Wonderful Indonesia
Nasib Tenaga Honorer di Riau
Revisi UU ASN Masih Dianggap Wacana
Minggu, 05 Maret 2017 - 14:20 WIB > Dibaca 4650 kali Print | Komentar
Revisi UU ASN Masih  Dianggap Wacana
Setiawan Wangsaatmadja, Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB

Meski telah menjadi program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR, revisi Undang-undang Nomor 14/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) masih dianggap wacana oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
-----------------------------------------------

(RIAUPOS.CO) - Revisi UU ASN sendiri merupakan hak inisiatif DPR yang diusulkan sendirian oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. Setelah melalui pembahasan di Badan Legislasi DPR, usul ini ditetapkan menjadi prolegnas.

Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmadja mengaku belum bisa banyak komentar mengenai revisi tersebut. Sebab, pemerintah dan DPR memang belum melakukan pembahasan samasekali.

“Kan masih wacana, jadi kami belum bisa ambil tindakan apa-apa,” kata Setiawan Wangsaatmadja di Jakarta, Kamis (2/3).  

Sampai saat ini menurut Iwan, sapaan akrabnya,‎ pijakan hukum rekrutmen CPNS adalah UU ASN. Di mana, salah satu persyaratannya adalah harus melalui seleksi dan batas maksimal usianya 35 tahun.

“Ya selama UU ASN belum resmi direvisi dan dibahas, pijakan hukumnya UU ASN yang ada sekarang. Ini PP ASN kan sudah mau ditetapkan jadi kami pakai itu nanti,” terangnya.

Meski begitu Iwan menyatakan, jika presiden sudah menetapan surat presiden (Surpres) untuk membahas revisi UU ASN, pihaknya siap melaksanakan. Selama belum ada perintah, KemenPAN-RB memegang aturan UU ASN.

“Kalau honorer K2 menuntut PP tidak boleh disahkan karena revisi UU ASN sementara jalan, tidak masalah. Itu hak honorer K2 berpendapat demikian. Pemerintah menjalankan aturan yang jelas pijakan hukumnya‎. Bila honorer K2 ingin jadi PNS, harus ikut seleksi, harus ada formasi jabatannya, dan usianya tidak boleh di atas 35 tahun,” pungkasnya.

Anggota Badan Legislasi DPR yang juga pengusul revisi, Rieke Diah Pitaloka mengatakan perjuangan untuk pengangkatan tenaga honorer, pegawai titak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS masih panjang.  

Sebab, revisi UU ASN yang akan menjadi payung hukum baru ditetapkan menjadi inisiatif DPR. “Yang perlu didesak sekarang bagaimana supaya surpres segera terbit, sehingga bisa dibahas oleh DPR bersama pemerintah,” kata Rieke di Jakarta, Jumat (3/3).

Dalam revisi ini ada 10 poin yang menjadi sorotan pengusul. Intinya, perubahan bertujuan untuk perbaikan sistem bagi ASN yang berada di garda terdepan pelayanan publik. Sebab, mereka menjadi kunci keberhasilan program pemerintah.  

Pihak-pihak yang akan dipayungi dengan regulasi ini meliputi pendidik, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga inseminator. Saat ini mereka belum menjadi ASN, tapi mayoritas SK pemgangkatan dikeluarkan pemerintah pusat dan digaji setiap bulan.

Di dalam draft revisi usulan DPR, Pasal 131A angka satu (1) disebutkan “Tenaga honorer, pegawai titak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memerhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90”.

Namun, kata Rieke, poin tersebut masih usulan DPR, dan belum dibahas bersama pemerintah. Karenanya dia berharap Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Surpres tentang revisi UU ASN.(gem)

Laporan M FATRA NAZRUL ISLAMI, Jakarta

Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
AUDIENSI DENGAN DPR
Soal Pembubaran Seminar di LBH, Ini Aspirasi dari Perwakilan Ormas
Selasa, 25 September 2017 - 21:00 wib
HADAPI DUA KUBU
Jika Peta Politik Tak Berubah Drastis, Jokowi Diprediksi Kembali Menang Pilpres
Selasa, 25 September 2017 - 20:45 wib
BEREDAR DI MEDIA SOSIAL
Ini Klarifikasi MUI soal Pesan Berantai 70 Ustaz yang Perlu Diwaspadai
Selasa, 25 September 2017 - 20:30 wib
ANALISIS PENGAMAT POLITIK
Penayangan Film G30S/PKI Terancam Batal jika Simpatisan PKI Bergerak
Selasa, 25 September 2017 - 20:20 wib
BERASAL DARI SEJUMLAH ORMAS
Tolak Pencabutan TAP MPRS soal PKI, 50.000 Massa Siapkan Aksi 299
Selasa, 25 September 2017 - 20:15 wib
KASUS UJARAN KEBENCIAN
Mangkir dari Panggilan Polisi, Jonru Minta Pemeriksaan Diundur
Selasa, 25 September 2017 - 19:45 wib
KEMBALI DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI
Bantah Sebut Nama Aris Budiman, Miryam: Tak Ada Aliran Dana 2 Miliar
Selasa, 25 September 2017 - 19:30 wib
DALAM PEMBICARAAN INTERNAL
Soal Pengadaan 5.000 Senjata, Pernyataan Panglima TNI Disadap?
Selasa, 25 September 2017 - 19:15 wib
PEMILIK SUDAH DIAMANKAN
Terkait Mahar Koin Nikahsirri.com, Ini Penjelasan Polisi
Selasa, 25 September 2017 - 19:00 wib
SIDANG PRAPERADILAN KASUS E-KTP
Ratusan Dokumen yang Dibawa KPK Tak Pengaruhi Tim Kuasa Hukum Novanto
Selasa, 25 September 2017 - 18:45 wib
Cari Berita
Liputan Khusus Terbaru
Terganjal karena Kepentingan?

Minggu, 24 September 2017 - 11:22 WIB

 Tidak Ada Intimidasi

Minggu, 24 September 2017 - 11:18 WIB

 Ikuti Semua Aturan

Minggu, 24 September 2017 - 11:16 WIB

 Dokumen RTRWP Tak Pernah Sampai ke KLHK

Minggu, 24 September 2017 - 11:14 WIB

Menyambung yang Tersadai

Minggu, 10 September 2017 - 11:26 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us
Populer hari ini