Wonderful Indonesia
TERKAIT KASUS E-KTP
Nasdem: Yang Mau Diangket Pemerintah atau KPK?
Jumat, 17 Maret 2017 - 18:03 WIB > Dibaca 358 kali Print | Komentar
Nasdem: Yang Mau Diangket Pemerintah atau KPK?
Ilustrasi. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wacana pengusulan hak angket terkait kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), menuai komentar Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Irma Suryani .

Irma yang mempertanyakan hal itu memandang pengusulan hak angket tersebut berniat baik. Pasalnya, beberapa anggota DPR melihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyalahi prosedur dalam menangani e-KTP. Misalnya, kenapa berita acara pemeriksaan (BAP) terperiksa bisa keluar ke publik.

Padahal, itu berpotensi membunuh karakter yang bersangkutan sebelum sidang. “Itu betul, di satu sisi betul,” ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Akan tetapi, imbuhnya, di sisi lain, yang sebenarnya mau diangket itu siapa? Apakah KPK atau pemerintah yang mau diangket? Pasalnya, angket tujuannya menyelidiki kebijakan pemerintah yang tidak sesuai aturan atau inkonstitusional. “Yang harus kita tanyakan, apakah dalam penyelidikan e-KTP ini pemerintah ikut di situ? Kan tidak. Ini kan urusan KPK,” terangnya.

Irma mempertanyakan, jika kemudian DPR mau melakukan hak angket kepada KPK, dasar hukumnya mana? Hal itu karena, kata dia lagi, KPK bukan subordinat dari pemerintah. “KPK itu independen. Maka saya tanya, objek yang mau diangket mana?” tanya Irma.

Ditambahkannya, apabila ingin KPK bekerja profesional dan lebih baik ke depan, komisi terkait di DPR bisa memanggil komisi antirasuah untuk mempertanyakan. “Agar prosedur-prosedur yang dianggap tidak pas menjadi pas. Kemudian, diminta tanggung jawab ke KPK kok bisa BAP yang belum dibacakan di ruang sidang menyebar ke publik,” tuturnya.

Maka dari itu, Irma menilai untuk melakukan itu semua bukan melalui hak angket. “Saya tidak katakan itu salah, boleh panggil KPK, boleh tanyakan prosedurnya tapi bukan di angket tempatnya,” tuntasnya.(boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Kabupaten Indragiri Hilir
Tingkatkan Silaturahmi dan Ukhuwah Islamiyah
Selasa, 26 September 2017 - 12:26 wib

RTRW Disahkan, Investor Silakan Masuk
Selasa, 26 September 2017 - 12:22 wib

Gubri Dorong UMKM Penopang Ekonomi Masyarakat
Selasa, 26 September 2017 - 12:18 wib

Meteran BBM SPBU Data Besaran Pajak Progresif
Selasa, 26 September 2017 - 12:17 wib
ASTARI ASLAM
Tambah Ilmu dengan Baca Buku
Selasa, 26 September 2017 - 12:12 wib

Selasa, 26 September 2017 - 12:02 wib

Korupsi Penerangan Jalan, Kejati Tetapkan 4 Tersangka
Selasa, 26 September 2017 - 11:59 wib
DBL Riau Series 2017
SMAN 12 Lakukan Persiapan Penuh
Selasa, 26 September 2017 - 11:53 wib

Rawat bak Anak Sendiri
Selasa, 26 September 2017 - 11:44 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru

Selasa, 26 September 2017 - 12:02 WIB

Soal Pembubaran Seminar di LBH, Ini Aspirasi dari Perwakilan Ormas
Ini Klarifikasi MUI soal Pesan Berantai 70 Ustaz yang Perlu Diwaspadai
Penayangan Film G30S/PKI Terancam Batal jika Simpatisan PKI Bergerak
BIN Tak Perlu Izin Presiden Terkait Pembelian Senjata, Ini Alasan Polri
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us