Wonderful Indonesia
TERKAIT KASUS E-KTP
Nasdem: Yang Mau Diangket Pemerintah atau KPK?
Jumat, 17 Maret 2017 - 18:03 WIB > Dibaca 344 kali Print | Komentar
Nasdem: Yang Mau Diangket Pemerintah atau KPK?
Ilustrasi. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wacana pengusulan hak angket terkait kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), menuai komentar Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Irma Suryani .

Irma yang mempertanyakan hal itu memandang pengusulan hak angket tersebut berniat baik. Pasalnya, beberapa anggota DPR melihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyalahi prosedur dalam menangani e-KTP. Misalnya, kenapa berita acara pemeriksaan (BAP) terperiksa bisa keluar ke publik.

Padahal, itu berpotensi membunuh karakter yang bersangkutan sebelum sidang. “Itu betul, di satu sisi betul,” ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Akan tetapi, imbuhnya, di sisi lain, yang sebenarnya mau diangket itu siapa? Apakah KPK atau pemerintah yang mau diangket? Pasalnya, angket tujuannya menyelidiki kebijakan pemerintah yang tidak sesuai aturan atau inkonstitusional. “Yang harus kita tanyakan, apakah dalam penyelidikan e-KTP ini pemerintah ikut di situ? Kan tidak. Ini kan urusan KPK,” terangnya.

Irma mempertanyakan, jika kemudian DPR mau melakukan hak angket kepada KPK, dasar hukumnya mana? Hal itu karena, kata dia lagi, KPK bukan subordinat dari pemerintah. “KPK itu independen. Maka saya tanya, objek yang mau diangket mana?” tanya Irma.

Ditambahkannya, apabila ingin KPK bekerja profesional dan lebih baik ke depan, komisi terkait di DPR bisa memanggil komisi antirasuah untuk mempertanyakan. “Agar prosedur-prosedur yang dianggap tidak pas menjadi pas. Kemudian, diminta tanggung jawab ke KPK kok bisa BAP yang belum dibacakan di ruang sidang menyebar ke publik,” tuturnya.

Maka dari itu, Irma menilai untuk melakukan itu semua bukan melalui hak angket. “Saya tidak katakan itu salah, boleh panggil KPK, boleh tanyakan prosedurnya tapi bukan di angket tempatnya,” tuntasnya.(boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
BAHAS KORUPSI LINTAS NEGARA
Lembaga Antikorupsi Malaysia Perkuat Kerja Sama dengan KPK
Rabu, 26 Juli 2017 - 21:00 wib
TERKAIT PT 20 PERSEN
Jika PAN Gabung Poros PD-Gerindra-PKS, Pilpres 2019 Dipastikan...
Rabu, 26 Juli 2017 - 20:45 wib
RUMOR BURSA TRANSFER
City Akan Salip Madrid untuk Dapatkan Mbappe
Rabu, 26 Juli 2017 - 20:17 wib
PERKARA DUGAAN SUAP
Saipul Jamil Tuding Panitera PN Jakarta Utara Tipu Pengacaranya
Rabu, 26 Juli 2017 - 20:14 wib
BINA HUBUNGAN BAIK
Laporkan Perkembangan, PSSI Sambangi Kemenpora
Rabu, 26 Juli 2017 - 20:10 wib
KASUS PENYIRAMAN AIR KERAS
Simak! Inilah Pesan Novel Baswedan untuk Kapolri
Rabu, 26 Juli 2017 - 19:59 wib
AJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN
Datangi MK, Persis Gugat Perppu Ormas
Rabu, 26 Juli 2017 - 19:56 wib
BERAKHIR PADA 2021
Pemerintah Pastikan Izin Freeport Belum Diperpanjang
Rabu, 26 Juli 2017 - 19:52 wib
PSSI KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH
AFC Tunjuk Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala AFC U-19
Rabu, 26 Juli 2017 - 19:47 wib
KANTORNYA DISEBUT JADI TEMPAT TRANSAKSI SUAP
Bantah Tudingan Yulianis, Elza Syarif Minta Dipanggil DPR
Rabu, 26 Juli 2017 - 19:34 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Fadli Zon Tulis Puisi "Sajak Diktator Kecil", Begini Tanggapan Istana
Israel Larang Warga Palestina Salat, Ini Kata PBNU
Yakin IR64 Beras Subsidi, Ini Alasan Menteri Pertanian
Kemendagri: Tidak Ada Paksaan bagi Warga Ahmadiyah
Kapolri: Idham Azis Orang Lama

Rabu, 26 Juli 2017 - 16:36 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us