Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT KASUS E-KTP
Qodari: Pernyataan Genit Ketua KPK Kaburkan Kerja yang Sudah Bagus
Sabtu, 18 Maret 2017 - 18:30 WIB > Dibaca 1092 kali Print | Komentar
Qodari: Pernyataan Genit Ketua KPK Kaburkan Kerja yang Sudah Bagus
Ketua KPK Agus Rahardjo. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengusutan perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) menjadi tantangan berat. hal itu karena kasus ini melibatkan banyak pihak mulai dari perusahaan, swasta, eksekutif dan DPR. Menurut peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto, KPK harus tetap menjaga muruah institusi. KPK harus tetap fokus pada penegakan hukum.

“Tapi, tetap tidak boleh buta suasana politik di luar,” ujarnya dalam diskusi “Perang Politik E-KTP” di Jakarta, Sabtu (18/3/2017).

Pimpinan KPK, kata dia, harus bisa menahan bicara dan harus menyerahkan semuanya kepada juru bicara KPK Febri Diansyah.

Juru bicara KPK ini, kata dia, tentunya sudah punya strategi khusus untuk berkomunikasi kepada publik. “Peran jubir harus dimaksimalkan,” ucapnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari mengatakan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kerja yang sudah bagus menjadi kabur ketika timbul pernyataan genit dari pimpinan.

Dia menilai, hal ini harus dikritik. Menurutnya, yang paling tepat memberikan kritik dan saran adalah ICW. “Jangan PDIP, PKS, nanti dikira sentimen,” sebutnya.

Dikatakan Agus, memang sejak awal sudah berdikusi dengan pimpinan termasuk juru bicara KPK. Dari awal, imbuhnya, sudah diingatkan jangan sampai fokus penegakan hukum jadi terbelah. “Saya sudah berdiskusi dengan Febri tolong diingatkan agar pimpinan fokus ke proses hukum yang berjalan,” jelasnya.

Di samping itu, peran penasihat, wadah pegawai KPK juga harus ditingkatkan. Penasihat KPK, ujarnya, jangan hanya sebatas memberikan siraman rohani. Di kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengingatkan, jangan sampai KPK terdegradasi oleh perilaku pimpinannya.

Pasalnya, harapan pemberantasan korupsi masih ditumpukan kepada KPK. “Ini jangan dirusak,” ujarnya.

Sedangkan mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan mengatakan, godaan terbesar saat ini adalah uang dan kepentingan politik. Dia menjelaskan, ketika pimpinan pengin lagi menjabat di periode berikutnya bisa terjadi kompromi dengan partai politik. “Ini tentu berbahaya,” tuturnya. (boy)

Sumber: JPNN

Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DUKUNGAN UNTUK EKOSISTEM DIGITAL YANG POSITIF
Family Protect, Layanan Internet Aman dari Telkomsel
Selasa, 16 Oktober 2017 - 17:45 wib

Menghadirkan Busana Muslimah Berfashion
Selasa, 16 Oktober 2017 - 15:48 wib
PEKANBARU CLEAN
Desain Indah, Agar Warga Cintai Lingkungan
Selasa, 16 Oktober 2017 - 15:32 wib

Mesin Sensor Internet Rp194 M
Selasa, 16 Oktober 2017 - 13:30 wib

Dinilai Tidak Akan Efektif
Selasa, 16 Oktober 2017 - 13:07 wib

Urban View + Yoga = Positive Vibes
Selasa, 16 Oktober 2017 - 12:30 wib
Kabupaten Rokan Hilir
Bupati Apresiasi Peran Mahasiswa
Selasa, 16 Oktober 2017 - 12:21 wib

Benturan Keras, Kiper Persela Meninggal
Selasa, 16 Oktober 2017 - 12:12 wib
Pekanbaru, riau
MAN 2 Pekanbaru Juara Olimpiade Science
Selasa, 16 Oktober 2017 - 12:10 wib
Pekanbaru, riau
BEI Riau Ajak Menabung Saham
Selasa, 16 Oktober 2017 - 12:08 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Bantu Ungkap Kejahatan, Registrasi Kartu Berbasis NIK Tuai Dukungan Polri
Densus Tipikor Ternyata Tak Miliki Kewenangan Baru

Sabtu, 14 Oktober 2017 - 17:10 WIB

Pemerintah Disarakan Ambil Alih Mekanisme Ganti Rugi Korban First Travel
Nurhasyim Merasa Tak Punya Musuh

Sabtu, 14 Oktober 2017 - 11:14 WIB

Densus Tipikor Disarankan Boleh Menyadap seperti KPK

Jumat, 13 Oktober 2017 - 21:00 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini