Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
HARUS BENAR-BENAR BERASASKAN KEADILAN
PKS: Jangan Sampai Penegakan Kasus E-KTP karena Landasan Dendam
Sabtu, 18 Maret 2017 - 17:29 WIB > Dibaca 655 kali Print | Komentar
PKS: Jangan Sampai Penegakan Kasus E-KTP karena Landasan Dendam
Ilustrasi. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi harus benar-benar berasaskan keadilan dalam penegakan hukum kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal mengatakan, jangan sampai penegakan hukum itu karena berlandaskan dendam.

Ia menilai, jangan samapai penegakan hukum yang dilakukan untuk kepentingan pihak tertentu. “Harus diputus rantai balas dendam,” ujarnya saat diskusi “Perang Politik E-KTP” di Jakarta, Sabu (18/3/2017).

Kalau penegakan hukum hanya karena kepentingan politik tertentu, imbuhnya, itu akan menimbulkan dendam. Bangsa Indonesia, kata dia lagi, jangan sampai menyimpan dendam. “Dendam jangan disimpan terus, nanti bisa jadi mereka damai dalam tanda kutip,” tuturnya.

Maka dari itu, anggota Komisi XI DPR ini menambahkan, proses kasus e-KTP harus benar-benar berdasarkan hukum dan keadilan. KPK, tegasnya, harus membuka secara transparan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi.

“Selama dalam kacamata hukum dan keadilan, PKS akan support. Jangan sampai tebang pilih,” tegasnya. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
TERKAIT TUDINGAN SUDAH MENIKAH
Ayu Ting Ting Kaget Periasnya Disomasi Via Vallen
Senin, 11 Desember 2017 - 20:00 wib
SETNOV REKOMENDASIKAN AZIZ
Soal Pergantian Ketua DPR, Presiden Tak Mau Ikut Campur
Senin, 11 Desember 2017 - 19:50 wib
PUNCAK PERINGATAN HAKI
Kasus Korupsi Jerat 313 Kepala Daerah dalam 13 Tahun Terakhir
Senin, 11 Desember 2017 - 19:40 wib
TERKAIT TARGET PEMERINTAH
Meski Sering Dikritik, Menko Darmin Sebut Ekonomi Indonesia Baik, Alasannya
Senin, 11 Desember 2017 - 19:30 wib
LAKUKAN PREVENTIVE STRIKE
Jelang Natal dan Tahun Baru, Polri Belum Dengar Informasi Adanya Teror
Senin, 11 Desember 2017 - 19:20 wib
TERKAIT ADANYA PRODUK KEDALUWARSA
YLKI Imbau Konsumen Waspadai Diskon dan Cuci Gudang Akhir Tahun
Senin, 11 Desember 2017 - 19:10 wib
TERKAIT PERGANTIAN KETUA DPR
Bamus Skorsing Rapat, Nasib Aziz Syamsuddin Masih Belum Jelas
Senin, 11 Desember 2017 - 19:00 wib
SUDAH KETAHUI OKNUM YANG BERMAIN
Suka Mainkan Harga Jelang Tahun Baru, Ini Ancaman Polri untuk Mafia Pangan
Senin, 11 Desember 2017 - 18:50 wib
TUNJUK AZIZ JADI KETUA DPR
Strategi saat Terjerat "Papa Minta Saham" Kembali Dilakukan Setnov
Senin, 11 Desember 2017 - 18:40 wib
TERANCAM GUGUR
Ahli Hukum Sebut Hak Setnov di Sidang Praperadilan Terganggu karena KPK
Senin, 11 Desember 2017 - 18:30 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Kasus Korupsi Jerat 313 Kepala Daerah dalam 13 Tahun Terakhir
Jelang Natal dan Tahun Baru, Polri Belum Dengar Informasi Adanya Teror
Suka Mainkan Harga Jelang Tahun Baru, Ini Ancaman Polri untuk Mafia Pangan
Ahli Hukum Sebut Hak Setnov di Sidang Praperadilan Terganggu karena KPK
Lawan Tudingan KPK, Kubu Setnov Hadirkan Tiga Ahli Hukum
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us