Pengawasan Pemko Lemah
Hebat, Tanpa Kelengkapan Izin Bisa Membangun
Jumat, 17 Maret 2017 - 23:10 WIB > Dibaca 530 kali Print | Komentar
Hebat, Tanpa Kelengkapan Izin Bisa Membangun
Tower Pasar Dupa Berdiri Diatas Ruko
Berita Terkait





PEKANBARU (RIAUPOS.CO)-Pengawasan dan penindakan yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dinilai masih lemah. Hal ini disebabkan koordinasi antar OPD tidak ada. Terkesan jalan sendiri-sendiri, sehingga penegakan Perda menjadi sulit dilakukan.

 Hal ini terjadi pada semua pembangunan yang ada di Pekanbaru, baik itu perumahan, tower, ruko, dan lainnya. Ada pembangunan yang tanpa memiliki Izin Pelaksana, namun pembangunanya dibiarkan tetap berjalan. Padahal baru memegang Izin Prinsip. Seharusnya, setelah memiliki Izin Prinsip, maka harus memiliki dahulu Izin Pelaksana baru bisa membangun.

 Oleh karena itu, agar memudahkan pengawasan dan penertiban, dalam menegakkan aturan kota, supaya semua izin yang dikeluarkan OPD terkait, diminta untuk ditembuskan ke Satpol PP selaku penegakan Perda Kota Pekanbaru.

 Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Amriel SH MH kepada Riau Pos, Jumat (17/3/2017), menurutnya ini perlu dilakukan. Karena memang selama ini dinilai koordinasi antar OPD tidak berjalan sesuai harapan. Seperti halnya dalam mengeluarkan izin pembangunan.

 ‘’Semua kegiatan pembangunan yang ada di Pekanbaru sebaiknya ditembuskan ke Satpol PP Pekanbaru,’’ katanya.

 Dilanjutkannya, selama ini tidak dilakukan. Bahkan  Satpol PP tidak mengetahui bangunan mana saja di mana saja yang punya izin maupun tidak. Lalu bangunan mana saja izinnya tidak sesuai peruntukkan.Ronie menyebutkan, ada juga kegiatan pembangunan, tapi belum punya izin pelaksana, dan baru memiliki izin prinsip. Pembangunan seperti  banyak. Ini menyulitkan pengawasan dan penertiban.

 Untuk itu disarankannya, agar semua aturan daerah ini dapat berjalan sesuai dengan harapan,  semua kegiatan pembangunan di Kota Pekanbaru, baik itu prinsip, maupun Izin Pelaksanaan harus ditembuskan ke Satpol PP. Tujuannya jelas, supaya bisa diawasi oleh Satpol PP.

 Dari sejumlah sidak yang dilakukan Komisi IV, terhadap pembangunan yang terjadi di Pekanbaru banyak pelanggaran yang terjadi. Pembangunan hanya mengantongi izin prinsip, dan itu juga banyak yang tidak sesuai dengan perizinan yang berlaku. ‘’Kita maunya pembangunan yang terjadi itu harus benar-benar mengikuti prosedur, supaya bisa lebih tertata dan tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari,’’ tuturnya.

 Pemerhati Sosial, Roy Aban menyebutkan, banyak pembangunan yang memang belum dilakukan pengawasan oleh Pemko Pekanbaru. Kondisi ini tentunya membuat pembangunan terus terjadi, tanpa adanya pengawasan. 

“Misalnya saja pembangunan tower di Jalan Singgalang dan Pasar Dupa. Jelas di Jalan Singgalang itu tidak ada izin keseluruhan tapi tetap dibangun. Sekarang sudah di segel. Masyarakat sekitar berkeluh kesah, bahwa tower ini harusnya segera dibongkar saja. Masa membangun tanpa izin bisa. Termasuk tower Pasar Dupa, masyarakat sekitar juga meminta Pemko Pekanbaru cek izinya. Bongkar saja ke dua tower tersebut kalau izin memang tidak dimiliki,” ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Satpol PP Pekanbaru, Zulfahmi Adrian AP MSi menegaskan, memang seharusnya semua perizinan yang dikeluarkan harus ditembuskan ke Satpol PP.

 ‘’Begitu idealnya, ‘’ ungkap Zulfahmi.

 Dilanjutkannya, itu sesuai dengan Undang-undang penegak Perda dan pengampu itu adalah Satpol PP. Sementara pemangkunya adalah instansi terkait (OPD). Yang mana OPD itu melakukan pembinaan, pengawasannya juga. Kemudian penegakannya itu Satpol PP.

 ‘’Itu sudah amanat Undang-undang. Artinya, kita bekerja dalam sebuah sistim. Jika OPD mengeluarkan izin kemudian ditembuskan ke Satpol PP,’’tambahnya lagi.

 Ditegaskan Zulfahmi, jika kondisi ideal ini terlaksana dengan baik, maka proses pengawasan, proses pemantauan dilapangan untuk mengetahui mana yang berizin dan mana yang tidak akan lebih diketahui. ‘’Dan ini akan memudahkan dalam melakukan penertiban,’’ ujarnya.

 Untuk kondisi saat ini, diakui Zulfahmi, belum pernah menerima ada tembusan dari OPD terkait terhadap perizinan yang dikeluarkan oleh pemangku perizinan.

 ‘’Kita belum pernah mendapatkan tembusan itu, dan kita terpaksa, untuk mengetahui sebuah pembangunan itu ada izin atau tidak ya harus turun dulu kelapangan,’’ ungkapnya.(gus)


EDITOR: M KURNIAWAN
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
KORUPSI E-KTP
Diperiksa KPK, Andi Narogong Bakal Ditahan
Jumat, 24 Maret 2017 - 00:42 wib
DARI 52 PATI POLRI YANG NAIK PANGKAT
Satu Lagi Putra Riau Jadi Jenderal
Jumat, 24 Maret 2017 - 00:28 wib
UNTUK POSISI KOMISIONER
Unsur Jujur dan Adil Akan Terhapus jika Kader Parpol Ada di KPU
Jumat, 23 Maret 2017 - 20:45 wib
MINTA MK GELAR INVESTIGASI
Wakil Ketua DPR Sebut Hilangnya Berkas Pilkada sebagai Kesengajaan
Jumat, 23 Maret 2017 - 20:35 wib
TERJADI DI SEKITAR GEDUNG PARLEMEN INGGRIS
Pria Ini Justru "Selfie" saat Teror London
Jumat, 23 Maret 2017 - 20:28 wib
PASCA SERANGKAIAN SERANGAN
Theresa May Tegaskan Inggris Tidak Takut Hadapi Terorisme
Jumat, 23 Maret 2017 - 20:16 wib
USAI ANGGARAN DISETUJUI DPR
Kasus E-KTP, Tiga Anak Buah Sri Mulyani Ini Ternyata Kecipratan Bagian Uang
Jumat, 23 Maret 2017 - 20:09 wib
PILGUB DKI 2017
Kata Fadli Zon, Tamasya Al Maidah untuk Pantau Adanya Kecurangan
Jumat, 23 Maret 2017 - 20:02 wib
TERMASUK KEJAHATAN LUAR BIASA
MUI Minta Pemerintah Hukum Berat Pelaku Pedofilia
Jumat, 23 Maret 2017 - 19:45 wib
KUALIFIKASI PIALA DUNIA 2018
Misi Ganda Argentina saat Tantang Chile
Jumat, 23 Maret 2017 - 19:41 wib
Cari Berita
Pekanbaru Terbaru
Korupsi Anggaran Perjalanan Dinas Semakin Kuat

Kamis, 23 Maret 2017 - 11:32 WIB

Gubri Mentor Sekda di LAN

Kamis, 23 Maret 2017 - 11:30 WIB

SMS Terbanyak Keluhan Pungli Sekolah

Kamis, 23 Maret 2017 - 11:29 WIB

Riau Kelebihan 2.500 Guru

Kamis, 23 Maret 2017 - 11:23 WIB

Harus Pakai Tenaga Lokal

Kamis, 23 Maret 2017 - 11:21 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us
Populer hari ini
Satu Lagi Putra Riau Jadi Jenderal
Diperiksa KPK, Andi Narogong Bakal Ditahan