TERKAIT KASUS E-KTP
Nasdem: Yang Mau Diangket Pemerintah atau KPK?
Jumat, 17 Maret 2017 - 18:03 WIB > Dibaca 292 kali Print | Komentar
Nasdem: Yang Mau Diangket Pemerintah atau KPK?
Ilustrasi. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wacana pengusulan hak angket terkait kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), menuai komentar Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Irma Suryani .

Irma yang mempertanyakan hal itu memandang pengusulan hak angket tersebut berniat baik. Pasalnya, beberapa anggota DPR melihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyalahi prosedur dalam menangani e-KTP. Misalnya, kenapa berita acara pemeriksaan (BAP) terperiksa bisa keluar ke publik.

Padahal, itu berpotensi membunuh karakter yang bersangkutan sebelum sidang. “Itu betul, di satu sisi betul,” ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Akan tetapi, imbuhnya, di sisi lain, yang sebenarnya mau diangket itu siapa? Apakah KPK atau pemerintah yang mau diangket? Pasalnya, angket tujuannya menyelidiki kebijakan pemerintah yang tidak sesuai aturan atau inkonstitusional. “Yang harus kita tanyakan, apakah dalam penyelidikan e-KTP ini pemerintah ikut di situ? Kan tidak. Ini kan urusan KPK,” terangnya.

Irma mempertanyakan, jika kemudian DPR mau melakukan hak angket kepada KPK, dasar hukumnya mana? Hal itu karena, kata dia lagi, KPK bukan subordinat dari pemerintah. “KPK itu independen. Maka saya tanya, objek yang mau diangket mana?” tanya Irma.

Ditambahkannya, apabila ingin KPK bekerja profesional dan lebih baik ke depan, komisi terkait di DPR bisa memanggil komisi antirasuah untuk mempertanyakan. “Agar prosedur-prosedur yang dianggap tidak pas menjadi pas. Kemudian, diminta tanggung jawab ke KPK kok bisa BAP yang belum dibacakan di ruang sidang menyebar ke publik,” tuturnya.

Maka dari itu, Irma menilai untuk melakukan itu semua bukan melalui hak angket. “Saya tidak katakan itu salah, boleh panggil KPK, boleh tanyakan prosedurnya tapi bukan di angket tempatnya,” tuntasnya.(boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
INFORMASI DARI SUMBER PENEGAK HUKUM
Oknum Pejabat PAL Indonesia Terjaring OTT KPK
Kamis, 30 Maret 2017 - 19:34 wib
MINTA PESERTA TERTIB
Begini Komentar Djarot soal Aksi 313 Besok
Kamis, 30 Maret 2017 - 19:31 wib
BERKELILING KE ENAM KOTA
Surat Izin Safari Zakir Naik Belum Diterima Mabes Polri
Kamis, 30 Maret 2017 - 19:27 wib
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Novel Kantongi Bukti Percakapan Miryam dalam OTT
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:59 wib
JADI REKRUTAN TERANYAR
Carlton Cole Tak Minta Banyak Fasilitas di Persib
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:53 wib
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Bantahan Kader PDI P Terkait Tekanan terhadap Miryam
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:42 wib
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Hakim Tolak Permintaan Jaksa KPK untuk Menahan Miryam
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:38 wib
MINTA MASYARAKAT MELAPORKAN
Soni Sanksi Tegas PNS yang Ikut Aksi 313
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:32 wib
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Ganjar: Saya Tidak Terima, tapi Memang Ada
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:28 wib
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Lupa, Miryam Dapat Teguran Keras dari Majelis Hakim
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:23 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Simbolis, Mahasiswa Lempar Gedung DPR dengan Tikus

Kamis, 30 Maret 2017 - 18:46 WIB

Soni Sanksi Tegas PNS yang Ikut Aksi 313

Kamis, 30 Maret 2017 - 18:32 WIB

Perangi Terorisme Jadi Bagian dari MoU Indonesia dan Bahrain
Bakal Banyak Tidak Lulus

Kamis, 30 Maret 2017 - 10:25 WIB

Ibu Negara ”Merajuk” di Depan Ribuan Guru PAUD

Kamis, 30 Maret 2017 - 10:22 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us