Wonderful Indonesia
TERSANGKUT KASUS E-KTP
Proyek Andi Narogong Dibatalkan Polri, Ini Kata IPW
Sabtu, 18 Maret 2017 - 17:15 WIB > Dibaca 661 kali Print | Komentar
Proyek Andi Narogong Dibatalkan Polri, Ini Kata IPW
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mabes Polri sudah membatalkan semua keterlibatan pengusaha Andi Narogong dalam proyek Polri. Hal itu mendapat apresiasi dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Pengusaha yang terlibat dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) saat ini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). IPW menilai, sebelum dibatalkan, Andi mendapatkan enam proyek besar di Polri.

Jumlahnya, Rp600 miliar. Salah satunya adalah proyek mobile automated multimodal biometric identification system (Mambis), yakni teknologi pengungkapan identitas melalui sidik jari di 13 provinsi. Akan tetapi, lantaran Andi Narogong terlibat kasus korupsi e-KTP yang tengah ditangani KPK, Polri pun langsung membatalkannya. “Pembatalan semua proyek yang akan ditangani Andi Narogong itu disampaikan Wakapolri Komjen Syafruddin kepada IPW melalui telepon,” ujarnya, Sabtu (18/3/2017).

Menurut Neta, keputusan pembatalan itu karena terjadi kontroversial, mengingat keterlibatan Andi Narogong dalam kasus dugaan e-KTP yang tengah ditangani KPK. IPW memberi apresiasi pada sikap cepat dan tanggap pimpinan Polri dalam membatalkan proyek pengadaan yang melibatkan Andi Narogong ini. Ke depan, Polri diharapkan bersikap selektif dalam proyek pengadaannya.

Pasalnya, sebagian besar proyek pengadaan di Polri berdimensi strategis. Ke depan, Polri memang harus memperkuat institusinya dengan teknologi baru agar bisa mendukung kinerja aparaturnya di lapangan dengan maksimal. Hal itu karena rasio kepolisian yang membandingkan jumlah polisi dengan jumlah masyarakat semata, sudah tidak rasional lagi dan harus ditambah serta didukung dengan keberadaan teknologi tinggi yang dimiliki kepolisian. “Sehingga Polri bisa maksimal dalam menjaga keamanan masyarakat,” tuturnya.

Dikatakannya, keberadaan teknologi Mambis atau memperbanyak CCTV di kota-kota besar, dan call center adalah kebutuhan mendesak agar Polri bisa menerapkan quick respon dalam melakukan deteksi dan antisipasi dini. “Namun dalam pengadaan teknologi tinggi ini Polri jangan melibatkan pengusaha bermasalah, seperti Andi Narogong yang sedang berurusan dengan KPK,” tutupnya. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Melihat Aktivitas Bus Damri
Hari Pertama Satu Penumpang
Rabu, 26 Juli 2017 - 12:18 wib
KAB INDRAGIRI HULU
Bersama Cegah Karhutla
Rabu, 26 Juli 2017 - 12:15 wib
KAB INDRAGIRI HULU
12 Perusahaan Belum Tergabung dalam FP3I
Rabu, 26 Juli 2017 - 12:13 wib
HUKUM & KRIMINAL
Sabu Sempat Dibuang ke Saluran Air
Rabu, 26 Juli 2017 - 12:11 wib
KAB KEPULAUAN MERANTI
Membangun hingga Pelosok Desa Minta Dukungan Masyarakat
Rabu, 26 Juli 2017 - 12:09 wib
KAB SELATPANJANG
Pencarian Warga Diterkam Buaya Dihentikan
Rabu, 26 Juli 2017 - 12:03 wib
Jamaah Tertua Usia 85 Tahun
Syamsuar Lepas 252 JCH
Rabu, 26 Juli 2017 - 12:01 wib
Dinilai Berhasil Tangani Karhutla
Menlu Singapura Apresiasi Riau
Rabu, 26 Juli 2017 - 12:01 wib
SIAK
Pertama, Siak Terapkan e-Puskesmas
Rabu, 26 Juli 2017 - 11:59 wib
MANDAU
Paten on The Road Inovasi Sungai Mandau
Rabu, 26 Juli 2017 - 11:57 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Wabah Kolera di Yaman Membuat Waspada

Rabu, 26 Juli 2017 - 11:43 WIB

Lengkapi Polantas–Sabhara dengan Senpi

Rabu, 26 Juli 2017 - 11:41 WIB

Dorong Pengembangan Kendaraan Listrik Nasional
Soal HTI, Yusril: Sudah Bubar Kok Masih Disuruh Pilih
Yusril: Ketimbang Perppu Ormas, Lebih Baik Perppu Utang
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us