Wonderful Indonesia
TERSANGKUT KASUS E-KTP
Proyek Andi Narogong Dibatalkan Polri, Ini Kata IPW
Sabtu, 18 Maret 2017 - 17:15 WIB > Dibaca 708 kali Print | Komentar
Proyek Andi Narogong Dibatalkan Polri, Ini Kata IPW
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mabes Polri sudah membatalkan semua keterlibatan pengusaha Andi Narogong dalam proyek Polri. Hal itu mendapat apresiasi dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Pengusaha yang terlibat dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) saat ini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). IPW menilai, sebelum dibatalkan, Andi mendapatkan enam proyek besar di Polri.

Jumlahnya, Rp600 miliar. Salah satunya adalah proyek mobile automated multimodal biometric identification system (Mambis), yakni teknologi pengungkapan identitas melalui sidik jari di 13 provinsi. Akan tetapi, lantaran Andi Narogong terlibat kasus korupsi e-KTP yang tengah ditangani KPK, Polri pun langsung membatalkannya. “Pembatalan semua proyek yang akan ditangani Andi Narogong itu disampaikan Wakapolri Komjen Syafruddin kepada IPW melalui telepon,” ujarnya, Sabtu (18/3/2017).

Menurut Neta, keputusan pembatalan itu karena terjadi kontroversial, mengingat keterlibatan Andi Narogong dalam kasus dugaan e-KTP yang tengah ditangani KPK. IPW memberi apresiasi pada sikap cepat dan tanggap pimpinan Polri dalam membatalkan proyek pengadaan yang melibatkan Andi Narogong ini. Ke depan, Polri diharapkan bersikap selektif dalam proyek pengadaannya.

Pasalnya, sebagian besar proyek pengadaan di Polri berdimensi strategis. Ke depan, Polri memang harus memperkuat institusinya dengan teknologi baru agar bisa mendukung kinerja aparaturnya di lapangan dengan maksimal. Hal itu karena rasio kepolisian yang membandingkan jumlah polisi dengan jumlah masyarakat semata, sudah tidak rasional lagi dan harus ditambah serta didukung dengan keberadaan teknologi tinggi yang dimiliki kepolisian. “Sehingga Polri bisa maksimal dalam menjaga keamanan masyarakat,” tuturnya.

Dikatakannya, keberadaan teknologi Mambis atau memperbanyak CCTV di kota-kota besar, dan call center adalah kebutuhan mendesak agar Polri bisa menerapkan quick respon dalam melakukan deteksi dan antisipasi dini. “Namun dalam pengadaan teknologi tinggi ini Polri jangan melibatkan pengusaha bermasalah, seperti Andi Narogong yang sedang berurusan dengan KPK,” tutupnya. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
TUAI KRITIK MASYARAKAT INTERNASIONAL
"Muslim Ban" Berakhir, Daftar Negara yang Dilarang Masuk AS Bertambah
Selasa, 26 September 2017 - 18:00 wib
PERTIMBANGKAN HASIL SIDANG MK
Ini Kata Agus Rahardjo soal Perpanjangan Masa Kerja Pansus Angket KPK
Selasa, 26 September 2017 - 17:50 wib
SAAT INGIN SALAT SUBUH
Kabiro Hukum KPK Nyaris Jadi Korban Pencurian, Begini Kronologisnya
Selasa, 26 September 2017 - 17:40 wib
RAPAT PARIPURNA DPR
Pansus Angket KPK Diperpanjang, Ini Alasan DPR
Selasa, 26 September 2017 - 17:30 wib
SESUAI PENGAKUAN SANG ISTRI
Bos Nikahsirri.com Terindikasi Gangguan Jiwa? Ini Jawaban Polisi
Selasa, 26 September 2017 - 17:20 wib
DIDUGA BERKONTEN PORNOGRAFI
Cari Bukti Perdagangan Orang, Polisi Datangi Rumah Pemilik Situs Nikahsirri.com
Selasa, 26 September 2017 - 17:00 wib
HADIRKAN SEJUMLAH BIG MATCH
Matchday 2 Liga Champions 2017-2018, Ini Jadwal Lengkapnya
Selasa, 26 September 2017 - 16:45 wib
SULIT DIAKSES
KPK Bantah Tudingan Kubu Setnov soal SOP Penyidikan
Selasa, 26 September 2017 - 16:30 wib
DIDUGA BERUNSUR PORNOGRAFI
Sikapi Kasus Nikahsirri.com, Ini Imbauan Kementerian Agama
Selasa, 26 September 2017 - 16:15 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Ditutup, Ada 1,2 Juta Pelamar CPNS

Selasa, 26 September 2017 - 14:14 WIB

Setnov Beberkan LHP BPK

Selasa, 26 September 2017 - 13:03 WIB

Gelontorkan 7,4 Juta Keping Blangko KTP-el

Selasa, 26 September 2017 - 12:02 WIB

Soal Pembubaran Seminar di LBH, Ini Aspirasi dari Perwakilan Ormas
Ini Klarifikasi MUI soal Pesan Berantai 70 Ustaz yang Perlu Diwaspadai
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us