Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
KASUS SUAP DPRD
Divonis 4 Tahun Penjara, Eks Gubernur Sumut Pasrah
Jumat, 10 Maret 2017 - 20:04 WIB > Dibaca 614 kali Print | Komentar
Divonis 4 Tahun Penjara, Eks Gubernur Sumut Pasrah
Gatot Pujo Nugroho. (JPNN)
MEDAN (RIAUPOS.CO) - Kamis (9/3/2017), mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho terlihat pasrah ketika divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan. Gatot dinyatakan terbukti bersalah menyuap pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 terkait penggagalan interpelasi dan pengesahan APBD serta penerimaan Laporan Pertanggungjawaban. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU) KPK menuntut Gatot selama tiga tahun kurungan.

Namun, Kamis (9/3/2017) sore, Majelis hakim yang diketuai Didik Setyo Handono memutuskan hukuman empat tahun kurungan badan dan wajib membayar denda Rp250 juta. Bila tak dibayar, diganti dengan hukuman kurangan enam bulan penjara. “Terdakwa Gatot Pujo Nugroho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwaan melakukan penyuapan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut. Dengan ini, menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun penjara,” kata Didik Setyo Handono di ruang utama di Pengadilan Negeri (PN) Medan, seperti diberitakan Sumut Pos (Jawa Pos Group), Jumat (10/3/2017).

Majelis menyatakan Gatot terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penyuapan) sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan melakukan penyuapan terhadap anggota DPRD periode 29-2014 dan 2014-2019 untuk tujuh item suap dengan total Rp 61,8 miliar lebih.

Hakim Didik didampingi empat hakim lainnya yakni, Rosmina, Irwan Effendi, dan dua hakim ad hoc, Yusra dan Rodslowny L Tobing, dalam amar putusan tersebut menyebutkan tidak ada fakta persidangan yang dapat meringankan hukuman Gatot, sementara itu pembelaan penasihat hukum Gatot juga dinilai kurang tepat. “Pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyebutkan terdakwa terpaksa mengabulkan keinginan anggota DPRD karena tertekan tidak beralasan. Pada kenyataannya terdakwa tidak tertekan karena mampu menjelaskan pemberian uang tersebut.," tuturnya.

“Pemberian dana aspirasi juga tidak ada nomenklaturnya, lantaran penghasilan anggota DPRD sudah cukup banyak macamnya. Majelis hakim sepakat dengan penuntut umum,” lanjutnya.

Dalam amar putusannya, hakim meminta kepada KPK agar kasus tersebut tidak berhenti pada Gatot saja, tetapi pemberi dan penerima suap yang lain untuk diproses hukum. Dengan ini, meminta penyidik KPK untuk membuka dan melanjuti proses penyidikan kasus penyuapan ini.(gus/ril)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
PERTIMBANGKAN HASIL SIDANG MK
Ini Kata Agus Rahardjo soal Perpanjangan Masa Kerja Pansus Angket KPK
Selasa, 26 September 2017 - 17:50 wib
SAAT INGIN SALAT SUBUH
Kabiro Hukum KPK Nyaris Jadi Korban Pencurian, Begini Kronologisnya
Selasa, 26 September 2017 - 17:40 wib
RAPAT PARIPURNA DPR
Pansus Angket KPK Diperpanjang, Ini Alasan DPR
Selasa, 26 September 2017 - 17:30 wib
SESUAI PENGAKUAN SANG ISTRI
Bos Nikahsirri.com Terindikasi Gangguan Jiwa? Ini Jawaban Polisi
Selasa, 26 September 2017 - 17:20 wib
TERKAIT PANSUS ANGKET KPK
Walkout saat Paripurna, Ini Alasan 4 Fraksi DPR
Selasa, 26 September 2017 - 17:10 wib
HADIRKAN SEJUMLAH BIG MATCH
Matchday 2 Liga Champions 2017-2018, Ini Jadwal Lengkapnya
Selasa, 26 September 2017 - 16:45 wib
SULIT DIAKSES
KPK Bantah Tudingan Kubu Setnov soal SOP Penyidikan
Selasa, 26 September 2017 - 16:30 wib
DIDUGA BERUNSUR PORNOGRAFI
Sikapi Kasus Nikahsirri.com, Ini Imbauan Kementerian Agama
Selasa, 26 September 2017 - 16:15 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Bos Nikahsirri.com Terindikasi Gangguan Jiwa? Ini Jawaban Polisi
Cari Bukti Perdagangan Orang, Polisi Datangi Rumah Pemilik Situs Nikahsirri.com
KPK Bantah Tudingan Kubu Setnov soal SOP Penyidikan

Selasa, 26 September 2017 - 16:30 WIB

Sikapi Kasus Nikahsirri.com, Ini Imbauan Kementerian Agama

Selasa, 26 September 2017 - 16:15 WIB

Dugaan Korupsi Pajak Kendaraan Bermotor Belum Ada Tersangka
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us