Wonderful Indonesia
TERKAIT STATUS TERDAKWA
Kata Fahri, Secara Etis Ahok Seharusnya Berhenti
Jumat, 17 Februari 2017 - 20:15 WIB > Dibaca 601 kali Print | Komentar
Kata Fahri, Secara Etis Ahok Seharusnya Berhenti
Ahok. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat akan bertarung dengan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Akan tetapi, perdebatan penonaktifan atau tidaknya Ahok yang sudah berstatus terdakwa masih bergulir.

Dikhawatirkan Ahok yang kini aktif lagi menjadi gubernur, menggunakan fasilitas negara untuk meraih dukungan. Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, jika Ahok punya etika, harusnya dia berhenti sebagai gubernur DKI Jakarta karena sudah berstatus terdakwa.

Fahri memandang, secara hukum Ahok seharusnya sudah dinonaktifkan sebagai gubernur. "Karena Undang-undang mengatur demikian. Sebenarnya, kalau Ahok punya etika, secara etis dia harus berhenti," ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Selain diberhentikan sementara, katanya lagi, Ahok juga seharusnya tidak menggunakan fasilitas negara. Fahri menduga, sekarang, Ahok sudah mengkondisikan camat, lurah yang punya akses ke RT maupun RW. Bahkan, setiap hari Ahok ngantor di Balai Kota dengan pengawalan aparatur negara, pakai mobil, ajudan, staf dari negara.

"Itu tidak fair bagi satu kompetisi dan tidak baik bagi dia juga karena dia dalam status sebagai terdakwa," sebutnya.

Dia menuturkan, harusnya semua itu Ahok lepas supaya pertandingan ini menjadi fair. Selain itu juga agar menjadi etis bagi Ahok sebagai seorang terdakwa untuk tidak memegang jabatan pemerintahan yang strategis. "DPRD (DKI Jakarta) juga sudah boikot, DPR ada (proses pengusulan) angket. Seharusnya dia (Ahok) sadari sebagai suatu persoalan etika di tingkat dia," tuturnya.

Proses usulan hak angket, imbuhnya, sudah sampai di tingkat rapat pimpinan. Dia menyebut, rapat pimpinan sudah menyetujui usulan dibawa ke badan musyawarah (bamus) DPR. Dikatakannya, jika tidak ada halangan maka Senin 20 Februari atau Selasa 21 Februari bamus akan membahas tindaklanjut usulan itu untuk dijadwalkan dibacakan di paripurna. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DIPREDIKSI MENANG MUDAH
Lawan Kamboja, Timnas Tak Boleh Pandang Remeh
Kamis, 24 Agustus 2017 - 01:49 wib
DIDUGA LAKUKAN PENIPUAN
Keras! Ini Kritik Din Syamsuddin ke K‎emenag Terkait First Travel
Kamis, 24 Agustus 2017 - 01:35 wib
BERTUJUAN MEMENANGKAN PERKARA
Kasus Suap Panitera PN Jaksel, KPK Bidik Keterlibatan Hakim
Kamis, 24 Agustus 2017 - 01:28 wib
DILARANG BERTANDING LIMA LAGA
Asosiasi Sepakbola Spanyol Tolak Banding Madrid Terkait Kasus Ronaldo
Kamis, 24 Agustus 2017 - 01:14 wib
ENGLISH PREMIER LEAGUE
Belum Mainkan Coutinho, Klopp: Saya Tak Punya Masalah dengan Dia
Kamis, 24 Agustus 2017 - 01:00 wib
USUL FAHRI HAMZAH
Diminta Panggil Jokowi ke DPR, Ini Tanggapan Pansus Angket KPK
Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:48 wib
SEORANG PELAKU DIAMANKAN
Sindikat Penjual Data Nasabah Berhasil Diungkap Bareskrim, Ini Harganya
Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:32 wib
PLAY-OFF LIGA CHAMPIONS
Bek Liverpool Enggan Remehkan Hoffenheim
Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:25 wib
DINILAI SEBAGAI ISU LAMA
Terkait Desakan Penerbitan Perppu, KPK Akui Percaya Presiden
Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:19 wib
TEPAT DI MOMEN HUT RI
Pembakar Umbul-umbul Merah Putih Ternyata Masih Remaja, Begini Reaksi Polri
Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:00 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Diminta Panggil Jokowi ke DPR, Ini Tanggapan Pansus Angket KPK
Terkait Desakan Penerbitan Perppu, KPK Akui Percaya Presiden
RJA DPR di Kalibata Ternyata Berhantu, tapi...

Rabu, 23 Agustus 2017 - 21:00 WIB

Pembahasan Perppu Ormas Akan Dipercepat Komisi II DPR, Alasannya...
Pansus Angket KPK Didesak Panggil Jokowi ke DPR

Rabu, 23 Agustus 2017 - 20:30 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us