Wonderful Indonesia
TERKAIT STATUS TERDAKWA
Kata Fahri, Secara Etis Ahok Seharusnya Berhenti
Jumat, 17 Februari 2017 - 20:15 WIB > Dibaca 547 kali Print | Komentar
Kata Fahri, Secara Etis Ahok Seharusnya Berhenti
Ahok. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat akan bertarung dengan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Akan tetapi, perdebatan penonaktifan atau tidaknya Ahok yang sudah berstatus terdakwa masih bergulir.

Dikhawatirkan Ahok yang kini aktif lagi menjadi gubernur, menggunakan fasilitas negara untuk meraih dukungan. Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, jika Ahok punya etika, harusnya dia berhenti sebagai gubernur DKI Jakarta karena sudah berstatus terdakwa.

Fahri memandang, secara hukum Ahok seharusnya sudah dinonaktifkan sebagai gubernur. "Karena Undang-undang mengatur demikian. Sebenarnya, kalau Ahok punya etika, secara etis dia harus berhenti," ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Selain diberhentikan sementara, katanya lagi, Ahok juga seharusnya tidak menggunakan fasilitas negara. Fahri menduga, sekarang, Ahok sudah mengkondisikan camat, lurah yang punya akses ke RT maupun RW. Bahkan, setiap hari Ahok ngantor di Balai Kota dengan pengawalan aparatur negara, pakai mobil, ajudan, staf dari negara.

"Itu tidak fair bagi satu kompetisi dan tidak baik bagi dia juga karena dia dalam status sebagai terdakwa," sebutnya.

Dia menuturkan, harusnya semua itu Ahok lepas supaya pertandingan ini menjadi fair. Selain itu juga agar menjadi etis bagi Ahok sebagai seorang terdakwa untuk tidak memegang jabatan pemerintahan yang strategis. "DPRD (DKI Jakarta) juga sudah boikot, DPR ada (proses pengusulan) angket. Seharusnya dia (Ahok) sadari sebagai suatu persoalan etika di tingkat dia," tuturnya.

Proses usulan hak angket, imbuhnya, sudah sampai di tingkat rapat pimpinan. Dia menyebut, rapat pimpinan sudah menyetujui usulan dibawa ke badan musyawarah (bamus) DPR. Dikatakannya, jika tidak ada halangan maka Senin 20 Februari atau Selasa 21 Februari bamus akan membahas tindaklanjut usulan itu untuk dijadwalkan dibacakan di paripurna. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

CSR, Whiz Hotel Santuni Panti Asuhan
Jumat, 23 Juni 2017 - 15:38 wib
ERATKAN SILATURAHMI JELANG IDUL FITRI
Novotel Undang Warga Sekitar dan Anak Yatim Piatu Buka Puasa Bersama
Jumat, 23 Juni 2017 - 14:49 wib
Edy Langsung Jadi Petugas Mengatur Kendaraan
Melancarkan Arus Mudik, Polisi Berjaga di Garuda Sakti
Jumat, 23 Juni 2017 - 13:37 wib
Polresta Pekanbaru Kembali Suguhkan Opor Sahur
Jalin Kemitraan dengan Masyarakat
Jumat, 23 Juni 2017 - 13:33 wib
Polisi Bersenjata Lengkap Berjaga di Pasar Ramayan
Jelang lebaran, Sat Sabhara Gencar Lakukan Patroli Premanisme
Jumat, 23 Juni 2017 - 12:47 wib
TEMBILAHAN
Keberadaan Anak Yatim-Piatu Didata
Jumat, 23 Juni 2017 - 09:08 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Anggaran Polri dan KPK Akan Diboikot, Ini Tanggapan Kader PDI P
DPR: KPK Tak Perlu Khawatir dengan Kehadiran Miryam
DPRD Harus Tingkatkan Kinerja

Kamis, 22 Juni 2017 - 10:03 WIB

Mahfud MD: DPR Tak Akan Bekukan Anggaran KPK-Polri
Mendagri: Butuh Waktu untuk Revolusi Mental

Rabu, 21 Juni 2017 - 19:13 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us