Wonderful Indonesia
Nasib Tenaga Honorer di Riau
Cemas Menanti Revisi
Minggu, 05 Maret 2017 - 14:02 WIB > Dibaca 2544 kali Print | Komentar
Cemas Menanti Revisi
Sejumlah tenaga honorer kesehatan saat melihat pengumuman tentang pengangkatan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Revisi UU ASN sangat diharapkan oleh sejumlah tenaga honorer di Indonesia.
Sejumlah kabupaten/kota di Riau terpaksa merumahkan tenaga honorer. Tragis memang, bertahun-tahun para honorer mengabdi dan mendidikasikan dirinya menjadi abdi negeri harus tercampak karena berbagai alasan. Namun, ada secercah harapan, ketika ada wacana merubah Undang Undang Aparatur Negeri Sipil (ASN). Dalam revisi itu disebutkan seluruh tenaga honorer harus diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan hanya tenaga kesehatan. Cemas, berharap revisi itu berlaku dan merekapun diangkat sebagai PNS.

Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru

Awal Januari 2017 lalu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Pemkab Kuansing) terpaksa mengambil kebijakan. Kebijakan itu berupa merumahkan ribuan tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun bahkan belasan tahun di daerah itu. Kebijakan ini terpaksa diambil oleh Pemkab Kuansing karena berbagai alasan, terutama sekali terkait krisis keuangan yang dialami daerah itu.

Bagi tenaga honorer diangkat menjadi CPNS sangatlah diharapkan, terlebih waktu yang mereka habiskan untuk menunggu diangkat sudah bertahun-tahun, sementara usia mereka tidak muda lagi sehingga untuk mencari pekerjaan lain tentu tidak memungkinkan karena faktor usia, terlebih sejumlah perusahaan menjadikan usia syarat mutlak untuk mendapat pekerjaan.


‘’Usia kami tidak muda lagi, perusahaan-perusahaan memberlakukan usia sebagai syarat mutlak. Sementara kami sudah masuk kepala empat, mana ada perusahaan mau menerima. Karenanya kami berharap pemerintah apakah pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota bertindak cermat dan tidak semena-mena terhadap kami,’’ ujar En salah seorang tenaga honorer di salah satu Pemkab di Riau.

Dia mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak mencari masalah lagi, karena jika tenaga honorer yang ada saat ini dirumahkan atau diputus kontraknya akan menimbul masalah, terutama pengangguran. Dampak dari pengangguran ini lagi akan berefek pada kehidupan rumah tangga. ‘’Mengapa karena sebagai kepala rumah tangga kami harus menghidupkan anak dan isteri, biaya sekolah anak dan sebagainya,’’ ujarnya.

Mungkin bagi tenaga honorer yang belum menikah ini tidak menjadi masalah, mereka bisa mencari pekerjaan lain, sebaliknya bagi tenaga honorer yang sudah berkeluarga tentu akan sangat memberatkan. ‘’Kami berharap betul agar pemerintah bertindak dan berlaku adil terhadap tenaga honorer terlebih lagi tenaga-tenaga yang sudah mengabdi bertahun-tahun hingga belasan tahun bahkan sampai puluhan tahun,’’ ujarnya.

Itu sebagaian kecil persoalan yang harus dihadapi jika tenaga honorer itu dirumahkan. Masih banyak persoalan lain yang tentunya tidak bisa diungkapkan satu persatu. ‘’Jika memang ada revisi UU ASN yang menyebutkan tenaga honorer harus diangkat menjadi CPNS tentu ini sangat kami harapkan dan berharap ini segera disahkan sehingga nasib kami tidak tergantung. Mungkin sekarang banyak kawan-kawan yang berharap cemas menunggu persetujuan revisi itu,’’ tuturnya.

Sebagaimana diketahui, revisi UU ASN sendiri merupakan hak inisiatif DPR yang diusulkan sendirian oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. Setelah melalui pembahasan di Badan Legislasi DPR, usul ini ditetapkan menjadi prolegnas.

Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmadja mengaku belum bisa banyak komentar mengenai revisi tersebut. Sebab, pemerintah dan DPR memang belum melakukan pembahasan samasekali.  

"Kan masih wacana, jadi kami belum bisa ambil tindakan apa-apa," kata Setiawan Wangsaatmadja di Jakarta, Kamis (2/3).

Sampai saat ini menurut Iwan, sapaan akrabnya,‎ pijakan hukum rekrutmen CPNS adalah UU ASN. Di mana, salah satu persyaratannya adalah harus melalui seleksi dan batas maksimal usianya 35 tahun.

Dalam revisi ini ada 10 poin yang menjadi sorotan pengusul. Intinya, perubahan bertujuan untuk perbaikan sistem bagi ASN yang berada di garda terdepan pelayanan publik. Sebab, mereka menjadi kunci keberhasilan program pemerintah.  

Di dalam draft revisi usulan DPR, Pasal 131A angka satu (1) disebutkan "Tenaga honorer, pegawai titak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memerhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90".

Pihak-pihak yang akan dipayungi dengan regulasi ini meliputi pendidik, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga inseminator. Saat ini mereka belum menjadi ASN, tapi mayoritas SK pemgangkatan dikeluarkan pemerintah pusat dan digaji setiap bulan.

Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
KASUS CHAT MESUM
Habib Rizieq Dinilai Hambat Penyidikan karena Tak Kunjung Kembali
Sabtu, 27 Mei 2017 - 18:30 wib
MENJADI INCARAN NOMOR SATU
Bertahan di Chelsea, Conte Tolak Pinangan Inter
Sabtu, 27 Mei 2017 - 18:00 wib
MENGAKALI PENYUSUNAN STANDAR LAPORAN KEUANGAN
Segini Jumlah Uang Hasil OTT KPK terhadap Irjen Kemendes dan Auditor BPK
Sabtu, 27 Mei 2017 - 17:45 wib
DIYAKINI BAKAL KEMBALI MAJU
CSIS Beberkan Kriteria Cawapres Pendamping Jokowi 2019
Sabtu, 27 Mei 2017 - 17:30 wib
MENCAPAI RP150 RIBU/KILOGRAM
Harga Kembali Naik, DPR: Bawang Putih Selalu Bermasalah
Sabtu, 27 Mei 2017 - 17:15 wib
DIBENRTUK PT DKI JAKARTA
Banding Perkara Ahok Akan Dipimpin Majelis Hakim Imam Sungundi
Sabtu, 27 Mei 2017 - 16:55 wib
HARUS PUNYA ANGGOTA DPD
Kecuali Kaltara, Nasdem Sarankan Penambahan Jumlah Anggota DPR Ditunda
Sabtu, 27 Mei 2017 - 16:52 wib
TERKAIT PENYEGELAN RUANG
Anak Buah Terjaring OTT, Menteri Desa Tunggu Keterangan Resmi KPK
Sabtu, 27 Mei 2017 - 16:48 wib
BESUK KORBAN DI RS
Bom Kampung Melayu, Irjen Arief: Harus Sabar dan Yakin
Sabtu, 27 Mei 2017 - 16:32 wib
TERKAIT PENEMUAN PASPOR
Dugaan Adanya WNI dalam Pemberontakan ISIS di Filipina
Sabtu, 27 Mei 2017 - 16:27 wib
Cari Berita
Liputan Khusus Terbaru
Pengangkatan PNS Tergantung Kebijakan Pusat

Minggu, 05 Maret 2017 - 14:21 WIB

Revisi UU ASN Masih  Dianggap Wacana

Minggu, 05 Maret 2017 - 14:20 WIB

Jangan Dilakukan Secara Sporadis

Minggu, 05 Maret 2017 - 14:16 WIB

Satu Pelapor Minta Pengadilan Tolak Siaran Langsung Sidang Ahok
Manager XP Game Center Jadi Tersangka

Sabtu, 05 November 2016 - 01:05 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us