Wonderful Indonesia
TERKAIT KASUS E-KTP
Nasdem: Yang Mau Diangket Pemerintah atau KPK?
Jumat, 17 Maret 2017 - 18:03 WIB > Dibaca 322 kali Print | Komentar
Nasdem: Yang Mau Diangket Pemerintah atau KPK?
Ilustrasi. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wacana pengusulan hak angket terkait kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), menuai komentar Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Irma Suryani .

Irma yang mempertanyakan hal itu memandang pengusulan hak angket tersebut berniat baik. Pasalnya, beberapa anggota DPR melihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyalahi prosedur dalam menangani e-KTP. Misalnya, kenapa berita acara pemeriksaan (BAP) terperiksa bisa keluar ke publik.

Padahal, itu berpotensi membunuh karakter yang bersangkutan sebelum sidang. “Itu betul, di satu sisi betul,” ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Akan tetapi, imbuhnya, di sisi lain, yang sebenarnya mau diangket itu siapa? Apakah KPK atau pemerintah yang mau diangket? Pasalnya, angket tujuannya menyelidiki kebijakan pemerintah yang tidak sesuai aturan atau inkonstitusional. “Yang harus kita tanyakan, apakah dalam penyelidikan e-KTP ini pemerintah ikut di situ? Kan tidak. Ini kan urusan KPK,” terangnya.

Irma mempertanyakan, jika kemudian DPR mau melakukan hak angket kepada KPK, dasar hukumnya mana? Hal itu karena, kata dia lagi, KPK bukan subordinat dari pemerintah. “KPK itu independen. Maka saya tanya, objek yang mau diangket mana?” tanya Irma.

Ditambahkannya, apabila ingin KPK bekerja profesional dan lebih baik ke depan, komisi terkait di DPR bisa memanggil komisi antirasuah untuk mempertanyakan. “Agar prosedur-prosedur yang dianggap tidak pas menjadi pas. Kemudian, diminta tanggung jawab ke KPK kok bisa BAP yang belum dibacakan di ruang sidang menyebar ke publik,” tuturnya.

Maka dari itu, Irma menilai untuk melakukan itu semua bukan melalui hak angket. “Saya tidak katakan itu salah, boleh panggil KPK, boleh tanyakan prosedurnya tapi bukan di angket tempatnya,” tuntasnya.(boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
PASCA-DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA
Habib Rizieq Sebut Perang Hukum Telah Dimulai
Selasa, 29 Mei 2017 - 21:00 wib
TERBUKTI LAKUKAN UJARAN KEBENCIAN
Penulis Buku Jokowi Undercover Divonis 3 Tahun Penjara
Selasa, 29 Mei 2017 - 20:50 wib
SOAL MASA KEPEMIMPINAN
Darmayanti Sebut Polemik DPD Dibuat-Buat agar Gaduh
Selasa, 29 Mei 2017 - 20:45 wib
SEBUT HUKUMNYA WAJIB
Kampanyekan Bayar Zakat, Ketua MPR Kunjungi Baznas
Selasa, 29 Mei 2017 - 20:35 wib
TERKAIT PEMBERIAN PREDIKAT WTP
KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah dari Kantor Kemendes
Selasa, 29 Mei 2017 - 20:25 wib
PASCA-DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA
Kuasa Hukum Habib Rizieq Bentuk Tim Pembela Ulama
Selasa, 29 Mei 2017 - 20:13 wib
SIDAK DI MAPOLRES JAKTIM
Saling Kenal, Fahri Bertemu Auditor BPK Terjerat OTT KPK
Selasa, 29 Mei 2017 - 20:08 wib
KOMENTARI UNGGAHAN DIVISI MABES POLRI
Hina Kapolri di Instagram, Pria Madura Diciduk Polisi
Selasa, 29 Mei 2017 - 20:03 wib
PERCEPAT REVISI UU
Presiden Ingin TNI Ikut Berantas Terorisme
Selasa, 29 Mei 2017 - 19:58 wib
TERKAIT PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN
CCTV Pelabuhan Harus Terintegrasi dengan Posko Dirjen Perhubungan Laut
Selasa, 29 Mei 2017 - 19:53 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Kampanyekan Bayar Zakat, Ketua MPR Kunjungi Baznas
CCTV Pelabuhan Harus Terintegrasi dengan Posko Dirjen Perhubungan Laut
Persiapan Idul Fitri, Jokowi Soroti Kesiapan Moda Transportasi
Anggota Brimob Jadi Korban Pengeroyokan OTK

Senin, 29 Mei 2017 - 17:44 WIB

Saat Jasad Pelaku Bom Kampung Melayu Ditolak Warga Kampung
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us
Populer hari ini