Wonderful Indonesia
TERSANGKUT KASUS E-KTP
Proyek Andi Narogong Dibatalkan Polri, Ini Kata IPW
Sabtu, 18 Maret 2017 - 17:15 WIB > Dibaca 577 kali Print | Komentar
Proyek Andi Narogong Dibatalkan Polri, Ini Kata IPW
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mabes Polri sudah membatalkan semua keterlibatan pengusaha Andi Narogong dalam proyek Polri. Hal itu mendapat apresiasi dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Pengusaha yang terlibat dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) saat ini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). IPW menilai, sebelum dibatalkan, Andi mendapatkan enam proyek besar di Polri.

Jumlahnya, Rp600 miliar. Salah satunya adalah proyek mobile automated multimodal biometric identification system (Mambis), yakni teknologi pengungkapan identitas melalui sidik jari di 13 provinsi. Akan tetapi, lantaran Andi Narogong terlibat kasus korupsi e-KTP yang tengah ditangani KPK, Polri pun langsung membatalkannya. “Pembatalan semua proyek yang akan ditangani Andi Narogong itu disampaikan Wakapolri Komjen Syafruddin kepada IPW melalui telepon,” ujarnya, Sabtu (18/3/2017).

Menurut Neta, keputusan pembatalan itu karena terjadi kontroversial, mengingat keterlibatan Andi Narogong dalam kasus dugaan e-KTP yang tengah ditangani KPK. IPW memberi apresiasi pada sikap cepat dan tanggap pimpinan Polri dalam membatalkan proyek pengadaan yang melibatkan Andi Narogong ini. Ke depan, Polri diharapkan bersikap selektif dalam proyek pengadaannya.

Pasalnya, sebagian besar proyek pengadaan di Polri berdimensi strategis. Ke depan, Polri memang harus memperkuat institusinya dengan teknologi baru agar bisa mendukung kinerja aparaturnya di lapangan dengan maksimal. Hal itu karena rasio kepolisian yang membandingkan jumlah polisi dengan jumlah masyarakat semata, sudah tidak rasional lagi dan harus ditambah serta didukung dengan keberadaan teknologi tinggi yang dimiliki kepolisian. “Sehingga Polri bisa maksimal dalam menjaga keamanan masyarakat,” tuturnya.

Dikatakannya, keberadaan teknologi Mambis atau memperbanyak CCTV di kota-kota besar, dan call center adalah kebutuhan mendesak agar Polri bisa menerapkan quick respon dalam melakukan deteksi dan antisipasi dini. “Namun dalam pengadaan teknologi tinggi ini Polri jangan melibatkan pengusaha bermasalah, seperti Andi Narogong yang sedang berurusan dengan KPK,” tutupnya. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

Kemenpar Siap Dongkrak SDM Pariwisata di Wakatobi
Minggu, 23 April 2017 - 13:40 wib

Nusa Dua Bali Akan Dihebohkan Bali Blues Festival 2017
Minggu, 23 April 2017 - 13:11 wib

Wisatawan Asing Pun Ikut Asyik Nikmati Tumpeng
Minggu, 23 April 2017 - 12:52 wib
Sajak-sajak Umi Kulsum
SAJAK
Sajak-sajak Umi Kulsum
Minggu, 23 April 2017 - 01:44 wib
CERPEN BAYU PRATAMA
Benjor, Pistol, dan Sebutir Peluru
Minggu, 23 April 2017 - 01:36 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Tolak International Khilafah Forum, GP Ansor Tak Ingin Lukai Jasa Ulama
Maklumat Muhammadiyah, 27 Mei Ditetapkan sebagai 1 Ramadan
Ahok Sambut Baik Rencana Anies-Sandi Tutup Alexis

Sabtu, 22 April 2017 - 16:19 WIB

MA Perintahkan Cabut PTDH, Polda Kasasi

Sabtu, 22 April 2017 - 13:57 WIB

Doa Dahlan Terkabul, Para Jaksa Naik Jabatan

Sabtu, 22 April 2017 - 09:32 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us