Wonderful Indonesia
Nasib Tenaga Honorer di Riau
Cemas Menanti Revisi
Minggu, 05 Maret 2017 - 14:02 WIB > Dibaca 4429 kali Print | Komentar
Cemas Menanti Revisi
Sejumlah tenaga honorer kesehatan saat melihat pengumuman tentang pengangkatan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Revisi UU ASN sangat diharapkan oleh sejumlah tenaga honorer di Indonesia.
Sejumlah kabupaten/kota di Riau terpaksa merumahkan tenaga honorer. Tragis memang, bertahun-tahun para honorer mengabdi dan mendidikasikan dirinya menjadi abdi negeri harus tercampak karena berbagai alasan. Namun, ada secercah harapan, ketika ada wacana merubah Undang Undang Aparatur Negeri Sipil (ASN). Dalam revisi itu disebutkan seluruh tenaga honorer harus diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan hanya tenaga kesehatan. Cemas, berharap revisi itu berlaku dan merekapun diangkat sebagai PNS.

Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru

Awal Januari 2017 lalu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Pemkab Kuansing) terpaksa mengambil kebijakan. Kebijakan itu berupa merumahkan ribuan tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun bahkan belasan tahun di daerah itu. Kebijakan ini terpaksa diambil oleh Pemkab Kuansing karena berbagai alasan, terutama sekali terkait krisis keuangan yang dialami daerah itu.

Bagi tenaga honorer diangkat menjadi CPNS sangatlah diharapkan, terlebih waktu yang mereka habiskan untuk menunggu diangkat sudah bertahun-tahun, sementara usia mereka tidak muda lagi sehingga untuk mencari pekerjaan lain tentu tidak memungkinkan karena faktor usia, terlebih sejumlah perusahaan menjadikan usia syarat mutlak untuk mendapat pekerjaan.


‘’Usia kami tidak muda lagi, perusahaan-perusahaan memberlakukan usia sebagai syarat mutlak. Sementara kami sudah masuk kepala empat, mana ada perusahaan mau menerima. Karenanya kami berharap pemerintah apakah pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota bertindak cermat dan tidak semena-mena terhadap kami,’’ ujar En salah seorang tenaga honorer di salah satu Pemkab di Riau.

Dia mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak mencari masalah lagi, karena jika tenaga honorer yang ada saat ini dirumahkan atau diputus kontraknya akan menimbul masalah, terutama pengangguran. Dampak dari pengangguran ini lagi akan berefek pada kehidupan rumah tangga. ‘’Mengapa karena sebagai kepala rumah tangga kami harus menghidupkan anak dan isteri, biaya sekolah anak dan sebagainya,’’ ujarnya.

Mungkin bagi tenaga honorer yang belum menikah ini tidak menjadi masalah, mereka bisa mencari pekerjaan lain, sebaliknya bagi tenaga honorer yang sudah berkeluarga tentu akan sangat memberatkan. ‘’Kami berharap betul agar pemerintah bertindak dan berlaku adil terhadap tenaga honorer terlebih lagi tenaga-tenaga yang sudah mengabdi bertahun-tahun hingga belasan tahun bahkan sampai puluhan tahun,’’ ujarnya.

Itu sebagaian kecil persoalan yang harus dihadapi jika tenaga honorer itu dirumahkan. Masih banyak persoalan lain yang tentunya tidak bisa diungkapkan satu persatu. ‘’Jika memang ada revisi UU ASN yang menyebutkan tenaga honorer harus diangkat menjadi CPNS tentu ini sangat kami harapkan dan berharap ini segera disahkan sehingga nasib kami tidak tergantung. Mungkin sekarang banyak kawan-kawan yang berharap cemas menunggu persetujuan revisi itu,’’ tuturnya.

Sebagaimana diketahui, revisi UU ASN sendiri merupakan hak inisiatif DPR yang diusulkan sendirian oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. Setelah melalui pembahasan di Badan Legislasi DPR, usul ini ditetapkan menjadi prolegnas.

Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmadja mengaku belum bisa banyak komentar mengenai revisi tersebut. Sebab, pemerintah dan DPR memang belum melakukan pembahasan samasekali.  

"Kan masih wacana, jadi kami belum bisa ambil tindakan apa-apa," kata Setiawan Wangsaatmadja di Jakarta, Kamis (2/3).

Sampai saat ini menurut Iwan, sapaan akrabnya,‎ pijakan hukum rekrutmen CPNS adalah UU ASN. Di mana, salah satu persyaratannya adalah harus melalui seleksi dan batas maksimal usianya 35 tahun.

Dalam revisi ini ada 10 poin yang menjadi sorotan pengusul. Intinya, perubahan bertujuan untuk perbaikan sistem bagi ASN yang berada di garda terdepan pelayanan publik. Sebab, mereka menjadi kunci keberhasilan program pemerintah.  

Di dalam draft revisi usulan DPR, Pasal 131A angka satu (1) disebutkan "Tenaga honorer, pegawai titak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memerhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90".

Pihak-pihak yang akan dipayungi dengan regulasi ini meliputi pendidik, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga inseminator. Saat ini mereka belum menjadi ASN, tapi mayoritas SK pemgangkatan dikeluarkan pemerintah pusat dan digaji setiap bulan.

Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
AUDIENSI DENGAN DPR
Soal Pembubaran Seminar di LBH, Ini Aspirasi dari Perwakilan Ormas
Selasa, 25 September 2017 - 21:00 wib
HADAPI DUA KUBU
Jika Peta Politik Tak Berubah Drastis, Jokowi Diprediksi Kembali Menang Pilpres
Selasa, 25 September 2017 - 20:45 wib
BEREDAR DI MEDIA SOSIAL
Ini Klarifikasi MUI soal Pesan Berantai 70 Ustaz yang Perlu Diwaspadai
Selasa, 25 September 2017 - 20:30 wib
ANALISIS PENGAMAT POLITIK
Penayangan Film G30S/PKI Terancam Batal jika Simpatisan PKI Bergerak
Selasa, 25 September 2017 - 20:20 wib
BERASAL DARI SEJUMLAH ORMAS
Tolak Pencabutan TAP MPRS soal PKI, 50.000 Massa Siapkan Aksi 299
Selasa, 25 September 2017 - 20:15 wib
KASUS UJARAN KEBENCIAN
Mangkir dari Panggilan Polisi, Jonru Minta Pemeriksaan Diundur
Selasa, 25 September 2017 - 19:45 wib
KEMBALI DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI
Bantah Sebut Nama Aris Budiman, Miryam: Tak Ada Aliran Dana 2 Miliar
Selasa, 25 September 2017 - 19:30 wib
DALAM PEMBICARAAN INTERNAL
Soal Pengadaan 5.000 Senjata, Pernyataan Panglima TNI Disadap?
Selasa, 25 September 2017 - 19:15 wib
PEMILIK SUDAH DIAMANKAN
Terkait Mahar Koin Nikahsirri.com, Ini Penjelasan Polisi
Selasa, 25 September 2017 - 19:00 wib
SIDANG PRAPERADILAN KASUS E-KTP
Ratusan Dokumen yang Dibawa KPK Tak Pengaruhi Tim Kuasa Hukum Novanto
Selasa, 25 September 2017 - 18:45 wib
Cari Berita
Liputan Khusus Terbaru
Terganjal karena Kepentingan?

Minggu, 24 September 2017 - 11:22 WIB

 Tidak Ada Intimidasi

Minggu, 24 September 2017 - 11:18 WIB

 Ikuti Semua Aturan

Minggu, 24 September 2017 - 11:16 WIB

 Dokumen RTRWP Tak Pernah Sampai ke KLHK

Minggu, 24 September 2017 - 11:14 WIB

Menyambung yang Tersadai

Minggu, 10 September 2017 - 11:26 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us
Populer hari ini