Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT KASUS E-KTP
Qodari: Pernyataan Genit Ketua KPK Kaburkan Kerja yang Sudah Bagus
Sabtu, 18 Maret 2017 - 18:30 WIB > Dibaca 1111 kali Print | Komentar
Qodari: Pernyataan Genit Ketua KPK Kaburkan Kerja yang Sudah Bagus
Ketua KPK Agus Rahardjo. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengusutan perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) menjadi tantangan berat. hal itu karena kasus ini melibatkan banyak pihak mulai dari perusahaan, swasta, eksekutif dan DPR. Menurut peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto, KPK harus tetap menjaga muruah institusi. KPK harus tetap fokus pada penegakan hukum.

“Tapi, tetap tidak boleh buta suasana politik di luar,” ujarnya dalam diskusi “Perang Politik E-KTP” di Jakarta, Sabtu (18/3/2017).

Pimpinan KPK, kata dia, harus bisa menahan bicara dan harus menyerahkan semuanya kepada juru bicara KPK Febri Diansyah.

Juru bicara KPK ini, kata dia, tentunya sudah punya strategi khusus untuk berkomunikasi kepada publik. “Peran jubir harus dimaksimalkan,” ucapnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari mengatakan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kerja yang sudah bagus menjadi kabur ketika timbul pernyataan genit dari pimpinan.

Dia menilai, hal ini harus dikritik. Menurutnya, yang paling tepat memberikan kritik dan saran adalah ICW. “Jangan PDIP, PKS, nanti dikira sentimen,” sebutnya.

Dikatakan Agus, memang sejak awal sudah berdikusi dengan pimpinan termasuk juru bicara KPK. Dari awal, imbuhnya, sudah diingatkan jangan sampai fokus penegakan hukum jadi terbelah. “Saya sudah berdiskusi dengan Febri tolong diingatkan agar pimpinan fokus ke proses hukum yang berjalan,” jelasnya.

Di samping itu, peran penasihat, wadah pegawai KPK juga harus ditingkatkan. Penasihat KPK, ujarnya, jangan hanya sebatas memberikan siraman rohani. Di kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengingatkan, jangan sampai KPK terdegradasi oleh perilaku pimpinannya.

Pasalnya, harapan pemberantasan korupsi masih ditumpukan kepada KPK. “Ini jangan dirusak,” ujarnya.

Sedangkan mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan mengatakan, godaan terbesar saat ini adalah uang dan kepentingan politik. Dia menjelaskan, ketika pimpinan pengin lagi menjabat di periode berikutnya bisa terjadi kompromi dengan partai politik. “Ini tentu berbahaya,” tuturnya. (boy)

Sumber: JPNN

Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
PENUHI PANGGILAN
Sambangi KPK Terkait Kasus Novanto, Ini Komentar Eks Wartawan Metro TV
Senin, 11 Desember 2017 - 20:10 wib
TERKAIT TUDINGAN SUDAH MENIKAH
Ayu Ting Ting Kaget Periasnya Disomasi Via Vallen
Senin, 11 Desember 2017 - 20:00 wib
SETNOV REKOMENDASIKAN AZIZ
Soal Pergantian Ketua DPR, Presiden Tak Mau Ikut Campur
Senin, 11 Desember 2017 - 19:50 wib
PUNCAK PERINGATAN HAKI
Kasus Korupsi Jerat 313 Kepala Daerah dalam 13 Tahun Terakhir
Senin, 11 Desember 2017 - 19:40 wib
TERKAIT TARGET PEMERINTAH
Meski Sering Dikritik, Menko Darmin Sebut Ekonomi Indonesia Baik, Alasannya
Senin, 11 Desember 2017 - 19:30 wib
SHARING DAN EDUKASI INKLUSI
Kesadaran Pajak Masuk Kurikulum Perguruan Tinggi
Senin, 11 Desember 2017 - 19:14 wib
TERKAIT ADANYA PRODUK KEDALUWARSA
YLKI Imbau Konsumen Waspadai Diskon dan Cuci Gudang Akhir Tahun
Senin, 11 Desember 2017 - 19:10 wib
TERKAIT PERGANTIAN KETUA DPR
Bamus Skorsing Rapat, Nasib Aziz Syamsuddin Masih Belum Jelas
Senin, 11 Desember 2017 - 19:00 wib
SUDAH KETAHUI OKNUM YANG BERMAIN
Suka Mainkan Harga Jelang Tahun Baru, Ini Ancaman Polri untuk Mafia Pangan
Senin, 11 Desember 2017 - 18:50 wib
TUNJUK AZIZ JADI KETUA DPR
Strategi saat Terjerat "Papa Minta Saham" Kembali Dilakukan Setnov
Senin, 11 Desember 2017 - 18:40 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Sambangi KPK Terkait Kasus Novanto, Ini Komentar Eks Wartawan Metro TV
Kasus Korupsi Jerat 313 Kepala Daerah dalam 13 Tahun Terakhir
Jelang Natal dan Tahun Baru, Polri Belum Dengar Informasi Adanya Teror
Suka Mainkan Harga Jelang Tahun Baru, Ini Ancaman Polri untuk Mafia Pangan
Ahli Hukum Sebut Hak Setnov di Sidang Praperadilan Terganggu karena KPK
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us