Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT KASUS E-KTP
Qodari: Pernyataan Genit Ketua KPK Kaburkan Kerja yang Sudah Bagus
Sabtu, 18 Maret 2017 - 18:30 WIB > Dibaca 895 kali Print | Komentar
Qodari: Pernyataan Genit Ketua KPK Kaburkan Kerja yang Sudah Bagus
Ketua KPK Agus Rahardjo. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengusutan perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) menjadi tantangan berat. hal itu karena kasus ini melibatkan banyak pihak mulai dari perusahaan, swasta, eksekutif dan DPR. Menurut peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto, KPK harus tetap menjaga muruah institusi. KPK harus tetap fokus pada penegakan hukum.

“Tapi, tetap tidak boleh buta suasana politik di luar,” ujarnya dalam diskusi “Perang Politik E-KTP” di Jakarta, Sabtu (18/3/2017).

Pimpinan KPK, kata dia, harus bisa menahan bicara dan harus menyerahkan semuanya kepada juru bicara KPK Febri Diansyah.

Juru bicara KPK ini, kata dia, tentunya sudah punya strategi khusus untuk berkomunikasi kepada publik. “Peran jubir harus dimaksimalkan,” ucapnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari mengatakan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kerja yang sudah bagus menjadi kabur ketika timbul pernyataan genit dari pimpinan.

Dia menilai, hal ini harus dikritik. Menurutnya, yang paling tepat memberikan kritik dan saran adalah ICW. “Jangan PDIP, PKS, nanti dikira sentimen,” sebutnya.

Dikatakan Agus, memang sejak awal sudah berdikusi dengan pimpinan termasuk juru bicara KPK. Dari awal, imbuhnya, sudah diingatkan jangan sampai fokus penegakan hukum jadi terbelah. “Saya sudah berdiskusi dengan Febri tolong diingatkan agar pimpinan fokus ke proses hukum yang berjalan,” jelasnya.

Di samping itu, peran penasihat, wadah pegawai KPK juga harus ditingkatkan. Penasihat KPK, ujarnya, jangan hanya sebatas memberikan siraman rohani. Di kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengingatkan, jangan sampai KPK terdegradasi oleh perilaku pimpinannya.

Pasalnya, harapan pemberantasan korupsi masih ditumpukan kepada KPK. “Ini jangan dirusak,” ujarnya.

Sedangkan mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan mengatakan, godaan terbesar saat ini adalah uang dan kepentingan politik. Dia menjelaskan, ketika pimpinan pengin lagi menjabat di periode berikutnya bisa terjadi kompromi dengan partai politik. “Ini tentu berbahaya,” tuturnya. (boy)

Sumber: JPNN

Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DITANGKAP DIN BANDARA HANG NADIM BATAM
2000 Ekstasi di Balik Bra, Sabu 24 Gram di Celana Dalam
Jumat, 24 Maret 2017 - 01:05 wib
KORUPSI E-KTP
Diperiksa KPK, Andi Narogong Bakal Ditahan
Jumat, 24 Maret 2017 - 00:42 wib
DARI 52 PATI POLRI YANG NAIK PANGKAT
Satu Lagi Putra Riau Jadi Jenderal
Jumat, 24 Maret 2017 - 00:28 wib
UNTUK POSISI KOMISIONER
Unsur Jujur dan Adil Akan Terhapus jika Kader Parpol Ada di KPU
Jumat, 23 Maret 2017 - 20:45 wib
MINTA MK GELAR INVESTIGASI
Wakil Ketua DPR Sebut Hilangnya Berkas Pilkada sebagai Kesengajaan
Jumat, 23 Maret 2017 - 20:35 wib
TERKAIT EKSTRIMIS GARIS KERAS
Pelaku Teror London Pernah Diinvestigasi M15
Jumat, 23 Maret 2017 - 20:22 wib
PASCA SERANGKAIAN SERANGAN
Theresa May Tegaskan Inggris Tidak Takut Hadapi Terorisme
Jumat, 23 Maret 2017 - 20:16 wib
USAI ANGGARAN DISETUJUI DPR
Kasus E-KTP, Tiga Anak Buah Sri Mulyani Ini Ternyata Kecipratan Bagian Uang
Jumat, 23 Maret 2017 - 20:09 wib
PILGUB DKI 2017
Kata Fadli Zon, Tamasya Al Maidah untuk Pantau Adanya Kecurangan
Jumat, 23 Maret 2017 - 20:02 wib
TERMASUK KEJAHATAN LUAR BIASA
MUI Minta Pemerintah Hukum Berat Pelaku Pedofilia
Jumat, 23 Maret 2017 - 19:45 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Diperiksa KPK, Andi Narogong Bakal Ditahan

Jumat, 24 Maret 2017 - 00:42 WIB

Kasus E-KTP, Tiga Anak Buah Sri Mulyani Ini Ternyata Kecipratan Bagian Uang
Densus 88 Tembak Mati Teroris di Cilegon, Ternyata Perannya...
Dua Bandar Narkoba Ditembak Mati Bareskrim dan Polda Sumut
Terkait Kasus Sandiaga, Polisi Sebut Masyarakat Boleh Saling Lapor
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us