Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
KASUS SUAP DPRD
Divonis 4 Tahun Penjara, Eks Gubernur Sumut Pasrah
Jumat, 10 Maret 2017 - 20:04 WIB > Dibaca 564 kali Print | Komentar
Divonis 4 Tahun Penjara, Eks Gubernur Sumut Pasrah
Gatot Pujo Nugroho. (JPNN)
MEDAN (RIAUPOS.CO) - Kamis (9/3/2017), mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho terlihat pasrah ketika divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan. Gatot dinyatakan terbukti bersalah menyuap pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 terkait penggagalan interpelasi dan pengesahan APBD serta penerimaan Laporan Pertanggungjawaban. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU) KPK menuntut Gatot selama tiga tahun kurungan.

Namun, Kamis (9/3/2017) sore, Majelis hakim yang diketuai Didik Setyo Handono memutuskan hukuman empat tahun kurungan badan dan wajib membayar denda Rp250 juta. Bila tak dibayar, diganti dengan hukuman kurangan enam bulan penjara. “Terdakwa Gatot Pujo Nugroho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwaan melakukan penyuapan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut. Dengan ini, menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun penjara,” kata Didik Setyo Handono di ruang utama di Pengadilan Negeri (PN) Medan, seperti diberitakan Sumut Pos (Jawa Pos Group), Jumat (10/3/2017).

Majelis menyatakan Gatot terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penyuapan) sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan melakukan penyuapan terhadap anggota DPRD periode 29-2014 dan 2014-2019 untuk tujuh item suap dengan total Rp 61,8 miliar lebih.

Hakim Didik didampingi empat hakim lainnya yakni, Rosmina, Irwan Effendi, dan dua hakim ad hoc, Yusra dan Rodslowny L Tobing, dalam amar putusan tersebut menyebutkan tidak ada fakta persidangan yang dapat meringankan hukuman Gatot, sementara itu pembelaan penasihat hukum Gatot juga dinilai kurang tepat. “Pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyebutkan terdakwa terpaksa mengabulkan keinginan anggota DPRD karena tertekan tidak beralasan. Pada kenyataannya terdakwa tidak tertekan karena mampu menjelaskan pemberian uang tersebut.," tuturnya.

“Pemberian dana aspirasi juga tidak ada nomenklaturnya, lantaran penghasilan anggota DPRD sudah cukup banyak macamnya. Majelis hakim sepakat dengan penuntut umum,” lanjutnya.

Dalam amar putusannya, hakim meminta kepada KPK agar kasus tersebut tidak berhenti pada Gatot saja, tetapi pemberi dan penerima suap yang lain untuk diproses hukum. Dengan ini, meminta penyidik KPK untuk membuka dan melanjuti proses penyidikan kasus penyuapan ini.(gus/ril)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Melihat Aktivitas Bus Damri
Hari Pertama Satu Penumpang
Rabu, 26 Juli 2017 - 12:18 wib
KAB INDRAGIRI HULU
Bersama Cegah Karhutla
Rabu, 26 Juli 2017 - 12:15 wib
KAB INDRAGIRI HULU
12 Perusahaan Belum Tergabung dalam FP3I
Rabu, 26 Juli 2017 - 12:13 wib
HUKUM & KRIMINAL
Sabu Sempat Dibuang ke Saluran Air
Rabu, 26 Juli 2017 - 12:11 wib
KAB KEPULAUAN MERANTI
Membangun hingga Pelosok Desa Minta Dukungan Masyarakat
Rabu, 26 Juli 2017 - 12:09 wib
KAB SELATPANJANG
Pencarian Warga Diterkam Buaya Dihentikan
Rabu, 26 Juli 2017 - 12:03 wib
Jamaah Tertua Usia 85 Tahun
Syamsuar Lepas 252 JCH
Rabu, 26 Juli 2017 - 12:01 wib
Dinilai Berhasil Tangani Karhutla
Menlu Singapura Apresiasi Riau
Rabu, 26 Juli 2017 - 12:01 wib
SIAK
Pertama, Siak Terapkan e-Puskesmas
Rabu, 26 Juli 2017 - 11:59 wib
MANDAU
Paten on The Road Inovasi Sungai Mandau
Rabu, 26 Juli 2017 - 11:57 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Sabu Sempat Dibuang ke Saluran Air

Rabu, 26 Juli 2017 - 12:11 WIB

7 Kedai Kim Teng Tutup

Rabu, 26 Juli 2017 - 12:08 WIB

Warga Singapura Pemilik KTP Aspal Dihukum 1 Tahun
Status Kasus Ahmad Dhani Naik Jadi Penyidikan

Rabu, 26 Juli 2017 - 00:25 WIB

Polisi Belum Pastikan Langsung Periksa atau Tahan Habib Rizieq
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us