Wonderful Indonesia
Nasib Tenaga Honorer di Riau
Cemas Menanti Revisi
Minggu, 05 Maret 2017 - 14:02 WIB > Dibaca 1866 kali Print | Komentar
Cemas Menanti Revisi
Sejumlah tenaga honorer kesehatan saat melihat pengumuman tentang pengangkatan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Revisi UU ASN sangat diharapkan oleh sejumlah tenaga honorer di Indonesia.
Sejumlah kabupaten/kota di Riau terpaksa merumahkan tenaga honorer. Tragis memang, bertahun-tahun para honorer mengabdi dan mendidikasikan dirinya menjadi abdi negeri harus tercampak karena berbagai alasan. Namun, ada secercah harapan, ketika ada wacana merubah Undang Undang Aparatur Negeri Sipil (ASN). Dalam revisi itu disebutkan seluruh tenaga honorer harus diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan hanya tenaga kesehatan. Cemas, berharap revisi itu berlaku dan merekapun diangkat sebagai PNS.

Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru

Awal Januari 2017 lalu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Pemkab Kuansing) terpaksa mengambil kebijakan. Kebijakan itu berupa merumahkan ribuan tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun bahkan belasan tahun di daerah itu. Kebijakan ini terpaksa diambil oleh Pemkab Kuansing karena berbagai alasan, terutama sekali terkait krisis keuangan yang dialami daerah itu.

Bagi tenaga honorer diangkat menjadi CPNS sangatlah diharapkan, terlebih waktu yang mereka habiskan untuk menunggu diangkat sudah bertahun-tahun, sementara usia mereka tidak muda lagi sehingga untuk mencari pekerjaan lain tentu tidak memungkinkan karena faktor usia, terlebih sejumlah perusahaan menjadikan usia syarat mutlak untuk mendapat pekerjaan.


‘’Usia kami tidak muda lagi, perusahaan-perusahaan memberlakukan usia sebagai syarat mutlak. Sementara kami sudah masuk kepala empat, mana ada perusahaan mau menerima. Karenanya kami berharap pemerintah apakah pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota bertindak cermat dan tidak semena-mena terhadap kami,’’ ujar En salah seorang tenaga honorer di salah satu Pemkab di Riau.

Dia mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak mencari masalah lagi, karena jika tenaga honorer yang ada saat ini dirumahkan atau diputus kontraknya akan menimbul masalah, terutama pengangguran. Dampak dari pengangguran ini lagi akan berefek pada kehidupan rumah tangga. ‘’Mengapa karena sebagai kepala rumah tangga kami harus menghidupkan anak dan isteri, biaya sekolah anak dan sebagainya,’’ ujarnya.

Mungkin bagi tenaga honorer yang belum menikah ini tidak menjadi masalah, mereka bisa mencari pekerjaan lain, sebaliknya bagi tenaga honorer yang sudah berkeluarga tentu akan sangat memberatkan. ‘’Kami berharap betul agar pemerintah bertindak dan berlaku adil terhadap tenaga honorer terlebih lagi tenaga-tenaga yang sudah mengabdi bertahun-tahun hingga belasan tahun bahkan sampai puluhan tahun,’’ ujarnya.

Itu sebagaian kecil persoalan yang harus dihadapi jika tenaga honorer itu dirumahkan. Masih banyak persoalan lain yang tentunya tidak bisa diungkapkan satu persatu. ‘’Jika memang ada revisi UU ASN yang menyebutkan tenaga honorer harus diangkat menjadi CPNS tentu ini sangat kami harapkan dan berharap ini segera disahkan sehingga nasib kami tidak tergantung. Mungkin sekarang banyak kawan-kawan yang berharap cemas menunggu persetujuan revisi itu,’’ tuturnya.

Sebagaimana diketahui, revisi UU ASN sendiri merupakan hak inisiatif DPR yang diusulkan sendirian oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. Setelah melalui pembahasan di Badan Legislasi DPR, usul ini ditetapkan menjadi prolegnas.

Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmadja mengaku belum bisa banyak komentar mengenai revisi tersebut. Sebab, pemerintah dan DPR memang belum melakukan pembahasan samasekali.  

"Kan masih wacana, jadi kami belum bisa ambil tindakan apa-apa," kata Setiawan Wangsaatmadja di Jakarta, Kamis (2/3).

Sampai saat ini menurut Iwan, sapaan akrabnya,‎ pijakan hukum rekrutmen CPNS adalah UU ASN. Di mana, salah satu persyaratannya adalah harus melalui seleksi dan batas maksimal usianya 35 tahun.

Dalam revisi ini ada 10 poin yang menjadi sorotan pengusul. Intinya, perubahan bertujuan untuk perbaikan sistem bagi ASN yang berada di garda terdepan pelayanan publik. Sebab, mereka menjadi kunci keberhasilan program pemerintah.  

Di dalam draft revisi usulan DPR, Pasal 131A angka satu (1) disebutkan "Tenaga honorer, pegawai titak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memerhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90".

Pihak-pihak yang akan dipayungi dengan regulasi ini meliputi pendidik, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga inseminator. Saat ini mereka belum menjadi ASN, tapi mayoritas SK pemgangkatan dikeluarkan pemerintah pusat dan digaji setiap bulan.

Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
TERMASUK SEORANG PENDETA DI BRAZIL
Disiksa, Diikat, Ditikam dan Ditembak, 9 Tewas
Senin, 24 April 2017 - 13:06 wib
KRISIS KOREA MEMANAS
Korut: Cukup Satu Serangan, Kapal Induk AS Karam
Senin, 24 April 2017 - 13:02 wib
RIAU
15 Hot Spot Terpantau Satelit
Senin, 24 April 2017 - 11:21 wib
PROVINSI RIAU
Tambah Libur, Pemotongan Tunjangan Menanti
Senin, 24 April 2017 - 11:18 wib
Dinilai Berhasil Membangun Siak
Syamsuar Bangsawan Keraton Solo
Senin, 24 April 2017 - 11:16 wib
Air Bersih Puskesmas Air Tiris Dikeluhkan
KAB KAMPAR
Air Bersih Puskesmas Air Tiris Dikeluhkan
Senin, 24 April 2017 - 11:11 wib
Wonderful Indonesia
Kota Batu Malang Gencarkan Promosi Pariwisata ke Luar Kota
Senin, 24 April 2017 - 10:37 wib
Festival (SMF) III 2017
Giliran Pulau Weh Memukau Yachtist Hari Kedua Sabang Marine Festival 2017
Senin, 24 April 2017 - 10:00 wib
KAB INDRAGIRI HILIR
Wanita Berperan dalam Pembangunan
Senin, 24 April 2017 - 09:56 wib
Cari Berita
Liputan Khusus Terbaru
Pengangkatan PNS Tergantung Kebijakan Pusat

Minggu, 05 Maret 2017 - 14:21 WIB

Revisi UU ASN Masih  Dianggap Wacana

Minggu, 05 Maret 2017 - 14:20 WIB

Jangan Dilakukan Secara Sporadis

Minggu, 05 Maret 2017 - 14:16 WIB

Satu Pelapor Minta Pengadilan Tolak Siaran Langsung Sidang Ahok
Manager XP Game Center Jadi Tersangka

Sabtu, 05 November 2016 - 01:05 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us