Genit Ketua KPK Kaburkan Kerja yang Sudah Bagus
Ketua KPK Agus Rahardjo. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengusutan perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) menjadi tantangan berat. hal itu karena kasus ini melibatkan banyak pihak mulai dari perusahaan, swasta, eksekutif dan DPR. Menurut peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto, KPK harus tetap menjaga muruah institusi. KPK harus tetap fokus pada penegakan hukum.

“Tapi, tetap tidak boleh buta suasana politik di luar,” ujarnya dalam diskusi “Perang Politik E-KTP” di Jakarta, Sabtu (18/3/2017).

Pimpinan KPK, kata dia, harus bisa menahan bicara dan harus menyerahkan semuanya kepada juru bicara KPK Febri Diansyah.

Juru bicara KPK ini, kata dia, tentunya sudah punya strategi khusus untuk berkomunikasi kepada publik. “Peran jubir harus dimaksimalkan,” ucapnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari mengatakan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kerja yang sudah bagus menjadi kabur ketika timbul pernyataan genit dari pimpinan.

Dia menilai, hal ini harus dikritik. Menurutnya, yang paling tepat memberikan kritik dan saran adalah ICW. “Jangan PDIP, PKS, nanti dikira sentimen,” sebutnya.

Dikatakan Agus, memang sejak awal sudah berdikusi dengan pimpinan termasuk juru bicara KPK. Dari awal, imbuhnya, sudah diingatkan jangan sampai fokus penegakan hukum jadi terbelah. “Saya sudah berdiskusi dengan Febri tolong diingatkan agar pimpinan fokus ke proses hukum yang berjalan,” jelasnya.

Di samping itu, peran penasihat, wadah pegawai KPK juga harus ditingkatkan. Penasihat KPK, ujarnya, jangan hanya sebatas memberikan siraman rohani. Di kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengingatkan, jangan sampai KPK terdegradasi oleh perilaku pimpinannya.

Pasalnya, harapan pemberantasan korupsi masih ditumpukan kepada KPK. “Ini jangan dirusak,” ujarnya.

Sedangkan mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan mengatakan, godaan terbesar saat ini adalah uang dan kepentingan politik. Dia menjelaskan, ketika pimpinan pengin lagi menjabat di periode berikutnya bisa terjadi kompromi dengan partai politik. “Ini tentu berbahaya,” tuturnya. (boy)

Sumber: JPNN

Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

BPJS TK Launching Perisai
Minggu, 24 Februari 2018 - 20:49 wib

APBD Rohul 2018 Dibatalkan
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:27 wib

Enam Perenang Ikuti Pembinaan di Bali
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:22 wib
Pencuri Motor dan Penadah Diringkus

Pencuri Motor dan Penadah Diringkus
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:18 wib

BPBD Riau Terbaik Tiga di Wilayah III
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:13 wib
DICARI DARI KEMENTERIAN LAIN
Jenderal Polisi Tak Jadi Jabat Penjabat Gubernur
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:07 wib
Atasi Narkoba, Polres Rangkul Ninik Mamak

Atasi Narkoba, Polres Rangkul Ninik Mamak
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:53 wib
PERSOALAN HARTA WARISAN
Nenek Ini Sedih karena Digugat Empat Anaknya Rp1,6 M
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:47 wib
KONI Riau Fokuskan Penguatan Atlet

KONI Riau Fokuskan Penguatan Atlet
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:46 wib
Promo Besar-besaran

Promo Besar-besaran
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:34 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Nyanyian Nazaruddin Harus Dibuktikan Secara Hukum

Jumat, 23 Februari 2018 - 19:12 WIB

Besok, Dugaan Kelalaian KPU Diputuskan

Jumat, 23 Februari 2018 - 11:42 WIB

Mengejutkan! Kasus e-KTP, Novanto Ternyata Dapat Jatah USD 1,8 Juta
Kasus Novel Akan Dituntaskan Kapolda Metro, Janji?

Kamis, 22 Februari 2018 - 20:30 WIB

Hati-hati! Jangan Sampai Ada yang Numpang Tenar karena Kepulangan Novel
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini