Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Bachtiar Nasir Enggan Penuhi Panggilan Bareskrim, Ini Alasannya
Rabu, 08 Februari 2017 - 16:59 WIB > Dibaca 1683 kali Print | Komentar
Bachtiar Nasir Enggan Penuhi Panggilan Bareskrim, Ini Alasannya
Ustaz Bachtiar Nasir. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemanggilan terhadap Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Ustaz Bachtiar Nasir pada Rabu (8/2/2017) telah diagendakan oleh Bareskrim Polri.

Hanya saja, Bachtiar sudah memastikan diri tak akan memenuhi panggilan itu. Menurut Ketua Bidang Advokasi GNPF-MUI Kapitra Ampera, surat panggilan Bareskrim ke Bachtiar secara administrasi tak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan Pasal 227 ayat 1 KUHAP, surat panggilan harus sudah sampai di pihak yang hendak diperiksa minimal tiga hari sebelum hari pemeriksaan. “Ini dua hari. Maka mau konfirmasi dulu ke penyidik, apakah ini memenuhi. Apakah tidak menyalahi aturan kalau kami datang," ujarnya di kantor sementara Bareskrim Polri di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat.

Ditambahkannya, tidak ada kejelasan dalam surat panggilan yang membutuhkan keterangan Bachtiar itu. Bachtiar di dalam surat panggilan itu disebutkan bakal diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau money laundering di salah satu yayasan. Ditegaskan Kapitra, Bachtiar yang memimpin Arrahman Quranic Learning (AQL) Islamic Center tidak pernah mengurus langsung tentang uang.

Karena itu, surat panggilan Bareskrim itu juga membingungkan. "Kami tidak tahu yayasan apa. Tidak dijelaskan dalam surat, uang apa, perkara pokoknya apa, perkara pokok siapa. Ini kami minta penjelasan,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakannya, apabila yang dimaksud adalah yayasan untuk menampung dana Aksi Bela Islam, Bachtiar juga tidak ada sangkut-pautnya. “Jadi, kami minta konfirmasi dulu sama penyidik. Setelah terang benderang, kami siap kapan saja dipanggil," tutupnya.(mg4)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
POLEMIK DENGAN PKS
Dipecat Lewat Selembar Surat, Begini Komentar Fahri Hamzah
Selasa, 12 Desember 2017 - 17:05 wib
TERKAIT PEMBERANTASAN KORUPSI
Aturan Tumpang Tindih, Kemenkumham Minta KPK Ikuti UNCAC
Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 wib
WACANA PDI P
Pimpinan DPR Tidak Akan Dikocok Ulang, Ini Alasannya
Selasa, 12 Desember 2017 - 16:45 wib

Duta Besar Kanada Berkunjung ke PCR untuk Program PEDP
Selasa, 12 Desember 2017 - 16:43 wib
TAJAM DI LIVERPOOL
Pemain Terbaik Afrika 2017? Mohamed Salah!
Selasa, 12 Desember 2017 - 16:35 wib
TEMBILAHAN
Bupati Minta Pendamping Desa Serius
Selasa, 12 Desember 2017 - 15:31 wib
TEMBILAHAN
Maksimalkan Sinergi dalam Pembangunan
Selasa, 12 Desember 2017 - 15:29 wib
TEMBILAHAN
Satu Pelaku Penikaman Masih Boron
Selasa, 12 Desember 2017 - 15:27 wib

Peduli Korban Bencana di Jawa, PAMOR Serahkan Bantuan
Selasa, 12 Desember 2017 - 13:25 wib
Rencanakan Beraksi Akhir Tahun
Jadikan Polisi Target, Empat Terduga Teroris Diamankan
Selasa, 12 Desember 2017 - 13:17 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Aturan Tumpang Tindih, Kemenkumham Minta KPK Ikuti UNCAC

Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Gugatan PT RAPP pada Kementerian LHK Mulai Disidangkan

Selasa, 12 Desember 2017 - 02:58 WIB

Saksi Ahli Sebut Hak Novanto Dirampas, KPK: Kami Terkejut
Sambangi KPK Terkait Kasus Novanto, Ini Komentar Eks Wartawan Metro TV
Kasus Korupsi Jerat 313 Kepala Daerah dalam 13 Tahun Terakhir
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us