Wonderful Indonesia
TERSANGKUT KASUS E-KTP
Proyek Andi Narogong Dibatalkan Polri, Ini Kata IPW
Sabtu, 18 Maret 2017 - 17:15 WIB > Dibaca 828 kali Print | Komentar
Proyek Andi Narogong Dibatalkan Polri, Ini Kata IPW
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mabes Polri sudah membatalkan semua keterlibatan pengusaha Andi Narogong dalam proyek Polri. Hal itu mendapat apresiasi dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Pengusaha yang terlibat dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) saat ini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). IPW menilai, sebelum dibatalkan, Andi mendapatkan enam proyek besar di Polri.

Jumlahnya, Rp600 miliar. Salah satunya adalah proyek mobile automated multimodal biometric identification system (Mambis), yakni teknologi pengungkapan identitas melalui sidik jari di 13 provinsi. Akan tetapi, lantaran Andi Narogong terlibat kasus korupsi e-KTP yang tengah ditangani KPK, Polri pun langsung membatalkannya. “Pembatalan semua proyek yang akan ditangani Andi Narogong itu disampaikan Wakapolri Komjen Syafruddin kepada IPW melalui telepon,” ujarnya, Sabtu (18/3/2017).

Menurut Neta, keputusan pembatalan itu karena terjadi kontroversial, mengingat keterlibatan Andi Narogong dalam kasus dugaan e-KTP yang tengah ditangani KPK. IPW memberi apresiasi pada sikap cepat dan tanggap pimpinan Polri dalam membatalkan proyek pengadaan yang melibatkan Andi Narogong ini. Ke depan, Polri diharapkan bersikap selektif dalam proyek pengadaannya.

Pasalnya, sebagian besar proyek pengadaan di Polri berdimensi strategis. Ke depan, Polri memang harus memperkuat institusinya dengan teknologi baru agar bisa mendukung kinerja aparaturnya di lapangan dengan maksimal. Hal itu karena rasio kepolisian yang membandingkan jumlah polisi dengan jumlah masyarakat semata, sudah tidak rasional lagi dan harus ditambah serta didukung dengan keberadaan teknologi tinggi yang dimiliki kepolisian. “Sehingga Polri bisa maksimal dalam menjaga keamanan masyarakat,” tuturnya.

Dikatakannya, keberadaan teknologi Mambis atau memperbanyak CCTV di kota-kota besar, dan call center adalah kebutuhan mendesak agar Polri bisa menerapkan quick respon dalam melakukan deteksi dan antisipasi dini. “Namun dalam pengadaan teknologi tinggi ini Polri jangan melibatkan pengusaha bermasalah, seperti Andi Narogong yang sedang berurusan dengan KPK,” tutupnya. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

Bupati Rita Mengaku Suka Tas KW
Minggu, 20 Januari 2018 - 13:15 wib
POLITIK
KPU Pekanbaru dan Rohul Disidangkan Pekan Depan
Minggu, 20 Januari 2018 - 12:12 wib

Februari, Jokowi Replanting Sawit ke Riau
Minggu, 20 Januari 2018 - 11:24 wib
Agnez Mo
Tak Ada Masalah dengan Anggun
Minggu, 20 Januari 2018 - 10:50 wib

’’Dari Awal Sudah Begitu’’
Minggu, 20 Januari 2018 - 10:23 wib

Bupati Hibahkan Tanah Pembangunan Rutan
Minggu, 20 Januari 2018 - 10:08 wib

Datsun Cross Tampil dengan Gaya Baru
Minggu, 20 Januari 2018 - 10:06 wib
KAB ROKAN HULU
Pemprov Diminta Surati Kemendagri
Minggu, 20 Januari 2018 - 10:04 wib

Tersangka Pembakar Istana Siak Jalani Tes Kejiwaan
Minggu, 20 Januari 2018 - 10:03 wib

Pemprov Diminta Surati Kemendagri
Minggu, 20 Januari 2018 - 09:58 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Bupati Rita Mengaku Suka Tas KW

Sabtu, 20 Januari 2018 - 13:15 WIB

Februari, Jokowi Replanting Sawit ke Riau

Sabtu, 20 Januari 2018 - 11:24 WIB

Matangkan Kerja Sama Tol Pekanbaru-Padang

Sabtu, 20 Januari 2018 - 09:17 WIB

Siap-siap! Habib Rizieq Akan Pulang ke Indonesia

Jumat, 19 Januari 2018 - 18:05 WIB

Diperiksa soal  Ujaran Kebencian, Ustaz Zulkifli Bingung
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini