Wonderful Indonesia
TERKAIT KASUS E-KTP
Nasdem: Yang Mau Diangket Pemerintah atau KPK?
Jumat, 17 Maret 2017 - 18:03 WIB > Dibaca 398 kali Print | Komentar
Nasdem: Yang Mau Diangket Pemerintah atau KPK?
Ilustrasi. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wacana pengusulan hak angket terkait kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), menuai komentar Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Irma Suryani .

Irma yang mempertanyakan hal itu memandang pengusulan hak angket tersebut berniat baik. Pasalnya, beberapa anggota DPR melihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyalahi prosedur dalam menangani e-KTP. Misalnya, kenapa berita acara pemeriksaan (BAP) terperiksa bisa keluar ke publik.

Padahal, itu berpotensi membunuh karakter yang bersangkutan sebelum sidang. “Itu betul, di satu sisi betul,” ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Akan tetapi, imbuhnya, di sisi lain, yang sebenarnya mau diangket itu siapa? Apakah KPK atau pemerintah yang mau diangket? Pasalnya, angket tujuannya menyelidiki kebijakan pemerintah yang tidak sesuai aturan atau inkonstitusional. “Yang harus kita tanyakan, apakah dalam penyelidikan e-KTP ini pemerintah ikut di situ? Kan tidak. Ini kan urusan KPK,” terangnya.

Irma mempertanyakan, jika kemudian DPR mau melakukan hak angket kepada KPK, dasar hukumnya mana? Hal itu karena, kata dia lagi, KPK bukan subordinat dari pemerintah. “KPK itu independen. Maka saya tanya, objek yang mau diangket mana?” tanya Irma.

Ditambahkannya, apabila ingin KPK bekerja profesional dan lebih baik ke depan, komisi terkait di DPR bisa memanggil komisi antirasuah untuk mempertanyakan. “Agar prosedur-prosedur yang dianggap tidak pas menjadi pas. Kemudian, diminta tanggung jawab ke KPK kok bisa BAP yang belum dibacakan di ruang sidang menyebar ke publik,” tuturnya.

Maka dari itu, Irma menilai untuk melakukan itu semua bukan melalui hak angket. “Saya tidak katakan itu salah, boleh panggil KPK, boleh tanyakan prosedurnya tapi bukan di angket tempatnya,” tuntasnya.(boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
PILPRES 2019
JK Pensiun, Golkar Gelar Konvensi Cari Pendamping Jokowi
Rabu, 23 Januari 2018 - 21:00 wib
SEBAGAI MENTERI DAN PENGURUS PARTAI
Keras! Kata Fadli Zon, Jokowi Jilat Ludah Sendiri soal Rangkap Jabatan
Rabu, 23 Januari 2018 - 20:45 wib
DIGELAR DI TIM
Megawati Ulang Tahun Ke-71, Jokowi Nyanyi Lagu Jamrud
Rabu, 23 Januari 2018 - 20:20 wib
POLEMIK DUALISME
Bertemu Wiranto, OSO: Tidak Ada Kubu-kubuan di Hanura
Rabu, 23 Januari 2018 - 20:10 wib
TERLIBAT KERIBUTAN
Brimob Koboi yang Tembak Anak Buah Prabowo Belum Diperiksa, Ini Kata Polisi
Rabu, 23 Januari 2018 - 19:50 wib
SIDANG UJI MATERI
Mengejutkan! Sejak 1926, Ahmadiyah Sudah Dinyatakan Sesat
Rabu, 23 Januari 2018 - 19:40 wib
AIRLANGGA DAN IDRUS
PDIP Tak Masalah Kader Golkar Rangkap Jabatan, Ini Alasannya
Rabu, 23 Januari 2018 - 19:30 wib
TANGGAPI PROVOKASI CINA
Dukungan Indonesia Dibutuhkan AS Terkait Laut Cina Selatan
Rabu, 23 Januari 2018 - 19:20 wib
KUTIP SATU AYAT
Dipolisikan FUIB, Inilah Lawakan Ge Pamungkas yang Diduga Hina Alquran
Rabu, 23 Januari 2018 - 19:10 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Megawati Ulang Tahun Ke-71, Jokowi Nyanyi Lagu Jamrud

Selasa, 23 Januari 2018 - 20:20 WIB

Tanggulangi Balita di Asmat, TNI-Polri Bentuk Satgas Khusus
Tak Takut, Sandiaga Uno Tetap Selfie saat Gempa Guncang Jakarta
Ribuan Karyawan KPK Berhamburan, Pemeriksaan Novanto Sempat Tertunda
Honorer K2: Sakitnya Tuh di Sini Pak Menteri...

Selasa, 23 Januari 2018 - 13:58 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini