Wonderful Indonesia
Nasib Tenaga Honorer di Riau
Revisi UU ASN Masih Dianggap Wacana
Minggu, 05 Maret 2017 - 14:20 WIB > Dibaca 3724 kali Print | Komentar
Revisi UU ASN Masih  Dianggap Wacana
Setiawan Wangsaatmadja, Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB

Meski telah menjadi program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR, revisi Undang-undang Nomor 14/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) masih dianggap wacana oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
-----------------------------------------------

(RIAUPOS.CO) - Revisi UU ASN sendiri merupakan hak inisiatif DPR yang diusulkan sendirian oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. Setelah melalui pembahasan di Badan Legislasi DPR, usul ini ditetapkan menjadi prolegnas.

Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmadja mengaku belum bisa banyak komentar mengenai revisi tersebut. Sebab, pemerintah dan DPR memang belum melakukan pembahasan samasekali.

“Kan masih wacana, jadi kami belum bisa ambil tindakan apa-apa,” kata Setiawan Wangsaatmadja di Jakarta, Kamis (2/3).  

Sampai saat ini menurut Iwan, sapaan akrabnya,‎ pijakan hukum rekrutmen CPNS adalah UU ASN. Di mana, salah satu persyaratannya adalah harus melalui seleksi dan batas maksimal usianya 35 tahun.

“Ya selama UU ASN belum resmi direvisi dan dibahas, pijakan hukumnya UU ASN yang ada sekarang. Ini PP ASN kan sudah mau ditetapkan jadi kami pakai itu nanti,” terangnya.

Meski begitu Iwan menyatakan, jika presiden sudah menetapan surat presiden (Surpres) untuk membahas revisi UU ASN, pihaknya siap melaksanakan. Selama belum ada perintah, KemenPAN-RB memegang aturan UU ASN.

“Kalau honorer K2 menuntut PP tidak boleh disahkan karena revisi UU ASN sementara jalan, tidak masalah. Itu hak honorer K2 berpendapat demikian. Pemerintah menjalankan aturan yang jelas pijakan hukumnya‎. Bila honorer K2 ingin jadi PNS, harus ikut seleksi, harus ada formasi jabatannya, dan usianya tidak boleh di atas 35 tahun,” pungkasnya.

Anggota Badan Legislasi DPR yang juga pengusul revisi, Rieke Diah Pitaloka mengatakan perjuangan untuk pengangkatan tenaga honorer, pegawai titak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS masih panjang.  

Sebab, revisi UU ASN yang akan menjadi payung hukum baru ditetapkan menjadi inisiatif DPR. “Yang perlu didesak sekarang bagaimana supaya surpres segera terbit, sehingga bisa dibahas oleh DPR bersama pemerintah,” kata Rieke di Jakarta, Jumat (3/3).

Dalam revisi ini ada 10 poin yang menjadi sorotan pengusul. Intinya, perubahan bertujuan untuk perbaikan sistem bagi ASN yang berada di garda terdepan pelayanan publik. Sebab, mereka menjadi kunci keberhasilan program pemerintah.  

Pihak-pihak yang akan dipayungi dengan regulasi ini meliputi pendidik, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga inseminator. Saat ini mereka belum menjadi ASN, tapi mayoritas SK pemgangkatan dikeluarkan pemerintah pusat dan digaji setiap bulan.

Di dalam draft revisi usulan DPR, Pasal 131A angka satu (1) disebutkan “Tenaga honorer, pegawai titak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memerhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90”.

Namun, kata Rieke, poin tersebut masih usulan DPR, dan belum dibahas bersama pemerintah. Karenanya dia berharap Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Surpres tentang revisi UU ASN.(gem)

Laporan M FATRA NAZRUL ISLAMI, Jakarta

Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
NASIONAL
Ingin Segera Kembali ke KPK
Sabtu, 22 Juli 2017 - 14:37 wib
Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Kejahatan Seksual
Implementasi Belum Sesuai Harapan
Sabtu, 22 Juli 2017 - 13:40 wib
PASIRPENGARAIAN
Korban Luka Ledakan TNT Mulai Membaik
Sabtu, 22 Juli 2017 - 12:34 wib
POLITIK
Aturan Verifikasi Parpol Rawan Digugat
Sabtu, 22 Juli 2017 - 12:33 wib
POLITIK
DPW PPP Riau Rekomendasi Rusli Effendi Maju di Pilgubri
Sabtu, 22 Juli 2017 - 12:21 wib
Pasangan di Luar Nikah Digelandang ke Kantor Satpol PP
9 Orang Positif Narkoba
Sabtu, 22 Juli 2017 - 12:12 wib
HAJI 2017
15 JCH Belum Periksa Kesehatan
Sabtu, 22 Juli 2017 - 12:06 wib
Ipda Dodi Vivino SH MH (Hukum Pidana UIR, 2002)
Jaga Amanah dan Profesionalisme
Sabtu, 22 Juli 2017 - 12:04 wib
M Fachrimsyah, SP MM (Agronomi Fakultas Petanian UIR, 1989)
Gali Potensi Perikanan Daerah
Sabtu, 22 Juli 2017 - 12:01 wib
Cari Berita
Liputan Khusus Terbaru
Mereka yang Tak Pernah Jera

Minggu, 16 Juli 2017 - 11:29 WIB

14.402 Ruang Kelas SD Rusak

Kamis, 06 Juli 2017 - 10:52 WIB

Trauma Macet, Pilih Tak Pulkam

Sabtu, 17 Juni 2017 - 11:18 WIB

Tersedu

Kamis, 15 Juni 2017 - 10:03 WIB

Pengangkatan PNS Tergantung Kebijakan Pusat

Minggu, 05 Maret 2017 - 14:21 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us