TERSANGKUT KASUS E-KTP
Proyek Andi Narogong Dibatalkan Polri, Ini Kata IPW
Sabtu, 18 Maret 2017 - 17:15 WIB > Dibaca 537 kali Print | Komentar
Proyek Andi Narogong Dibatalkan Polri, Ini Kata IPW
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mabes Polri sudah membatalkan semua keterlibatan pengusaha Andi Narogong dalam proyek Polri. Hal itu mendapat apresiasi dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Pengusaha yang terlibat dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) saat ini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). IPW menilai, sebelum dibatalkan, Andi mendapatkan enam proyek besar di Polri.

Jumlahnya, Rp600 miliar. Salah satunya adalah proyek mobile automated multimodal biometric identification system (Mambis), yakni teknologi pengungkapan identitas melalui sidik jari di 13 provinsi. Akan tetapi, lantaran Andi Narogong terlibat kasus korupsi e-KTP yang tengah ditangani KPK, Polri pun langsung membatalkannya. “Pembatalan semua proyek yang akan ditangani Andi Narogong itu disampaikan Wakapolri Komjen Syafruddin kepada IPW melalui telepon,” ujarnya, Sabtu (18/3/2017).

Menurut Neta, keputusan pembatalan itu karena terjadi kontroversial, mengingat keterlibatan Andi Narogong dalam kasus dugaan e-KTP yang tengah ditangani KPK. IPW memberi apresiasi pada sikap cepat dan tanggap pimpinan Polri dalam membatalkan proyek pengadaan yang melibatkan Andi Narogong ini. Ke depan, Polri diharapkan bersikap selektif dalam proyek pengadaannya.

Pasalnya, sebagian besar proyek pengadaan di Polri berdimensi strategis. Ke depan, Polri memang harus memperkuat institusinya dengan teknologi baru agar bisa mendukung kinerja aparaturnya di lapangan dengan maksimal. Hal itu karena rasio kepolisian yang membandingkan jumlah polisi dengan jumlah masyarakat semata, sudah tidak rasional lagi dan harus ditambah serta didukung dengan keberadaan teknologi tinggi yang dimiliki kepolisian. “Sehingga Polri bisa maksimal dalam menjaga keamanan masyarakat,” tuturnya.

Dikatakannya, keberadaan teknologi Mambis atau memperbanyak CCTV di kota-kota besar, dan call center adalah kebutuhan mendesak agar Polri bisa menerapkan quick respon dalam melakukan deteksi dan antisipasi dini. “Namun dalam pengadaan teknologi tinggi ini Polri jangan melibatkan pengusaha bermasalah, seperti Andi Narogong yang sedang berurusan dengan KPK,” tutupnya. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
LIMBAH SAMPAH PLASTIK
Teknologi Jalan Sampah Hemat Biaya
Minggu, 26 Maret 2017 - 11:56 wib
Tantangan UNBK
Ratusan Siswa Antusias Tryout CNBT
Minggu, 26 Maret 2017 - 11:40 wib
POLSEK BANGKINANG BARAT
Lima Tersangka Pencabulan Diringkus
Minggu, 26 Maret 2017 - 11:37 wib
Media Expo dan SPS Riau Award 2017
Deklarasi Pers Profesional Anti Hoax
Minggu, 26 Maret 2017 - 11:21 wib
Posisi Tawar Indonesia
Dana Asian Games Rp4,6 T
Minggu, 26 Maret 2017 - 11:17 wib
dr Herman Darmawan SpP
TB Paru Bisa Disembuhkan
Minggu, 26 Maret 2017 - 11:10 wib
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
Anies Baswedan Ikut Program OK OCE
Minggu, 26 Maret 2017 - 10:57 wib
Ciplukan Tanaman Liar dengan Beragam Manfaat
Dulu Dipandang Sebelah Mata
Minggu, 26 Maret 2017 - 10:54 wib

Hati-hati, Pola Makan Seperti Ini Bisa Picu Bau Mulut
Minggu, 26 Maret 2017 - 10:52 wib
Coffee Shop Sri Indrayani
Bergaya Klasik, Kopi Kualitas Wahid
Minggu, 26 Maret 2017 - 10:46 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
FPI Siapkan Aksi 313 Tuntut Penahanan Ahok

Minggu, 26 Maret 2017 - 05:00 WIB

PDI P Imbau Ganjar Dengar Aspirasi Petani Kendeng

Minggu, 26 Maret 2017 - 00:00 WIB

Pusat Masih Terutang Rp428 M

Sabtu, 25 Maret 2017 - 11:21 WIB

Tanggung Jawab Direksi Hanya kepada RUPS

Sabtu, 25 Maret 2017 - 10:46 WIB

Upayakan Upgrade Bus di Madinah

Sabtu, 25 Maret 2017 - 10:38 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us