Wonderful Indonesia
TERKAIT STATUS TERDAKWA
Kata Fahri, Secara Etis Ahok Seharusnya Berhenti
Jumat, 17 Februari 2017 - 20:15 WIB > Dibaca 568 kali Print | Komentar
Kata Fahri, Secara Etis Ahok Seharusnya Berhenti
Ahok. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat akan bertarung dengan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Akan tetapi, perdebatan penonaktifan atau tidaknya Ahok yang sudah berstatus terdakwa masih bergulir.

Dikhawatirkan Ahok yang kini aktif lagi menjadi gubernur, menggunakan fasilitas negara untuk meraih dukungan. Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, jika Ahok punya etika, harusnya dia berhenti sebagai gubernur DKI Jakarta karena sudah berstatus terdakwa.

Fahri memandang, secara hukum Ahok seharusnya sudah dinonaktifkan sebagai gubernur. "Karena Undang-undang mengatur demikian. Sebenarnya, kalau Ahok punya etika, secara etis dia harus berhenti," ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Selain diberhentikan sementara, katanya lagi, Ahok juga seharusnya tidak menggunakan fasilitas negara. Fahri menduga, sekarang, Ahok sudah mengkondisikan camat, lurah yang punya akses ke RT maupun RW. Bahkan, setiap hari Ahok ngantor di Balai Kota dengan pengawalan aparatur negara, pakai mobil, ajudan, staf dari negara.

"Itu tidak fair bagi satu kompetisi dan tidak baik bagi dia juga karena dia dalam status sebagai terdakwa," sebutnya.

Dia menuturkan, harusnya semua itu Ahok lepas supaya pertandingan ini menjadi fair. Selain itu juga agar menjadi etis bagi Ahok sebagai seorang terdakwa untuk tidak memegang jabatan pemerintahan yang strategis. "DPRD (DKI Jakarta) juga sudah boikot, DPR ada (proses pengusulan) angket. Seharusnya dia (Ahok) sadari sebagai suatu persoalan etika di tingkat dia," tuturnya.

Proses usulan hak angket, imbuhnya, sudah sampai di tingkat rapat pimpinan. Dia menyebut, rapat pimpinan sudah menyetujui usulan dibawa ke badan musyawarah (bamus) DPR. Dikatakannya, jika tidak ada halangan maka Senin 20 Februari atau Selasa 21 Februari bamus akan membahas tindaklanjut usulan itu untuk dijadwalkan dibacakan di paripurna. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
TERKAIT PRESIDENTIAL THRESHOLD 0 PERSEN
Pantang "Walk Out, Demokrat Siap Voting
Kamis, 20 Juli 2017 - 21:00 wib
PASCA-100 HARI PENYERANGAN
Begini Harapan Istri Novel Terkait Kasus Penyiraman Air Keras
Kamis, 20 Juli 2017 - 20:45 wib
TERBUKTI MELALUKAN KORUPSI
Ratu Atut Divonis 5 Tahun 6 Bulan Terkait Korupsi Alkes
Kamis, 20 Juli 2017 - 20:30 wib
YAKINI MASIH ADA PIHAK LAIN
Fakta Persidangan e-KTP Belum Lengkap, Begini Tanggapan JPU KPK
Kamis, 20 Juli 2017 - 20:15 wib
TERKAIT IDEOLOGI KHILAFAH
MUI Sarankan Pemerintah Bawa Persoalan HTI ke Pengadilan
Kamis, 20 Juli 2017 - 19:52 wib
WASPADAI ADANYA POLITIK UANG
Instruksi SBY soal RUU Pemilu Beredar, Begini Tanggapan Kader Demokrat
Kamis, 20 Juli 2017 - 19:48 wib
PERCAYA DIRI USAI IMBANGI THAILAND
Jumpa Indonesia, Timnas Mongolia Targetkan Poin Penuh
Kamis, 20 Juli 2017 - 19:41 wib
HASIL KORUPSI IRMAN DAN SUGIHARTO
Tiga Anggota DPR Ini Disebut Ikut Nikmati Uang e-KTP
Kamis, 20 Juli 2017 - 19:36 wib
DARI ALASAN KEAMANAN HINGGA KEAGAMAAN
Masih Jadi Polemik, Ini Kata MUI soal Imunisasi
Kamis, 20 Juli 2017 - 19:32 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Julak Aqil Mendaftarkan diri dari penjaringan Partai Nasdem
Presidential Threshold 20 Persen, Gerindra Sebut Pemerintah Otoriter
Instruksi SBY soal RUU Pemilu Beredar, Begini Tanggapan Kader Demokrat
Calon Petahana Wajib Cuti Pilkada

Kamis, 20 Juli 2017 - 12:26 WIB

PPP Buka Penjaringan Balon Gubri

Kamis, 20 Juli 2017 - 12:23 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us