Depan >> Berita >> Hukum >>
MASIH ADA MASYARAKAT YANG BELUM MEMILIKI
Terkait Kasus E-KTP, Begini Respon Presiden Jokowi
Rabu, 15 Maret 2017 - 15:58 WIB > Dibaca 234 kali Print | Komentar
Terkait Kasus E-KTP, Begini Respon Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP yang telah merugikan masyarakat Indonsia dalam memiliki kartu identitas membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewaa. Sebab, di beberapa daerah masih ada jutaan masyarakat yang belum memiliki E-KTP. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, wajar apabila Presiden Jokowi kecewa dan marah terhadap proyek tersebut.

Hal itu karena uang yang digelontorkan dari APBN yang mencapai Rp5,9 trilun bukanlah sedikit. "Misalkan harga e-KTP dari Rp4.700 dan dimarkup menjadi Rp16 ribu dan hasilnya jelek, ya wajar kalau pak presiden marah dan kecewa," katanya di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Dia pun yakin apabila proyek e-KTP tersebut tidak dikorupsi. Maka semua  masyarakat sudah bisa memiliki e-KTP. "Kalau anggaran digunakan penuh, saya kira data tunggal penduduk Indonesia sudah rapi sudah bagus," ucap mantan anggota Komisi I DPR ini.

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku ada masalah besar dari program e-KTP, lantaran proyek sebesar Rp5,9 triliun ini diduga jadi bancakan korupsi dari DPR dan juga para politikus partai politik. Saat ini, katanya, semua dari proyek e-KTP mengjadi kacau hanya karena anggaran pengadaan yang besar tersebut.

Padahal, Jokowi yakin jika program tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar, sejumlah persoalan administrasi kependudukan dan yang lain di tanah air dapat terselesaikan. Perkara dugaan korupsi e-KTP sendiri sudah memasuki sidang perdana.

Perkara itu menjerat mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KemKependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, duduk di kursi terdakwa.(cr2)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA
Ahli Psikologi UI Sebut Ahok Hanya Singgung Iklim Pilkada
Rabu, 29 Maret 2017 - 20:07 wib
TERKAIT PENCEGAHAN KORUPSI
Kata DPR soal MoU Tiga Lembaga Penegak Hukum
Rabu, 29 Maret 2017 - 20:03 wib
KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA
Hamka Haq Minta Penyelesaian Kasus Ahok dari Rekam Jejak
Rabu, 29 Maret 2017 - 19:59 wib
MULAI 18 APRIL 2017
Liga 1 2017 Akan Dibuka Laga Persib Vs Arema
Rabu, 29 Maret 2017 - 19:55 wib
MESKI GAGAL FINIS
Debut Istimewa Zarco di MotoGP Tuai Pujian dari Rossi
Rabu, 29 Maret 2017 - 19:48 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
BAP Miryam saat Pemeriksaan di KPK Beredar, Ini Isinya
Rabu, 29 Maret 2017 - 19:39 wib
KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA
Setiap Saksi Ahli Ahok Beri Keterangan 1,5 Jam demi Efisiensi
Rabu, 29 Maret 2017 - 19:35 wib
DIUNGGAH OLEH AKUN PEMPROV DKI
Bareskrim Sudah Periksa Ahli dalam Kasus "Wifi Al-Maidah"
Rabu, 29 Maret 2017 - 18:59 wib
PENUHI TARGET TIGA EMAS
Pebulutangkis Indonesia Akan Maksimal di Sea Games dan Kejuaraan Dunia
Rabu, 29 Maret 2017 - 18:54 wib
TERUNGKAP SAAT LAKUKAN PATROLI
Ribuan Warga Asing Dikirim ke Malaysia lewat Jaringan People Smuggling
Rabu, 29 Maret 2017 - 18:44 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Ahli Psikologi UI Sebut Ahok Hanya Singgung Iklim Pilkada
Hamka Haq Minta Penyelesaian Kasus Ahok dari Rekam Jejak
Andi Taufan Tiro Dituntut 13 Tahun Penjara

Rabu, 29 Maret 2017 - 19:44 WIB

BAP Miryam saat Pemeriksaan di KPK Beredar, Ini Isinya
Setiap Saksi Ahli Ahok Beri Keterangan 1,5 Jam demi Efisiensi
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us