Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
Jaksa KPK: Setoran Anak Buah Digunakan Atut untuk Istigasah
Rabu, 08 Maret 2017 - 18:36 WIB > Dibaca 274 kali Print | Komentar
Jaksa KPK: Setoran Anak Buah Digunakan Atut untuk Istigasah
Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah didakwa Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) telah menyalahgunakan kekuasaannya dalam mengangkat dan memberhentikan kepala dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. JPU KPK Rony Yusuf mengatakan, Atut mengangkat dan memberhentikan kadis di lingkungan Pemprov Banten dengan meminta komitmen loyalitas.

"Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri," ujarnya membacakan dakwaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Pengangkatan para pejabat, kata dia, disertai dengan syarat harus loyal dan taat kepada perintah atau permintaan Atut. "Apabila tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya," sebutnya.

Jaksa menyebut, uang itu digunakan untuk kepentingan kegiatan istigasah Atut. "Untuk kegiatan istigasah guna kepentingan terdakwa," tuturnya.

Untuk mendapatkan uang tersebut, kata dia lagi, Atut saat menjabat pelaksana tugas maupun gubernur definitif Banten, mengangkat beberapa pejabat, yakni Djadja Buddy Suhardja sebagai kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten yang dilantik sekitar Februari 2006. Hudaya Latuconsina, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Banten dilantik sekitar Februari 2008.

Kemudina, dilantik sebagai Kadis Pendidikan Banten sekitar Januari 2012. Ing Suwargi sebagai Kadis Sumber Daya Air dan Pemukiman (SDAP) Banten dilantik sekitar Januari 2011. Sutadi sebagai Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dilantik sekitar Agustus 2008. Pihak-pihak tersebut dipaksa memberi uang oleh terdakwa Atut, yakni Djadja Buddy Suhardja sejumlah Rp100 juta,

Iing Suwargi Rp125 juta, Sutadi Rp125 juta, dan Hudaya Latuconsina Rp150 juta sehingga seluruhnya mencapai Rp500 juta. Atas perbuatannya, jaksa menjerat Atut pasal 12 huruf e Undang-undang (UU) nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
LIMBAH SAMPAH PLASTIK
Teknologi Jalan Sampah Hemat Biaya
Minggu, 26 Maret 2017 - 11:56 wib
Tantangan UNBK
Ratusan Siswa Antusias Tryout CNBT
Minggu, 26 Maret 2017 - 11:40 wib
POLSEK BANGKINANG BARAT
Lima Tersangka Pencabulan Diringkus
Minggu, 26 Maret 2017 - 11:37 wib
Media Expo dan SPS Riau Award 2017
Deklarasi Pers Profesional Anti Hoax
Minggu, 26 Maret 2017 - 11:21 wib
Posisi Tawar Indonesia
Dana Asian Games Rp4,6 T
Minggu, 26 Maret 2017 - 11:17 wib
dr Herman Darmawan SpP
TB Paru Bisa Disembuhkan
Minggu, 26 Maret 2017 - 11:10 wib
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
Anies Baswedan Ikut Program OK OCE
Minggu, 26 Maret 2017 - 10:57 wib
Ciplukan Tanaman Liar dengan Beragam Manfaat
Dulu Dipandang Sebelah Mata
Minggu, 26 Maret 2017 - 10:54 wib

Hati-hati, Pola Makan Seperti Ini Bisa Picu Bau Mulut
Minggu, 26 Maret 2017 - 10:52 wib
Coffee Shop Sri Indrayani
Bergaya Klasik, Kopi Kualitas Wahid
Minggu, 26 Maret 2017 - 10:46 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Andi Narogong Bisa Seret Nama Besar

Sabtu, 25 Maret 2017 - 11:18 WIB

PP Muhammadiyah Tak Ingin KPK Dilemahkan dengan Rencana Revisi UU
MK Diminta Lakukan Investigasi Terkait Hilangnya Berkas Pilkada
KPK Isyaratkan Tetapkan Tersangka Baru Kasus E-KTP

Jumat, 24 Maret 2017 - 20:16 WIB

Inilah Kronologis Pencurian Berkas Perkara Pilkada oleh Sekuriti MK
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us